Yoyok Ucuk Suyono
Fakultas Hukum, Universitas Dr. Soetomo

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Sanksi Pemidanaan atas Praktik Dumping Limbah Tanpa Izin dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda) Hanas Nur Wijaya; Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12431

Abstract

Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan pencemaran menuntut upaya penegakan hukum yang konsisten, salah satunya melalui instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dumping limbah tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam pertimbangannya, hakim menitikberatkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 UU PPLH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd Sigid Nugroho; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Subekti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12658

Abstract

Pelanggaran hukum yang marak terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini adalah pembunuhan, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya Pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350 KUHP. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd dan analisis putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd Terdakwa Andika I. Musa Alias Dika harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Maka dari itu Terdakwa Andika I. Musa Alias Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Dampak Hukum Penggunaan Senjata Tajam dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 34/PID.B/2024/PN Mnd) Farels Kasenda; Subekti; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12660

Abstract

Penelitian ini mengkaji penerapan pemidanaan kumulatif Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mnd. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kumulatif sah karena masing-masing pasal memiliki unsur dan objek perlindungan hukum yang berbeda: Pasal 338 KUHP melindungi hak hidup, sedangkan UU Darurat melindungi keamanan umum dari penyalahgunaan senjata tajam. Majelis hakim menjatuhkan pidana 15 tahun penjara yang dinilai proporsional, sejalan dengan teori gabungan, asas proporsionalitas, dan preseden Mahkamah Agung. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan kumulasi tetap relevan untuk menekan peredaran senjata tajam ilegal dan mencegah kekerasan. Rekomendasi diarahkan pada sosialisasi hukum, pengawasan distribusi, dan pembaruan norma agar sesuai perkembangan zaman.