Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.235
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner International Journal of Islamic Economics (IJIE) JPS (Jurnal Perbankan Syariah) SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law
Fachri Rinaldy
Sekolah Tinggi Agama Islam As-Sunnah, Deli Serdang, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
ANALISIS MAQÂṢID ASY-SYARÎ’AH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS Fachri Rinaldy; Hasan Matsum; Hafsah Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3516

Abstract

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan  Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai maslahat dan mafsadat (3) Dalam tinjauan Maqâṣid asy-Syarî’ah tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (hifz an-nafs) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah, karena menimbang antara dua kemudharatan.  (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan naprapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.
ANALISIS MAQASID ASY-SYARIAH TERHADAP KEBIJAKAN PEMBEBASAN NARAPIDANA DALAM RANGKA PENANGGULANGAN COVID-19 DI LAPAS Rinaldy, Fachri; Matsum, Hasan; Hafsah, Hafsah
Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam (Special Issue 2022)
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Al Hidayah Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30868/am.v10i001.3516

Abstract

Kondisi kepadatan penghuni Lapas/Rutan yang menyulitkan pemerintah dalam mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di dalam Lapas, mendorong pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan terhadap pembebasan narapidana di masa pandemi Covid-19. Kebijakan tersebut dituangkan melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-19/PK.01.04.04 Tahun 2020 dan Permenkumham Nomor 10 Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam berdasarkan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah terhadap kebijakan pembebasan narapidana dalam rangka penanggulangan  Covid-19 di dalam Lapas ditinjau dari mafsadat yang ditimbulkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif (kepustakaan) dengan menggunakan berbagai pendekatan, yaitu: pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian mendeskripsikan bahwa (1) Kebijakan pembebasan narapidana di masa Covid-19 dilakukan pemerintah dengan pertimbangan dapat mengurangi kepadatan Lapas guna mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19. (2) Pembebasan narapidana di masa Covid-19 menimbulkan berbagai maslahat dan mafsadat (3) Dalam tinjauan Maqâṣid asy-Syarî’ah tujuan yang melatarbelakangi pembebasan narapidana di masa Covid-19 telah sesuai, yaitu untuk memelihara jiwa (hifz an-nafs) orang-orang berada di dalam Lapas. (4) Ditinjau dari mafsadatnya antara membebaskan narapidana dengan tetap membiarkan narapidana berada di dalam Lapas juga sudah sesuai dan sejalan dengan konsep Maqâṣid asy-Syarî’ah, karena menimbang antara dua kemudharatan.  (5) solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini ialah agar pemerintah menambah kapasitas Lapas dengan merenovasi Lapas yang ada saat ini atau membangun kembali Lapas-lapas yang baru yang dapat menampung seluruh narapidana yang ada, sehingga tidak harus mengeluarkan kebijakan terkait pembebasan naprapidana dengan kondisi Pandemi saat ini yang hanya akan menghadapkan pemerintah pada dua kemudharatan yaitu membebaskan narapidana dan membiarkan mereka tetap berada di dalam lapas dengan kondisi kepadatan Lapas dan Pandemi Covid-19.
Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip Beli Makanan di Asrama Putri STAI As-Sunnah Deli Serdang : Persepektif Syariat dan Implementasi Praktis: Perspektif Syariat dan Implementasi Praktis Afifah, Afini Rizkiya; Fachri Rinaldy; Sindi Tifani
SALSABIL : Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi Vol 1 No 1 (2025): SALSABIL: Journal of Sharia and Economic Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Sunnah Deli Serdang, Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/salsabil.v1i1.25

Abstract

In Islam, the concept of Wakalah refers to assigning a task to someone to perform an action on behalf of the task giver. The purpose of this writing is to find out which wakalah contracts are permissible and which wakalah contracts are not, so that a Muslim can be careful and avoid elements of usury and gharar. As well as a reference in appliying wakalah principle related to finance and business, such a buying and selling, and investment management, managging asseta and others properly and in accordance with sharia law. The method used is qualitative analysis using the approach of fiqh books, ulama fatwas, and contemporary trade regulations. The research results show that the practice of entrusting services can be categorized as a form of wakalah bil ujrah (wakalah with compensation) as long as it meets sharia principles and avoids gharar and usury, both of which are prohibited.
Criticism of Murabahah Practices in Islamic Banks: Between Fiqh Ideals and Banking Reality Rinaldy, Fachri; Dongoran, Irham; Rivai, Andri; Muhammad Akbar, Jalaluddin; Rabbani, Muhammad Naufal
JPS (Jurnal Perbankan Syariah) Vol 7 No 1 (2026): JPS (Jurnal Perbankan Syariah) - April
Publisher : LPPM ISNJ Bengkalis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46367/jps.v7i1.2940

Abstract

The development of Islamic banking in Indonesia shows that the use of murabahah contracts is more dominant than profit-sharing contracts such as mudharabah and musyarakah. This occurs because murabahah is considered simpler to implement and involves lower risks. Purpose: This study aims to examine the extent to which murabahah financing practices in Islamic banks comply with the principles of muamalah fiqh. Method: This research uses a normative legal method with a normative–critical approach by analyzing various sources, including literature on fiqh and Islamic economics, articles from scientific journals, fatwas issued by the Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia, and official reports from the Otoritas Jasa Keuangan as the basis for theoretical and empirical analysis. Findings: The findings indicate that the practice of murabahah in Islamic banks has not fully complied with sharia principles, particularly regarding the obligation of ownership of goods, the clarity of the cost price, and the application of murabahah contracts in inappropriate contexts, which in some cases makes it resemble interest-based financing mechanisms. Implication: This study implies the need to strengthen compliance with sharia principles and to apply the values of muamalah fiqh more comprehensively in Islamic banking financing practices
The Absence of National Disaster Declaration in Sumatra Floods 2025: Maqasid Syariah Perspective and Economic Impact Andri Rivai; Fachri Rinaldy; Edy Saputra; Diah Mutiara Kartika
Jurnal Internasional Ekonomi Islam Vol 8 No 01 (2026): International Journal of Islamic Economics
Publisher : The Postgraduate of Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/ijie.v8i01.13613

