Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal PETITA Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan
Marini Citra Dewi
Fakultas Hukum, Universitas Tadulako
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pengaturan Hukum Mengenai Kecelakaan Lalu Lintas yang Diakibatkan Material Proyek di Jalan Hurun Iin Samsu; Syamsuddin Baco; Marini Citra Dewi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No 3 (2026): In Progress
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10i3.12325

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan kecelakaan lalu lintas yang di akibatkan material proyek dijalan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, serta analisis kualitatif terhadap putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh material proyek di jalan telah diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Namun dalam penerapannya masih belum optimal sehingga di perlukan penegakan hukum antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan pelaksana proyek dalam menerapkan sistem pengawasan untuk penanganan material proyek di jalan. Kelalaian dalam penempatan material proyek yang menyebabkan kecelakaan dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad), sehingga pelaksana proyek bertanggung jawab secara hukum untuk mengganti kerugian yang timbul baik materiil maupun immaterial. Jika pelaksana proyek tidak memenuhi kewajiban pembayaran ganti rugi, korban dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri. Pemerintah sebagai penyelenggara jalan juga dapat dimintai pertanggungjawaban subsidair apabila lalai melakukan pengawasan atau tidak segera memperbaiki serta memberikan tanda peringatan pada area proyek yang membahayakan pengguna jalan.
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI DESA SAUSU TAMBU KECAMATAN SAUSU KABUPATEN PARIGI MOUTONG Niluh Gede Virna Yanti; Nursiah Moh Yunus; Marini Citra Dewi
PETITA Vol 8, No 2 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 2 DESEMBER 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i2.9200

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu, Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Desa Sausu Tambu pada umumnya dilakukan secara lisan berdasarkan asas kepercayaan dan hubungan kekeluargaan antara pemilik tanah dan penggarap. Pembagian hasil pertanian ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak, dengan mempertimbangkan kontribusi masing-masing dalam penyediaan lahan, benih, pupuk, dan biaya produksi lainnya. Meskipun pelaksanaannya berjalan relatif baik, praktik perjanjian bagi hasil tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya ketentuan yang mengatur bahwa perjanjian bagi hasil sebaiknya dibuat secara tertulis dan diketahui oleh pejabat yang berwenang. Faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan perjanjian bagi hasil antara lain tingkat kepercayaan antar pihak, kondisi ekonomi masyarakat, rendahnya pemahaman hukum, serta kuatnya pengaruh adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar pelaksanaan perjanjian bagi hasil dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang lebih baik bagi para pihak yang terlibat.
UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PENGUASAAN TANAH TANPA HAK Gyska Salsabila Iswansyah; Sitti Fatimah Maddusila; Marini Citra Dewi
PETITA Vol 8, No 1 (2026): PETITA VOL. 8, NO. 1 JUNI 2026
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/ptt.v8i1.9367

Abstract

Penguasaan tanah tanpa hak merupakan salah satu bentuk sengketa pertanahan yang sering terjadi dalam masyarakat dan dapat menimbulkan kerugian bagi pemilik tanah yang sah. Tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pemenuhan unsur-unsur perbuatan melawan hukum atas penguasaan tanah tanpa hak serta bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan akibat penguasaan tanah tanpa hak di Kota Palu. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penguasaan tanah tanpa hak dalam kasus yang diteliti telah memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum, yaitu adanya perbuatan, adanya unsur melawan hukum, adanya kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian yang ditimbulkan. Penguasaan yang pada awalnya didasarkan pada izin tinggal dari pemilik lama berubah menjadi penguasaan tanpa hak ketika pihak penghuni tetap mempertahankan penguasaan tanah meskipun telah diminta oleh pemilik sah untuk mengosongkan objek sengketa. Berdasarkan hasil penelitian, pemilik tanah telah menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi dengan tujuan agar pihak yang menguasai tanah tanpa hak bersedia mengosongkan dan menyerahkan kembali objek sengketa kepada pemilik yang sah. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, sengketa tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum mencapai kesepakatan. Apabila upaya mediasi tidak menghasilkan penyelesaian, maka penyelesaian sengketa dapat dilanjutkan melalui jalur pengadilan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sah.
Co-Authors Fattimah Maddusila Gyska Salsabila Iswansyah Hurun Iin Samsu Niluh Gede Virna Yanti Nursiah Moh Yunus Syamsuddin Baco