Garuda - Garba Rujukan Digital

Model Penanggulangan Kemiskinan di Kelurahan Biringere Kecamatan Sinjai Utara Kabupaten Sinjai Adi Asrul; Anirwan Anirwan; Nasir Nasir
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.1007

Kemiskinan merupakan permasalahan sosial yang bersifat multidimensional dan memerlukan pendekatan penanggulangan yang komprehensif serta berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi yang melibatkan pemerintah kelurahan, instansi terkait, tokoh masyarakat, serta masyarakat penerima manfaat program. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Biringere dilaksanakan melalui empat pendekatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, model bantuan sosial melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) berperan dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin, meskipun masih bersifat konsumtif dan belum sepenuhnya mendorong kemandirian ekonomi. Kedua, model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dilakukan melalui pelatihan keterampilan, bantuan modal, dan pendampingan usaha yang berkontribusi terhadap peningkatan keterampilan, munculnya usaha baru, dan peningkatan pendapatan masyarakat. Ketiga, model kolaboratif melibatkan pemerintah kelurahan, Dinas Sosial, Bappeda, RT/RW, dan tokoh masyarakat dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Keempat, pemanfaatan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) menjadi instrumen utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan. Namun demikian, efektivitas model masih menghadapi kendala berupa keterbatasan pendampingan, akurasi data, dan kapasitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi kelembagaan dan pembaruan data secara berkelanjutan guna meningkatkan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Pemerintahan Digital dan Pembuatan Kebijakan Berbasis Bukti: Membangun Kerangka Kerja Tata Kelola Data Cerdas untuk Pengambilan Keputusan di Sektor Publik Erwing Yanto; Anirwan Anirwan; Tri Cahyo Nugroho; Irwan Irwan
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 2 (2026): Maret 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i2.949

Transformasi digital menjadi agenda penting dalam reformasi tata kelola pemerintahan modern. Konsep digital government tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi layanan publik, tetapi juga pemanfaatan data dalam pengambilan keputusan kebijakan. Melalui teknologi seperti big data dan analitik data, pemerintah dapat mendorong evidence-based policy making. Namun, implementasinya masih menghadapi tantangan seperti fragmentasi data, keterbatasan kapasitas analitik, dan tata kelola data yang belum optimal. Kajian ini menggunakan pendekatan eksploratif dengan metode Systematic Literature Review (SLR) untuk menganalisis perkembangan konsep digital government, evidence-based policy making, dan data governance dalam literatur administrasi publik. Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik, yang meliputi tahapan familiarisasi data, pemberian kode awal, identifikasi tema, peninjauan tema, serta sintesis konseptual. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola pemikiran utama serta kesenjangan penelitian yang muncul dalam literatur terkait tata kelola data sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa transformasi digital government berperan penting dalam mendorong terciptanya pemerintahan berbasis data (data-driven government). Selain itu, pendekatan evidence-based policy making mampu meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas kebijakan publik melalui pemanfaatan bukti empiris dalam proses kebijakan. Namun demikian, keberhasilan integrasi kedua pendekatan tersebut sangat bergantung pada keberadaan kerangka smart data governance yang mampu mengintegrasikan pengelolaan data, regulasi, serta kapasitas analitik organisasi publik. pengembangan smart data governance framework menjadi elemen kunci dalam membangun ekosistem pengambilan keputusan sektor publik yang lebih transparan, adaptif, dan berbasis bukti.

Tendensi Resentralisasi dalam Praktik Otonomi Daerah: Kajian Kritis Terhadap Dinamika Kebijakan Pemerintahan Daerah di Indonesia Tri Cahyo Nugroho; Anirwan Anirwan; Erwing Yanto
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 6 No. 3 (2026): Juli 2026, IJI Publication
Publisher : Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v6i3.974

Sejak bergulirnya reformasi pada akhir dekade 1990-an, Indonesia menempuh jalur desentralisasi melalui serangkaian kebijakan otonomi daerah yang bertujuan memperkuat demokrasi lokal dan efektivitas pelayanan publik. Namun, dalam perkembangannya, berbagai kebijakan pemerintah pusat justru menunjukkan kecenderungan resentralisasi melalui penarikan kembali sebagian kewenangan daerah. Artikel ini bertujuan menganalisis tendensi resentralisasi dalam praktik otonomi daerah di Indonesia melalui kajian terhadap dinamika regulasi, relasi fiskal pusat-daerah, dan mekanisme pengawasan pemerintahan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis dokumen kebijakan. Data dianalisis melalui teknik content analysis dan analisis kritis-interpretatif terhadap regulasi, laporan kelembagaan, serta literatur akademik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resentralisasi di Indonesia berlangsung tidak hanya melalui perubahan regulasi formal, tetapi juga melalui kebijakan teknis yang memperkuat kontrol pemerintah pusat terhadap daerah. Faktor-faktor pendorongnya meliputi kepentingan nasional dalam pengelolaan sumber daya strategis, lemahnya kapasitas fiskal dan administratif daerah, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah. Kajian ini menegaskan bahwa dinamika hubungan desentralisasi dan resentralisasi mencerminkan tarik-menarik antara kebutuhan efisiensi tata kelola pemerintahan dan tuntutan penguatan demokrasi lokal. Artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kebijakan desentralisasi yang lebih adaptif, berkeadilan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

SOSIALISASI HAK DAN KEWAJIBAN PASIEN DALAM MEMANFAATKAN PELAYANAN RUMAH SAKIT DI RSUD HAJI MAKASSAR Anna Maria Daud; Irwan Irwan; Erlina HB; Andi Muti'ah Sari; Nur Inayah Rauf; Anirwan Anirwan; Kahar Gani
GLOBAL ABDIMAS: Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 6 No. 1 (2026): Mei 2026, GLOBAL ABDIMAS
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/globalabdimas.v6i1.1060

Pelayanan kesehatan di rumah sakit melibatkan relasi antara rumah sakit, tenaga kesehatan, dan pasien beserta pendampingnya yang masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Rendahnya literasi hukum kesehatan masyarakat kerap menjadi sumber kesalahpahaman, ketidakpuasan, hingga sengketa dalam pelayanan kesehatan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman pasien dan pendamping pasien mengenai hak dan kewajibannya dalam memanfaatkan pelayanan rumah sakit di RSUD Haji Makassar. Kegiatan dilaksanakan melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan evaluasi pemahaman peserta, melibatkan 21 responden (11 pasien dan 10 pendamping pasien) yang dipilih secara accidental sampling. Evaluasi dilakukan secara deskriptif dengan membandingkan pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman pada seluruh aspek yang dievaluasi, terutama pada aspek pemahaman kewajiban pasien dan keaktifan peserta dalam berdiskusi, meskipun pemahaman terhadap dasar hukum pelayanan kesehatan masih berada pada kategori sedang. Faktor pendukung utama adalah dukungan manajemen rumah sakit dan antusiasme peserta, sedangkan faktor penghambat utama adalah keterbatasan waktu pelaksanaan dan belum tersedianya instrumen evaluasi kuantitatif. Kegiatan sosialisasi terbukti menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan literasi hukum kesehatan masyarakat dan disarankan untuk dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan.

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search