Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum terhadap Hak Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Yusuf Isa Permana; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 7 No 2 (2023): December
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v7i2.11894

Perubahan pengaturan hak upah dan pesangon pasca pemutusan hubungan kerja (PHK) dalam UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa implikasi signifikan terhadap kepastian hukum dan posisi tawar pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis latar belakang perubahan tersebut serta mengkaji implikasi yuridisnya terhadap perlindungan hak normatif pekerja. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum primer mencakup UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja, serta PP No. 35 dan 36 Tahun 2021. Analisis dilakukan secara kualitatif terhadap perubahan substansi pengaturan dan akibat hukumnya dalam hubungan industrial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan pengaturan didorong oleh upaya untuk menciptakan fleksibilitas pasar kerja dan kemudahan berusaha. Namun, hal ini menyebabkan fragmentasi aturan dan kekaburan norma yang berujung pada melemahnya posisi tawar pekerja serta risiko penyimpangan praktik PHK. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi dan pengawasan efektif untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi pekerja.

Sanksi Pemidanaan atas Praktik Dumping Limbah Tanpa Izin dalam Perspektif Penegakan Hukum Lingkungan (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda) Hanas Nur Wijaya; Subekti; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S2 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS2.12431

Penurunan kualitas lingkungan akibat perubahan iklim dan pencemaran menuntut upaya penegakan hukum yang konsisten, salah satunya melalui instrumen Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum serta pertimbangan hakim terhadap tindak pidana dumping limbah tanpa izin berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 33/Pid.Sus/2024/PN Sda. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan kasus (case approach). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan. Dalam pertimbangannya, hakim menitikberatkan pada fakta bahwa perbuatan terdakwa telah mengakibatkan pencemaran lingkungan. Oleh karena itu, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 104 jo. Pasal 60 UU PPLH dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd Sigid Nugroho; Ernu Widodo; Yoyok Ucuk Suyono; Subekti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12658

Pelanggaran hukum yang marak terjadi di Indonesia pada akhir-akhir ini adalah pembunuhan, saat ini banyak terjadi pembunuhan di berbagai daerah di Indonesia. Hal ini selain dipengaruhi motif atau latar belakang dari sang pelaku, juga merupakan gambaran merosotnya moral bangsa ini. kemerosotan moral, himpitan ekonomi, ketidaksabaran dan kebencian adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembunuhan. Begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain ini patut diteliti penyebabnya. Kerasnya kehidupan dan rapuhnya Pendidikan agama mungkin juga menjadi faktor begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa orang lain. Mengenai kejahatan terhadap nyawa ini diatur dalam KUHP Buku II Bab XIX Pasal 338-350 KUHP. Khusus mengenai tindak pidana pembunuhan biasa, diatur dalam pasal 338 KUHP. Pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan tesis ini adalah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd dan analisis putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan? Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (Case Approach) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam peraktik hukum. peraturan Perundang-undangan (Statute Approach), di lakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil penelitian ini adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berdasarkan Putusan Nomor 324/Pid.B/2024/PN Mnd Terdakwa Andika I. Musa Alias Dika harus mempertanggungjawabkan atas perbuatanya, Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembenar/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan bahwa pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Terdakwa dalam melakukan perbuatannya berada pada kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya. Maka dari itu Terdakwa Andika I. Musa Alias Dika telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dampak Hukum Penggunaan Senjata Tajam dalam Tindak Pidana Pembunuhan (Studi Putusan Nomor 34/PID.B/2024/PN Mnd) Farels Kasenda; Subekti; Yoyok Ucuk Suyono; Ernu Widodo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12660

Penelitian ini mengkaji penerapan pemidanaan kumulatif Pasal 338 KUHP dan Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 34/Pid.B/2024/PN Mnd. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kumulatif sah karena masing-masing pasal memiliki unsur dan objek perlindungan hukum yang berbeda: Pasal 338 KUHP melindungi hak hidup, sedangkan UU Darurat melindungi keamanan umum dari penyalahgunaan senjata tajam. Majelis hakim menjatuhkan pidana 15 tahun penjara yang dinilai proporsional, sejalan dengan teori gabungan, asas proporsionalitas, dan preseden Mahkamah Agung. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa penerapan kumulasi tetap relevan untuk menekan peredaran senjata tajam ilegal dan mencegah kekerasan. Rekomendasi diarahkan pada sosialisasi hukum, pengawasan distribusi, dan pembaruan norma agar sesuai perkembangan zaman.

Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Rentenir yang Melakukan Perampasan Harta Secara Paksa Ferdiana Fransiska Werfete; Ernu Widodo; Fitri Ayuningtyas; Wahyu Prawesthi
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12690

Penelitian ini didasarkan pada maraknya pelaku pinjam-meminjam uang melalui rentenir di Indonesia. Masalah krusial muncul saat debitur mengalami gagal bayar, di mana oknum rentenir atau pihak ketiga melakukan tindakan main hakim sendiri berupa perampasan harta benda secara paksa. Rumusan masalah meliputi dua poin utama: pertama, bagaimana ketentuan penegakan hukum di Indonesia dalam mengatur pelaku rentenir yang melakukan perampasan harta secara paksa; dan kedua, bagaimana ketentuan hukum pidana di Indonesia dalam mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk menganalisis bahan hukum primer dan sekunder secara kualitatif-deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum perdata, tindakan perampasan sepihak tanpa putusan resmi pengadilan bertentangan dengan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUHPerdata, serta memindahkan ranah sengketa menjadi urusan hukum pidana publik. Dalam perspektif hukum pidana materiil, tindakan perampasan aset secara paksa di bawah intimidasi memenuhi unsur Tindak Pidana Pemerasan dan Pengancaman (Pasal 482 KUHP Baru) atau Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan (Pasal 479 KUHP Baru). Berdasarkan Ajaran Penyertaan, pertanggungjawaban pidana secara penuh tidak hanya dijatuhkan kepada pelaku fisik di lapangan, melainkan dapat dibebankan kepada rentenir selaku aktor intelektual atau penganjur. Doktrin hukum menolak dalih eksekusi utang perdata sebagai alasan pembenar penghapus pidana.

Pelaksanaan Pemenuhan Hak Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Polres Kaimana Papua Barat Adilla Nur Fatima Achmad; Wahyu Prawesthi; Sri Sukmana Damayanti; Ernu Widodo
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12692

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemenuhan hak korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di wilayah hukum Polres Kaimana, Papua Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) yang mengkaji penerapan hukum sebagai kenyataan sosial di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan enam kategori hak korban sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004—meliputi hak atas perlindungan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum dan psikologis, rasa aman selama pemeriksaan, serta informasi perkembangan perkara—telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Faktor pendukung dalam penanganan perkara mencakup komitmen dan responsivitas aparat penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), keberadaan struktur kelembagaan Unit PPA, serta koordinasi awal dengan lembaga terkait. Sementara itu, faktor penghambat terdiri atas keterbatasan jumlah personel Unit PPA, minimnya sarana prasarana ruang pelayanan khusus, belum tersedianya kerja sama permanen dengan rumah aman (shelter) dan lembaga pendamping, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, ketergantungan ekonomi korban terhadap pelaku, serta kuatnya norma budaya lokal yang menempatkan KDRT sebagai persoalan internal keluarga. Diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, penyediaan fasilitas yang representatif, dan jejaring koordinasi terpadu untuk memastikan pemenuhan hak korban yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Tinjauan Hukum terhadap Penerapan Diskresi Kepolisian pada Perkara Pidana Umum di Tahap Penyidikan (Studi Wilayah Polres Kaimana Papua Barat) Simon Petrus Latusuay; Ernu Widodo; Fitri Ayuningtyas; Sri Sukmana Damayanti
Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan Vol 10 No S1 (2026): Special Issue
Publisher : Faculty of Law, University of Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/lex.v10iS1.12695

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diskresi kepolisian pada tahap penyidikan perkara pidana umum di Polres Kaimana, Papua Barat, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (sosiologis) dengan pendekatan sosiologi hukum. Data penelitian bersumber dari data perkara periode 2024 hingga Mei 2026 yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diskresi kepolisian di Polres Kaimana dilaksanakan secara bertahap dan berjenjang berbasis restorative justice, dimulai dari mediasi awal oleh Bhabinkamtibmas, verifikasi melalui gelar perkara, hingga penyusunan berita acara perdamaian. Diskresi diterapkan secara selektif pada perkara pidana ringan dengan kerugian materiil dan dampak sosial yang kecil, di mana perkara penganiayaan ringan menjadi kasus paling dominan diselesaikan melalui jalur ini (50% dari total perkara diskresi). Penerapan diskresi dipengaruhi oleh lima faktor utama yang bekerja secara berlapis: perdamaian para pihak (27,8%), kerugian kecil (22,2%), rekam jejak pelaku baru pertama kali (19,4%), hubungan kekeluargaan yang mencerminkan nilai sosial-budaya lokal (16,7%), serta pertimbangan kepentingan umum (13,9%). Penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan diskresi kepolisian di Polres Kaimana telah berjalan secara terukur melalui kontrol internal yang berlapis serta dipengaruhi oleh karakteristik masyarakat adat setempat yang mengutamakan musyawarah dan pemulihan hubungan sosial.

Title

Found 7 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 7 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 7 Documents
Search