Rianda Dirkareshza
Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Interpretasi Batasan Core Business terhadap Outsourcing Sektor Ketenagalistrikan Berdasarkan Peraturan Teknis mengenai Pekerjaan Alih Daya Putri Ni’matul Maula; Rianda Dirkareshza
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2692

Abstract

Praktik alih daya (outsourcing) pada sektor ketenagalistrikan masih menimbulkan persoalan mengenai batas antara pekerjaan inti (core business) dan pekerjaan penunjang (non-core business) meskipun telah diterbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya. Penelitian ini bertujuan menganalisis kekaburan hukum dalam penentuan batas core business pada sektor ketenagalistrikan berdasarkan peraturan teknis mengenai pekerjaan alih daya serta mengkaji penerapannya melalui studi kasus outsourcing di PT PLN (Persero). Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual yang dianalisis menggunakan teori tiga tujuan hukum Gustav Radbruch. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Permenaker Nomor 7 Tahun 2026 belum memberikan indikator umum mengenai pekerjaan penunjang serta belum menghubungkannya secara sistematis dengan pengaturan sektoral sehingga menimbulkan ruang penafsiran yang luas. Praktik outsourcing di PT PLN (Persero) juga menunjukkan bahwa pemisahan core business dan non-core business lebih didasarkan pada fungsi pengendalian dan fungsi pelaksanaan sehingga sejumlah pekerjaan yang berkaitan langsung dengan penyediaan tenaga listrik tetap dialihdayakan. Oleh karena itu, diperlukan penyempurnaan Permenaker Nomor 7 Tahun 2026, revisi PP Nomor 62 Tahun 2012, serta pengembangan parameter klasifikasi pekerjaan berbasis kontinuitas fungsi, keterkaitan dengan pelayanan publik, dan risiko keselamatan teknis.
Tanggung Jawab Hukum Penggunaan Automated Decision Making oleh Platform HALO AI Terhadap Privasi Pengguna Berdasarkan UU Perlindungan Data Pribadi La Ode Tsabat Yazid; Rianda Dirkareshza
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2852

Abstract

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan telah mengubah paradigma interaksi manusia dengan platform digital, seperti lahirnya platform layanan pelanggan berbasis AI yakni HALO AI dengan mekanisme Automated Decision Making (ADM) untuk menjawab pesan pelanggan secara otomatis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan bentuk-bentuk implementasi kesesuaian mekanisme ADM pada platform HALO AI terhadap prinsip pelindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP juga merumuskan bentuk pertanggungjawaban hukum dan upaya perlindungan hukum yang dapat dilakukan oleh subjek data apabila terjadi pelanggaran privasi. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan menganalisis bahan-bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup asas-asas hukum, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, serta sistematika hukum yang berkaitan dengan pelindungan data pribadi dan kecerdasan buatan. Dalam upaya melakukan perlindungan data konsumen, HALO AI perlu menerapkan prinsip privacy by design yaitu penegasan privasi sejak awal perancangan sistem. Selain itu platform juga harus menyediakan layanan konsumen untuk berhak mendapatkan penjelasan dari manusia apabila terjadi kerancuan dalam jawaban dari sistem AI (right of explanation). Jika platform HALO AI selaku Prosesor Data gagal memenuhi standar keamanan, atau jika Pengendali Data (perusahaan / UMKM) lalai dalam mengawasi pemrosesan otomatis ini, UU PDP mengancam dengan sanksi yang sangat tegas berupa denda administratif hingga sanksi pidana.
PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DAN SATRI DISABILITAS MELALUI GREEN BUSINESS BERBASIS SKEMA DESA BINAAN Rianda Dirkareshza; Muthia Sakti; Angga Adriana Imansyah; Fahruddin Fahruddin; Putri Ni'matul Maula; Dika Hikmah Wicaksana; Aulia Anjani Nurdin; Fatur Rezqy Permana
JMM (Jurnal Masyarakat Mandiri) Vol 9, No 5 (2025): Oktober
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jmm.v9i5.34530

Abstract

Abstrak: Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini berbasis kepada Skema Pemberdayaan Desa Binaan Hibah dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun kedua. Pengabdian ini difokuskan terhadap pemberdayaan kelompok tani dan santri disabilitas melalui green business yang diusungkan dalam pengajuan penghibahan DPPM. Tujuan dari pengabdian ini adalah untuk memberikan peningkatan pemberdayaan kepada santri disabilitas dan kelompok tani dalam menjalankan konsep green business untuk menurunkan angka stunting di Desa Babakankaret yang berupa softskill dan hardskill. Metode pelaksanaan dari kegiatan pengabdian ini adalah metode PDCA (Plan, Do, Check, Action) dengan pendekatan Participatory Roral Appraisal (PRA). Instrumen yang digunakan lewat penjabaran pendekatan adalah sosialisasi, pelatihan, penerapan teknologi, serta pendampingan dan evaluasi. Pelaksanaan pengabdian ini melibatkan 2 (dua) mitra strategis, yakni koperasi penyandang disabilitas dan BUMDes Desa Babakankaret.Sistem evaluasi yang digunakaan adalah sistem evaluasi berbasis monitoring rutin kepada mitra sasaran sehingga peningkatan indikator keberhasilan dapat tercapai yang berupa peningkatan ekonomi dari mitra sasaran itu sendiri. Hasil dari pengabdian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan kemandirian kelompok tani daripemberian dan pelatihan penggunaan mesin pencacah sampah dengan mendapatkan Rp2.500.000,- per bulannya. Tidak hanya mesin, pelaksanaan tumpang sari juga memberikan efek konkrit dengan memberikan kontribusi sebanyak Rp3.782.500,- pada sekali panen. Kemudian, pelaksanaan pelatihan pupuk kompos memberikan manfaat kepada pihak desa dengan melakukan efisiensi sebesar Rp885.000,- pada sekali masa tanam. Terakhir, pelatihan microsoft office dan peraturan desa tentang perilaku hidup bersih dan sehat diberikan kepada santri disabilitas dan masyarakat untuk memberdayakan mereka agar dapat digunakan dalam dunia industri. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian ini memberikan manfaat yang konkrit dan nyata kepada masyarakat dan perekonomian desa.Abstract: This community service program is based on the Grant-Assisted Village Empowerment Scheme from the Ministry of Higher Education, Science and Technology, Directorate of Research and Community Service, Second Year. This community service program focuses on empowering farmer groups and disabled students through green business, including planting hardy plants, Microsoft Office training, and socialization of village regulations related to clean and healthy living. These three things are the main outputs in the implementation of the DPPM community service scheme this year. The method used to carry out this community service activity was the PDCA (Plan, Do, Check, Action) method with a Participatory Rural Appraisal (PRA) approach. The instruments used to describe the approach were socialization, training, technology application, as well as mentoring and evaluation. The results of the community service showed that there was an increase in the independence of farmer groups from the provision of waste shredding machines and training in the use of these machines, earning them IDR 2,500,000 per month. Not only the machines, but the implementation of intercropping also had a concrete effect on the village by contributing IDR 3,782,500 per harvest. Furthermore, the implementation of compost fertilizer training as part of a series of hard plant training also provided benefits in terms of fertilizer expenditure for intercropping, with the village being able to achieve efficiency savings of IDR 885,000 per planting season. Training on village regulations regarding clean and healthy living was conducted to reduce stunting rates in Babakankaret Village and instill good habits among the village community. Finally, Microsoft Office training was provided to disabled students to empower them for use in the industrial world. Thus, this community service initiative provides concrete and tangible benefits to the village community, particularly to disabled students and farming groups.