Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Administrasi Publik dan Pembangunan (JPP) Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Jurnal Ilmu Administrasi Negara Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat: EDUABDIMAS
Mashur Hasan Bisri
Universitas Negeri Surabaya
Religion Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Analisis Pengelolaan PAD Sektor Pariwisata dan Implikasinya terhadap Belanja Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Kabupaten Magetan (2019-2024) Nadya Ayunda Pramesty; Fika Aulia Nidasari; Mashur Hasan Bisri
Jurnal Administrasi Publik dan Pembanguan Vol 8, No 1 (2026): JANUARI - JUNI 2026
Publisher : Universitas Lambung Mangkurat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20527/jpp.v8i1.18660

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana sektor pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan bagaimana hal ini berdampak pada pemberdayaan anggaran ekonomi masyarakat di Kabupaten Magetan dari tahun 2019 hingga 2024. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan menggunakan pendekatan studi kasus. Data yang digunakan berasal dari sumber sekunder seperti laporan APBD, publikasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), dan dokumen kebijakan yang relevan. Studi dokumentasi, observasi tidak langsung, dan studi literatur digunakan untuk mengumpulkan data; data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pandemi COVID-19 mengubah jumlah kunjungan wisatawan ke Telaga Sarangan, sebagai destinasi unggulan, ada tren pemulihan yang signifikan setelah pandemi. Meskipun sektor pariwisata mempunyai potensi besar untuk meningkatkan PAD, pengelolaannya belum optimal karena kurangnya sistem pengelolaan, kurangnya pengawasan, dan kebijakan yang tidak terintegrasi antar lembaga. Selain itu, peningkatan PAD di sektor pariwisata belum mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengeluaran untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa belanja yang dialokasikan pada sektor umum masih dominan dibandingkan dengan program pemberdayaan yang secara langsung menyasar komunitas di sekitar destinasi wisata. Studi ini menemukan bahwa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi sektor pariwisata tidak hanya bergantung pada peningkatan jumlah wisatawan; peningkatan tata kelola PAD dan integrasi kebijakan belanja daerah yang lebih fokus diperlukan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang dapat menghubungkan strategi sumber penerimaan daerah dengan alokasi belanja yang fokus pada pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Akuntabilitas Pengelolaan Transfer Fiskal Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur PJU Desa Nglandung Kabupaten Madiun Nadia Maharani Mukti; Eva Salsabila Wakhidah; Mashur Hasan Bisri
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol. 23 No. 1 (2026): Juni: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Mbojo Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59050/jian.v23i1.446

Abstract

Penelitian ini mengkaji pelaksanaan pembangunan Penerangan Jalan Umum (PJU) di Desa Nglandung, Kabupaten Madiun, dengan fokus pada aspek akuntabilitas serta konflik masyarakat yang muncul di, Dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif melalui studi kasus, dengan melakukan observasi langsung, pengumpulan dokumen, serta penelusuran informasi dari masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan permasalahan yang terjadi bukan disebabkan oleh pembangunan itu sendiri, melainkan adanya perbedaan persepsi antara masyarakat dan pemerintah desa terkait penggunaan anggaran. Informasi yang disampaikan dinilai kurang jelas, sehingga menimbulkan gambaran antara harapan masyarakat dengan kondisi nyata dilapangan. Meskipun pembangunan secara umum telah menjangkau desa-desa, perbedaan waktu pelaksanaan di tiap wilayah menim banyak yang menganggap bahwa pembangunan belum merata. Namun komunikasi yang kurang dapat menimbulkan sikap negatif dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Jadi, pentingnya menyampaikan informasi yang jelas dan mudah dipahami, serta melibatkan warga dalam setiap proses pembangunan agar pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan serta mendapat dukungan dari warga.
OPTIMALISASI SMART VILLAGE MELALUI PELAYANAN PUBLIK DIGITAL BERBASIS SDGs DI DESA MOJOREJO Mashur Hasan Bisri; Indra Devian Lumban Gaol; Gading Gamaputra; Doris Rahmat
Jurnal Edukasi Pengabdian Masyarakat Vol 5 No 2 (2026): APRIL 2026
Publisher : FIP UNIRA MALANG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36636/eduabdimas.v5i2.9475

