Claim Missing Document
Check
Articles

Found 23 Documents
Search

Revitalization of BUMDes Ngudi Sejahtera Ngunut to Increase Village Economic Independence Novitasari, Rika; Harsanti, Tikka Dessy
Formosa Journal of Applied Sciences Vol. 3 No. 6 (2024): June 2024
Publisher : PT FORMOSA CENDEKIA GLOBAL

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55927/fjas.v3i6.9741

Abstract

The aim of this research is to examine the revitalization of BUMDes Ngudi Sejahtera in Ngunut Village, Ngunut District, Tulungagung Regency, East Java Province. This research uses a sociological approach and empirical juridical research methods. While secondary data was collected through literature reviews and observations, primary data was collected through interviews and analysis using sociological juridical analysis with stages of data display, data reduction and drawing conclusions. The problem that arises currently is that BUMDes have an important role in exploring, collecting and monitoring village potential, so revitalization initiatives are needed. A professional BUMDes governance structure can contribute to initiatives aimed at improving the local economy as part of local village potential. The aim of revitalizing BUMDes is to increase the role of the organization as a forum for assessing the potential of nearby villages and also to increase the economic independence of the village.
CERDAS DAN BIJAK DALAM BERMEDIA SOSIAL BAGI SISWA SMA – SMK WISNUWARDHANA MALANG Harsanti, Tikka Dessy; Hindiawati, Wahyu; Ismawati, Ismawati
Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat Vol. 5 No. 5 (2024): Vol. 5 No. 5 Tahun 2024
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/cdj.v5i5.35474

Abstract

Maksud dan tujuan kegiatan pengadian ini adalah memberikan informasi dan edukasi tentang hukum dalam cerdas dan bijak bermedia sosial. Adapun kajian fokusnya adalam memberikan informasi hukum pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang dilakukan dalam pengabdian berupa identifikasi masalah, pelaksanaan, ceramah, tanya jawab, diskusi interaktif dan evaluasi pemahaman. Kegiatan pengabdian ini merupakan upaya untuk memberi edukasi bahwa pentingnya bijak dan cerdas dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial ada Undang-Undang yang berlaku di Indonesia yaitu undang-undang Tekhnologi dan informasi (UU ITE). Penggunaan media sosial tidak bisa sembarangan. Diharapkan siswa-siswi SMA-SMK Wisnuwardhana Malang sebagai generasi penerus bangsa menjadi paham dan lebih hati-hati menerima informasiinformasi serta bijak dalam bermedia sosial. Etika-etika saat bermedia sosial juga harus diperhatikan.
Tinjauan Hukum Bisnis Syariah Terhadap Penggunaan OVO Paylater Harsanti, Tikka Dessy; Kasmin; Novitasari, Rika
JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 2 No. 2 (2024): October
Publisher : CV. Muris Global Education

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62421/jibema.v2i2.93

Abstract

Artikel ini membahas tinjauan hukum bisnis syariah terhadap penggunaan OVO PayLater, sebuah layanan pembayaran cicilan yang semakin populer di Indonesia. Dengan pertumbuhan pesat teknologi finansial, penting untuk menganalisis kesesuaian OVO PayLater dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk larangan riba, kejelasan transaksi (gharar), dan tujuan yang halal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yang meliputi analisis dokumen, wawancara dengan ahli fiqh, serta observasi praktik penggunaannya di masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OVO PayLater memiliki potensi untuk memberikan kemudahan bagi pengguna, namun juga mengandung risiko yang perlu diperhatikan, seperti keterlambatan pembayaran yang dapat menimbulkan biaya tambahan. Oleh karena itu, penting bagi penyedia layanan untuk menerapkan prinsip transparansi dan edukasi kepada pengguna. Artikel ini diharapkan dapat memberikan panduan bagi pengguna dan penyedia layanan dalam memahami implikasi hukum syariah dari penggunaan OVO PayLater.
Pendampingan Implementasi AUPB dalam Pengambilan Keputusan Administratif di Desa Ngunut Kabupaten Tulungagung Novitasari, Rika; Harsanti, Tikka Dessy
Jurnal Pengabdian Masyarakat Bhinneka Vol. 4 No. 3 (2026): Bulan Februari
Publisher : Bhinneka Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58266/jpmb.v4i3.1202

Abstract

Kegiatan ini bertujuan menganalisis pelaksanaan dan hasil kegiatan pendampingan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam pengambilan keputusan administratif di Desa Ngunut, Kabupaten Tulungagung, sebagai upaya penguatan kapasitas aparatur desa. Kegiatan dilaksanakan pada Januari–Februari 2026 dengan metode partisipatif berbasis masalah melalui tahapan identifikasi kebutuhan, workshop konseptual, klinik telaah dokumen keputusan administratif, serta evaluasi menggunakan pre-test, post-test, dan analisis kualitas dokumen. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman aparatur desa yang ditandai dengan kenaikan nilai rata-rata dari 62 menjadi 84, serta perbaikan sistematika dan dasar hukum dalam Surat Keputusan Kepala Desa. Selain itu, dihasilkan format baku keputusan administratif dan instrumen telaah internal berbasis indikator AUPB yang mendukung penguatan prosedur kelembagaan. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa pendampingan implementatif yang mengintegrasikan pemahaman normatif dan praktik langsung efektif meningkatkan kualitas pengambilan keputusan administratif serta mendorong terbentuknya tata kelola pemerintahan desa yang lebih akuntabel dan sesuai prinsip hukum administrasi negara.
Penyuluhan dan Praktek Budidaya Jamur Tiram bagi Karang Taruna Desa Codo Kab. Malang Maria Intan Kumala; Tikka Dessy Harsanti; Onyka Abdillah
Dedikasi Cendekia: Warta Pengabdian Pendidikan Vol. 1 No. 1 (2024)
Publisher : Educational Consultant & Counseling Career (EC3) Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.66653/dedikasicendekia.v1i1.2

