Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Import Regulations and the Protection of Domestic Products: An Indonesian Economic Law Perspective Selamat Lumban Gaol; Zulfikri; Johannes Triestanto; Annisa Aminda; Raudhotul Jannah
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) April 202
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v8i2.9999

Abstract

Import regulation is a crucial instrument within national economic policy, playing a significant role in controlling the inflow of foreign goods while safeguarding the sustainability of domestic industries. From the perspective of Indonesian economic law, import policies are not solely aimed at fulfilling domestic market demands but are also designed to maintain a balance between trade liberalization and national interests. This study seeks to examine the legal framework governing import activities as well as the various forms of protection provided to domestic products. The research employs a normative juridical method, utilizing both statutory and conceptual approaches, supported by a comprehensive review of legal literature and secondary data sources. The findings indicate that the Indonesian government has implemented a range of protective measures, including tariff-based instruments such as import duties, as well as non-tariff measures like quotas, technical standards, and the Domestic Component Level (TKDN) policy. These mechanisms are intended to strengthen the competitiveness of local industries and reduce dependency on imported goods. However, in practice, several challenges persist, including regulatory inconsistencies across sectors, weak enforcement mechanisms, and external pressures from global trade regimes that emphasize market openness. These issues highlight the need for more adaptive, integrated, and sustainable policies to ensure a proper balance between protecting domestic industries and fulfilling international trade commitments.
Kekuatan Eksekutorial Akta Perdamaian Dalam Perkara Sengketa Ekonomi Perspektif Hukum Perdata: The Executorial Power of a Peace Deed in Economic Disputes from a Civil Law Perspective Anindya Bidasari; Ana Maria Gadi Djou; Zulfikri; Nadya Fitri Utami; Hilmi Siti Raudhoh
Jurnal Kolaboratif Sains (Special Issue) - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS) - Juni 2025
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i6.7915

Abstract

Akta perdamaian merupakan instrumen hukum yang memiliki kekuatan eksekusi yang setara dengan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Akta ini lahir dari kesepakatan antara pihak-pihak yang bersengketa di hadapan hakim dalam proses persidangan, yang kemudian dituangkan dalam berita acara persidangan. Dalam praktik penyelesaian sengketa di bidang ekonomi, akta perdamaian sering menjadi pilihan karena mampu memberikan kepastian hukum sekaligus menghemat waktu bagi para pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kekuatan eksekutorial akta perdamaian dalam penyelesaian sengketa ekonomi berdasarkan perspektif hukum perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan eksekusi yang sebanding dengan grosse akta, sehingga dapat langsung dilaksanakan tanpa harus mengajukan gugatan baru. Dasar kekuatan ini tercantum dalam Pasal 130 HIR yang menegaskan bahwa akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kendati demikian, terdapat beberapa batasan hukum seperti keabsahan kesepakatan, kejelasan isi akta, dan syarat bahwa objek perdamaian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum. Oleh karena itu, pembuatan akta perdamaian harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak menimbulkan sengketa baru pada tahap pelaksanaan.