Abstract

Pengabdian kepada masyarakat ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemanfaatan sistem pelayanan publik digital berbasis web di tingkat desa, meskipun pelatihan sebelumnya telah meningkatkan kapasitas aparatur. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara peningkatan kompetensi dan keberlanjutan implementasi, khususnya dalam integrasi data, partisipasi masyarakat, dan tata kelola layanan digital. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat implementasi konsep Smart Village melalui optimalisasi pelayanan publik digital berbasis tata kelola kolaboratif guna mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), terutama pada aspek kelembagaan yang kuat, transparansi, dan partisipasi inklusif. Metode pelaksanaan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR) melalui tahapan identifikasi lanjutan, pengembangan sistem layanan berbasis data, pelatihan lanjutan aparatur desa, serta pendampingan implementasi dan evaluasi berbasis kinerja. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemanfaatan website desa sebagai media pelayanan publik dan transparansi informasi, terbentuknya mekanisme partisipasi masyarakat melalui fitur digital, serta tersusunnya standar operasional prosedur (SOP) pengelolaan sistem yang berkelanjutan. Novelty kegiatan ini terletak pada integrasi antara digitalisasi pelayanan, tata kelola kolaboratif, dan pendekatan berbasis SDGs dalam penguatan Smart Village yang adaptif dan berkelanjutan di tingkat desa.
Efisiensi Belanja Sosial Pemerintah Daerah melalui Program Pelayanan Sosial Kabupaten Ponorogo Mefara Aneira Adristi Purnomo; Dheajeng Evita Azzahra; Mashur Hasan Bisri
Majalah Ilmiah Dinamika Administrasi (MIDA) Vol 23, No 1 (2026): MAJALAH ILMIAH DINAMIKA ADMINISTRASI (MIDA)
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik, Universitas Wijayakusuma Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56681/da.v23i1.462

Abstract

Belanja sosial merupakan salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan. Melalui Dinas Sosial, berbagai program bantuan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, namun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, ketidaktepatan sasaran, dan pengelolaan yang belum optimal. Studi ini dilakukan melalui pendekatan meta-analisis dengan menelaah berbagai hasil penelitian dan dokumen terkait untuk menganalisis efisiensi belanja sosial di Kabupaten Ponorogo. Hasil kajian menunjukkan bahwa program telah berjalan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat, tetapi efisiensinya masih terhambat oleh kurang akuratnya data penerima, proses verifikasi yang belum maksimal, serta keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, diperlukan perbaikan sistem pendataan, peningkatan koordinasi, dan evaluasi berkala agar lebih efisien dan tepat sasaran. Selain itu, hasil kajian juga memperlihatkan bahwa belum adanya integrasi data yang kuat antarinstansi membuat proses penyaluran bantuan sering mengalami tumpang tindih atau bahkan ada masyarakat yang seharusnya berhak tetapi belum terakomodasi. Di sisi lain, keterbatasan kapasitas aparatur dalam melakukan pendampingan dan pengawasan turut memengaruhi kualitas pelaksanaan program di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja sosial tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh kualitas tata kelola dan ketepatan mekanisme pelaksanaannya. Dengan demikian, penguatan sistem informasi berbasis data terpadu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi dalam proses verifikasi dan monitoring menjadi langkah penting yang perlu dilakukan. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas program, sehingga belanja sosial benar-benar memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Co-Authors Dheajeng Evita Azzahra Doris Rahmat Eva Salsabila Wakhidah Fika Aulia Nidasari Gading Gamaputra Indra Devian Lumban Gaol Mefara Aneira Adristi Purnomo Nadia Maharani Mukti Nadya Ayunda Pramesty