Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Reconstruction of the Mediation Model in the Resolution of Customary Law Disputes as an Effort to Integrate it into the National Legal System Umar Hasan; Sasmiar Sasmiar; Suhermi Suhermi; Windarto Windarto; Rifqi Pratama Putra
JURNAL AKTA Vol 13, No 2 (2026): June 2026
Publisher : Program Magister (S2) Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30659/akta.v13i2.48679

Abstract

The diversity of customary law in Indonesia reflects the reality of legal pluralism that exists within society. However, the existence of customary mediation mechanisms as a means of dispute resolution is often overlooked in the national legal system, which is oriented towards formal legality. This shows the imbalance between living law and positive law. This study uses a normative juridical method with a conceptual, legislative, and case-based approach to examine the position of customary mediation law in the national legal system and to formulate an ideal model of customary mediation that can be accommodated legally and harmoniously. The results of the study show that philosophically and constitutionally, customary law has strong legitimacy as recognized in Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution and Article 2 of the 2023 Criminal Code concerning living law in society. Empirically, customary mediation models in various regions such as Aceh and Kalimantan are capable of delivering restorative, participatory, and humanistic justice, despite facing the challenges of modernization and the principle of legality. Therefore, the integration of customary mediation into the national legal system needs to be realized through the strengthening of customary institutions and normative regulations that guarantee equal rights and legal certainty. Customary mediation should ideally become a model of restorative justice unique to Indonesia, rooted in cultural values and the principle of deliberation to reach consensus.
Penyuluhan Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Komsumen di Kalangan Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi Umar Hasan; Sasmiar Sasmiar; Suhermi Suhermi; Andi Najemi; Diana Amir
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 2 No. 2 (2025): September
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v2i2.155

Abstract

Tujuan dari pengabdian ini agar pelajar bisa melindungi dirinya dari hal yang merugikan dalam memenuhi kebutuhannya. Lemahnya posisi konsumen dalam hubungan dengan pelaku usaha, maka perlu ditingkatkan martabat dan harkat konsumen dengan ditingkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran serta meningkatkan kemampuan konsumen untuk melindungi dirinya terutama dalam hal terjadinya kualitas dan kualitas barang yang tidak sesuai. Pelajar SMA merupakan bagian dari masyarakat yang sering melakukan transaksi secara langsung maupun secara online. Pelajar SMA termasuk komunitas yang paling aktif dalam penggunaannya dengann meningkatnya kebutuhan pelajar SMA dalam melakukan trasaksi. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi pada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi, maka sebaiknya kepada pelajar SMA Negeri 1 dibekali dengan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran akan perlindungan hukum terhapap konsumen. Melalui kegiatan Pengabdian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif kepada pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi. Target yang ingin dicapai Pelajar SMA Negeri 1 Kabupaten Muaro Jambi memahami dan menyadari apa saja hak dan kewajiban sebagai komsumen, sehingga menjadi konsumen yang cerdas dalam melakukan transaksi dengan pelaku usaha. Pelajar memahami dan menyadari untuk menjadi konsumen yang mandiri dalam melindungi dirinya. Peningkatan pemahaman dan kesadaran pelajar SMA Negeri 1 untuk menjadi konsumen yangmemahami haknya dan mampu melakukan upaya untuk menuntut ganti rugi jika haknya dilanggar.
Perlindungan Hukum bagi WNI dalam Pembagian Harta Bersama pada Perkawinan Campuran : Studi Putusan MA No. 2457 K/Pdt/2020 Ghea Nisya Salsabilla; Muskibah Muskibah; Rosmidah Rosmidah; Sasmiar Sasmiar
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.15980

Abstract

Perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia dan Warga Negara Asing menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya dalam pembagian harta bersama yang beririsan dengan pembatasan kepemilikan hak atas tanah berdasarkan asas nasionalitas. Ketidaksinkronan antara rezim hukum perkawinan dan hukum agraria berpotensi melemahkan perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia, terutama dalam situasi perceraian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi Warga Negara Indonesia dalam pembagian harta bersama pada perkawinan campuran serta mengkaji penerapannya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 2457 K/Pdt/2020. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Analisis dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Pokok Agraria serta putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada belum sepenuhnya memberikan perlindungan yang komprehensif bagi Warga Negara Indonesia, terutama terkait aset produktif yang diperoleh selama perkawinan. Dalam putusan yang dikaji, Mahkamah Agung menetapkan sebagian aset sebagai harta bersama, namun belum mempertimbangkan secara optimal aspek keadilan substantif terhadap unit usaha yang dibangun selama perkawinan.