Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Peran Ombudsman Dalam Pengawasan Pelayanan Publik Di Indonesia: The Role of the Ombudsman in Supervising Public Services in Indonesia Johannes Triestanto; Rusli Jalil; Yulianis Safrinadiya Rahman; Andika Adhyaksa; Iwan Rasiwan
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 9 No. 5: Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v9i5.10458

Abstract

Salah satu indikator utama dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip good governance adalah pelayanan publik. Kualitas pelayanan yang luar biasa menggambarkan adanya transparansi, akuntabilitas, serta profesionalitas aparatur negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, dalam praktiknya, Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi banyak masalah, terutama yang berkaitan dengan praktik maladministrasi, seperti penundaan berlarut, penyalahgunaan wewenang, hingga pelayanan yang diskriminatif. Kondisi ini menunjukkan perlunya mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk memastikan hak-hak masyarakat dipenuhi sebagai pengguna layanan publik. Dalam konteks tersebut, Ombudsman Republik Indonesia adalah lembaga negara independen yang bertanggung jawab untuk memeriksa bagaimana pelayanan publik dijalankan. Peran Ombudsman dalam mengawasi pelayanan publik di Indonesia adalah subjek penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini didasarkan pada penelitian kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan serta literatur ilmiah yang relevan. Penelitian menunjukkan bahwa Ombudsman memiliki peran yang sangat strategis, seperti menerima dan memeriksa laporan masyarakat, melakukan investigasi terhadap dugaan maladministrasi, serta memberikan rekomendasi kepada instansi penyelenggara pelayanan publik. Selain itu, Ombudsman juga berperan dalam upaya pencegahan melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan aparatur negara. Meskipun demikian, efektivitas pengawasan yang dilakukan masih menghadapi sejumlah kendala, seperti rendahnya tingkat kepatuhan instansi terhadap rekomendasi Ombudsman, keterbatasan sumber daya, serta minimnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan maladministrasi.
Import Regulations and the Protection of Domestic Products: An Indonesian Economic Law Perspective Selamat Lumban Gaol; Zulfikri; Johannes Triestanto; Annisa Aminda; Raudhotul Jannah
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) Vol. 8 No. 2: April 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i2.9999

Abstract

Import regulation is a crucial instrument within national economic policy, playing a significant role in controlling the inflow of foreign goods while safeguarding the sustainability of domestic industries. From the perspective of Indonesian economic law, import policies are not solely aimed at fulfilling domestic market demands but are also designed to maintain a balance between trade liberalization and national interests. This study seeks to examine the legal framework governing import activities as well as the various forms of protection provided to domestic products. The research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches, supported by a comprehensive review of legal literature and secondary data sources. The findings indicate that the Indonesian government has implemented a range of protective measures, including tariff-based instruments such as import duties, as well as non-tariff measures like quotas, technical standards, and the Domestic Component Level (TKDN) policy. These mechanisms are intended to strengthen the competitiveness of local industries and reduce dependency on imported goods. However, in practice, several challenges persist, including regulatory inconsistencies across sectors, weak enforcement mechanisms, and external pressures from global trade regimes that emphasize market openness. These issues highlight the need for more adaptive, integrated, and sustainable policies to ensure a proper balance between protecting domestic industries and fulfilling international trade commitments.