Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Environmental Ethics in Bima Local Wisdom: An Analysis from the Perspective of Seyyed Hossein Nasr Husnatul Mahmudah; Zuhrah Zuhrah
Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies Vol 8 No 1 (2026): Lentera: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies
Publisher : Program Pascasarjana IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/lentera.v8i1.14494

Abstract

This research aims to examine the environmental ethics contained in the local wisdom of the Bima people and relate them to the perspective of Islamic philosophy. The focus of this study is based on the local traditions of the community not only having a social function but also loaded with philosophical and spiritual dimensions relevant to Islamic ethics. The research method used is qualitative with an ethnographic-philosophical approach. Data collection was done through in-depth interviews with community leaders, Foccus Group Discussion, field observations, and literature studies. The results of the study show that the environmental ethics of the Bima community include: (1) harmony with nature; (2) Environmental conservation; (3) Sustainable utilization; and (4) socio-ecological responsibility. These values have strong relevance to the teachings of tauhid, the principle of balance (al-mizan), and human responsibility (khalifah) in Islamic philosophy, especially as affirmed in Seyyed Hossein Nasr's thoughts on ecosufism and the sacredness of nature as manifestations of the divine. This research emphasizes that the local wisdom of the Bima people is not just an ecological tradition, but a philosophical praxis that brings together Islamic values with the ecological experience of the community. The implications of the findings of this research can be a foundation in the formulation of regional environmental policies, especially in Bima as well as for strengthening environmental education based on local wisdom and contextual community empowerment programs.
Analisis Etika Bisnis Islam Terhadap Keberlangsungan UMKM di Kota Bima Umifatun Suhadah; Husnatul Mahmudah; Muhammad Zia Ulhaq
Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal Vol. 8 No. 7 (2026): RESLAJ: Religion Education Social Laa Roiba Journal
Publisher : Intitut Agama Islam Nasional Laa Roiba Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47467/reslaj.v8i7.12382

Abstract

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) make an important contribution to the economy of Bima City. However, the sustainability of this sector continues to face various challenges, particularly in the implementation of Islamic business ethics. This study aims to analyze the implementation of Islamic business ethics principles, particularly honesty, trustworthiness, and justice, among MSMEs in Bima City; identify supporting and inhibiting factors; and formulate strategies to strengthen their application. This study employs a descriptive qualitative approach involving 15 informants from various business sectors. Data were collected through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the implementation of the principles of honesty and justice remains varied. Some MSME actors still make ethical compromises due to price competition pressure and limited capital. In contrast, the principles of trustworthiness and responsibility tend to be applied more consistently, particularly among Tembe Nggoli woven-fabric artisans, who regard the preservation of traditional motifs as part of their cultural trust. The main supporting factors for the implementation of Islamic business ethics include the community’s high level of religious awareness and local government support. Meanwhile, the inhibiting factors include unhealthy price competition, low Islamic financial literacy, and weak monitoring mechanisms. The recommended strengthening strategies include improving halal literacy, expanding access to Islamic financing, developing a value-based business ecosystem, promoting ethical MSME digitalization, and establishing community-based participatory monitoring.
Analisis Hukum Islam terhadap Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga: Studi Kasus di Desa Karambura Amirullah; Husnatul Mahmudah; Hikmah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2522

Abstract

Fenomena istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga semakin banyak ditemukan di tengah perubahan sosial dan ekonomi masyarakat. Kondisi ini sering menimbulkan perdebatan terkait kedudukan dan peran istri dalam keluarga menurut hukum Islam, mengingat kewajiban nafkah secara normatif dibebankan kepada suami. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga menurut perspektif hukum Islam melalui studi kasus di Desa Karambura. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama, suami, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat sebagai informan penelitian. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi keluarga, keterbatasan kemampuan suami dalam bekerja, serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat. Masyarakat Desa Karambura pada umumnya memandang bahwa istri diperbolehkan bekerja dan mencari nafkah selama pekerjaan tersebut dilakukan secara halal serta tetap menjaga kehormatan dan martabat sesuai dengan ajaran Islam. Dalam perspektif hukum Islam, kewajiban nafkah tetap berada pada suami, namun istri dapat mengambil peran ekonomi yang lebih dominan dalam kondisi tertentu demi mewujudkan kemaslahatan keluarga. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons perubahan sosial dengan tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kemaslahatan, dan ketahanan keluarga.
Penguatan Ideologi Aisyiyah dan Profesionalisme Pendidik TK/KB ABA dalam Mewujudkan Pendidikan Berkemajuan Husnatul Mahmudah; Zuhrah; Juhriati; Rahmawati; Retnoningsih; Nurfarhaty
SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol 5 No 1 (2026): SEWAGATI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat
Publisher : Sarau Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61461/sjpm.v5i1.166

Abstract

Aisyiyah Bustanul Athfal Kindergartens and Playgroups (TK/KB ABA) have been integral to the Aisyiyah movement’s early childhood education mission since 1919. Strengthening organizational ideology is essential for enhancing teachers’ professionalism and fostering children’s character development. This community service program addressed the varying levels of teachers’ understanding of Al-Islam and Muhammadiyah (AIK) values, Aisyiyah ideology, and their integration into twenty-first-century learning. The program aimed to strengthen ideological understanding and professional competence through a Participatory Action Research (PAR) approach involving needs assessment, Baitul Arqam training, workshops on progressive Islamic learning design, mentoring, and continuous evaluation. The program involved 48 TK/KB ABA teachers affiliated with the Aisyiyah Bustanul Athfal Teachers Association (IGABA) in Bima Regency, West Nusa Tenggara. Results showed a 41% increase in ideological understanding and a 37% improvement in professional competence, alongside enhanced ability to integrate tauhid, moral values, and modern science into contextual learning through a sustainable mentoring model.
Ratio Decidendi Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Bima Fakri Rahman; Syarif Hidayatullah; Husnatul Mahmudah
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 4 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Agustus 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i4.3137

Abstract

Dispensasi kawin merupakan instrumen hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk memberikan izin perkawinan bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Meningkatnya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima menunjukkan adanya berbagai faktor sosial, budaya, ekonomi, dan keagamaan yang memengaruhi masyarakat dalam mengajukan permohonan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bima serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, dan pihak terkait serta didukung oleh studi dokumentasi terhadap putusan dispensasi kawin yang telah berkekuatan hukum tetap. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ratio decidendi hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemaslahatan, kondisi psikologis calon mempelai, kesiapan keluarga, serta potensi dampak sosial yang dapat timbul apabila permohonan tidak dikabulkan. Hakim berupaya menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam setiap putusan yang dijatuhkan. Selain itu, faktor kehamilan di luar nikah, hubungan yang telah terjalin erat antara calon mempelai, serta dukungan orang tua menjadi pertimbangan dominan dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara dispensasi kawin pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang bertujuan mencegah terjadinya dampak sosial yang lebih luas di masyarakat.