Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Budaya Kekeluargaan dan Normalisasi Nepotisme di Institusi Publik Indonesia: Sebuah Tinjauan Literatur Ihsan Hidayatullah; Afrijal Afrijal; Fathurrahman Hariri; Muhammad Desrian Hafizh Okfin; Humairah Fatin Sausan
Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora Vol. 2 No. 3 (2026): JULI-SEPTEMBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/pxdhvf63

Abstract

Korupsi masih menjadi tantangan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Indonesia. Kajian antikorupsi selama ini lebih banyak menitikberatkan pada aspek hukum dan kelembagaan, sedangkan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi persistensi korupsi masih relatif kurang mendapat perhatian. Penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara budaya kekeluargaan, normalisasi nepotisme, dan budaya korupsi dalam institusi publik Indonesia. Penelitian menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif terhadap 32 artikel ilmiah yang diperoleh dari Google Scholar, Garuda, dan Directory of Open Access Journals (DOAJ) periode 2020-2025. Data dianalisis menggunakan qualitative synthesis untuk mengidentifikasi pola dan hubungan antarkonsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya kekeluargaan pada dasarnya merupakan modal sosial yang memperkuat solidaritas. Namun, ketika hubungan kekerabatan lebih diutamakan daripada sistem merit dan profesionalisme, nilai tersebut berpotensi mengalami distorsi menjadi praktik nepotisme yang berakar. Pengulangan praktik tersebut yang disertai pembenaran sosial mendorong normalisasi dalam organisasi dan meningkatkan risiko terbentuknya budaya korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa normalisasi nepotisme menjadi mekanisme yang menjembatani hubungan antara budaya kekeluargaan dan budaya korupsi. Temuan ini menegaskan pentingnya penguatan sistem merit, integritas, dan budaya organisasi sebagai bagian dari strategi pencegahan korupsi.
PERBANDINGAN STRATEGI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA HALAL DI KOTA BANDA ACEH DAN KOTA SABANG Humairah Fatin Sausan; Dedy Sanjaya; M. Afi Algifari; Nurul Kamaly; Khalid Vikriadi
Akademika : Jurnal Ilmiah Media Publikasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Vol 15, No 1 (2026): Jurnal Akademika
Publisher : LPPM Universitas Muhammadiyah Gorontalo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31314/akademika.v15i1.5612

Abstract

Sabang through a qualitative approach based on literature studies. By reviewing various regulations, official documents, and scientific literature, this study found that the two regions implement significantly different governance models. Banda Aceh places more emphasis on an institutional approach that emphasizes strengthening regulations, formalizing halal branding, and legitimizing policies structurally. In constrast, Sabang City adopts a more adaptive, destination-based approach by organically integrating halal values into the marine and mature tourism sectors. These differences in strategy demonstrate that regional characteristics, institutional capacity, and local development orientation significantly determine the direction of tourism policy. Therefore, this study concludes that halal tourism development cannot be achieved with a uniform approach but must be addressed basd on the specific potential and conditions of the region. These findings contribute to the region’s contribution to strengthening the halal tourism ecosystem in Aceh