Abstract

Objective: This study examines the implications of the absence of a national disaster declaration during the 2025 Sumatra floods by analysing its juridical validity, governance consequences, and economic impacts through the lens of Maqasid Syariah. The study addresses a gap in disaster governance literature by investigating policy inaction as a determinant of welfare deficits and post-disaster economic vulnerability. Method: This research employs a qualitative socio-legal approach integrating normative legal analysis, disaster governance evaluation, and regional economic assessment. Data were collected from disaster management regulations, government reports, statistical publications, policy documents, and relevant academic literature. The data were analysed using content analysis and the Maqasid Syariah framework. Result: The findings indicate that the 2025 Sumatra floods substantively fulfilled the legal indicators for a national disaster declaration under Law No. 24 of 2007. However, the absence of such a declaration weakened coordination, delayed resource mobilisation, and reduced the effectiveness of humanitarian and recovery interventions. From a Maqasid Syariah perspective, this policy inaction generated deficits in the protection of life, wealth, intellect, lineage, religion, and the environment. Economically, it contributed to prolonged recovery, disrupted investment, and increased regional vulnerability. Implication: Integrating Maqasid Syariah into disaster governance can strengthen welfare-oriented policy evaluation, improve recovery effectiveness, and enhance socio-economic resilience. Originality or Novelty: This study conceptualises policy inaction as a form of disaster-governance failure and analyses its implications using an integrated framework linking Maqasid Syariah, disaster governance, and regional economic recovery.
Pandangan Ulama Mazhab Syāfi’ī tentang Kafālah: Studi Fatwa DSN MUI No.11/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Kafālah Fauzan Agung Pratama; Indra Rustam; Fachri Rinaldy
Jurnal Global Futuristik Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Global Futuristik : Kajian Ilmu Sosial Multidisipliner
Publisher : CV Global Research Publication

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59996/globalistik.v4i1.1055

Abstract

This study examines the concept of kafālah according to the scholars of the Shāfi‘ī school of thought (madhhab) and contrasts it with the practice of kafālah stipulated in the National Sharia Board-Indonesian Ulema Council (DSN-MUI) Fatwa No. 11/DSN-MUI/IV/2000. Within the Shāfi‘ī school, kafālah is classified as a tabarru‘ (gratuitous) contract, which strictly prohibits the imposition of a fee (ujrah), as asserted by classical scholars such as Al-Māwardī, An-Nawawī, and Ar-Rāfi‘ī. Conversely, the DSN-MUI permits the collection of ujrah in kafālah contracts by employing a contemporary ijtihad approach, utilizing methods such as i‘ādatu an-naẓar. This library research relies on secondary sources, primarily classical texts of the Shāfi‘ī school. The findings reveal a fundamental divergence in legal approaches: the Shāfi‘ī school maintains a rigid adherence to the tabarru‘ principle, whereas the DSN-MUI fatwa seeks to provide practical solutions aligned with the dynamics of the modern Islamic financial industry. This research is expected to offer a scholarly contribution to the development of Islamic economic law in Indonesia.
Distributive Justice and Maqāṣid al-Sharīʿah in Islamic Disaster Relief: A Comparative Analysis of Beneficiary Targeting in Aceh Tamiang and Batu Busuak Flood Response Programs Dirja Hasugian; Fachri Rinaldy
SALSABIL : Jurnal Syariah dan Hukum Ekonomi Vol 2 No 1 (2026): SALSABIL : Journal of Sharia and Economic Law
Publisher : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAI As-Sunnah Deli Serdang, Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51590/salsabil.v2i1.64

Abstract

This article examines the distributive justice dimensions of Islamic disaster relief operations through a comparative analysis of two flood response programs in Indonesia: the Aceh Tamiang intervention (November 2025) coordinated by STAI As-Sunnah Deli Serdang, and the Batu Busuak, Padang response (December 2025) implemented through Singapore-Indonesia Islamic philanthropy collaboration. Drawing on empirical data from both case studies, this research investigates how beneficiary targeting mechanisms align with the principles of maqāṣid al-sharīʿah, particularly ḥifẓ al-nafs (preservation of life) and the Islamic conception of ʿadl (justice). The methodology employs a qualitative comparative approach, extracting and systematizing empirical indicators of targeting accuracy, vulnerability categorization, and dignity preservation from field reports. Findings reveal that both programs employed tiered beneficiary classification systems responsive to damage severity, yet demonstrated divergent approaches to reaching vulnerable subpopulations. The Batu Busuak program explicitly categorized households by damage level (swept away, severely damaged, general recipients), while the Aceh Tamiang response utilized multi-location distribution with adaptive delivery methods. Both cases evidence tension between operational efficiency and individualized need assessment—a challenge with significant implications for shariah governance of humanitarian aid. This article contributes to Islamic economic law scholarship by proposing a maqāṣid-based evaluative framework for assessing distributive justice in disaster philanthropy, offering policy recommendations for enhanced targeting protocols grounded in Islamic legal ethics.
Co-Authors Afifah, Afini Rizkiya Andri Rivai Andri Rivai Diah Mutiara Kartika Dirja Hasugian Dongoran, Irham Edy Saputra Fauzan Agung Pratama Hafsah Hafsah Hafsah Hafsah Hasan Matsum Indra Rustam Matsum, Hasan Muhammad Akbar, Jalaluddin Rabbani, Muhammad Naufal Sindi Tifani