Abstract

Real Work Lectures (KKN) are one of the courses programmed for UM students. These courses include field practice courses which aim to train and equip students to apply their knowledge and learn to solve various real problems that occur in society. Observation results show that mushroom farming is not widely practiced by the people of Codo village. The majority of people still cultivate conventional farming such as rice, palm crops and various other agricultural products. In implementing the KKN program in Codo Village, the program chosen was counseling and mushroom cultivation practices for youth organizations in Codo Village. The method for implementing this service activity is carried out through counseling steps: (1) observation; (2) planning; (3) make a schedule and make invitations; (4) contacting sources; (5) conducting outreach and practice for youth organizations at the Codo village hall; and (6) Giving several mushroom seeds to representatives of youth organizations. The results of the implementation of extension programs/activities and harvesting practices for mushroom cultivation for youth organizations in Codo village, Wajak sub-district, Malang Regency, have achieved 85% of the expected results. The program started with counseling given by speakers who were brought directly from Batu City, namely entrepreneurs. Many parties are willing to help and work together for the smooth running of this program.
PENDIDIKAN SEKS BAGI MAHASISWA SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERILAKU SEKS BEBAS Ikhwaningrum, Dian Utami; Harsanti, Tikka Dessy
Jurnal Praksis dan Dedikasi Sosial Vol. 3 No. 2 (2020)
Publisher : Universitas Negeri Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masa remaja merupakan masa yang banyak akan rasa ingin tahu terhadap segala hal, menyukaipetualangan dan tantangan tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang termasuk salah satunyamasalah seksual. Karena rasa ingin tahu yang tinggi banyak remaja melakukan perilaku seks diluarnikah yang akibatnya banyak mahasiswa yang mengandung dan memiliki anak. Sehingga kehidupanmereka sebagai seorang mahasiswa yang mempunyai kewajiban yaitu belajar dan masuk perkuliahanmenjadi terbengkalai. Banyak mahasiswa yang akhirnya tidak dapat melanjutkan perkuliahan karenaharus kembali ke daerahnya untuk merawat, menafkahi anaknya. serta mereka harus cuti kuliah karenamengandung dan melahirkan serta sampai ada yang mengalami kehamilan beresiko karena kurangnyainformasi tentang kehamilan. Dari berbagai permasalahan tersebut, maka ditindaklanjuti denganmelaksanakan kegiatan sosialisasi mengenai pendidikan seks bagi mahasiswa sebagai upayapencegahan perilaku seks bebas. Metode yang digunakan pada program ini, yaitu metode surveysasaran, persiapan sarana dan prasarana, pelaksanaan kegiatan, dan evaluasi kegiatan. Tujuan daripengabdian ini adalah mahasiswa memperoleh ilmu dan pengetahuan tentang seks, dampak danbahaya yang terjadi akibat seks bebas bagi kesehatan, psikologis dan kehidupan sosial merekakedepan.
The Application of the Principle of Balance Between the Parties in Standard Form Contracts under Civil Law Suryaningsih Suryaningsih; Vivi Sylvia Purborini; Kasmin Kasmin; Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti
Rechtsvinding Vol. 4 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/rechtsvinding.1325

Abstract

Standard form contracts are widely used in business activities due to their efficiency and practicality. However, their unilateral nature often places one party, particularly consumers, in a weaker bargaining position. This condition raises concerns regarding the application of the principle of balance between the parties as a fundamental principle in civil law. This study aims to analyze the application of the principle of balance in standard form contracts under civil law and to examine the extent to which existing legal regulations provide protection for the weaker party. This research employs a normative juridical method by analyzing statutory regulations, legal doctrines, and relevant legal principles, particularly those contained in the Civil Code and consumer protection laws. The results of the study indicate that although the principle of balance is recognized in civil law, its implementation in standard form contracts has not been fully realized, as many contractual clauses tend to favor business actors. Therefore, stronger legal safeguards and stricter supervision are required to ensure fairness and balance between the parties in standard form contracts.
Strengthening Understanding of Constitutional Law Through Contextual Learning Based on Current Issues in Malang City Rika Novitasari; Tikka Dessy Harsanti
Jurnal Ilmu Politik dan Studi Sosial Terapan Vol 4 No 4 (2025): Desember 2025
Publisher : PT Polstac Repositori Riset

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.65974/jiposster.v4i4.53

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of contextual learning based on current legal and political issues in strengthening law students’ understanding of Constitutional Law at law faculties in Malang City. This research employed a descriptive qualitative approach, with data collected through observation, in-depth interviews, and documentation involving lecturers and students enrolled in Constitutional Law courses. The findings reveal that contextual learning enhances students’ ability to comprehend fundamental constitutional concepts and connect them with real-life legal and political phenomena such as elections, legislative amendments, and government policies. Students became more active and critical in formulating constitutional arguments, while lecturers acted as facilitators guiding discussions around contemporary legal issues. In addition to improving conceptual understanding and constitutional awareness, the study identifies several challenges, including limited instructional time and students’ varying levels of digital literacy in evaluating the credibility of online legal sources. These findings confirm that contextual learning based on current issues is an effective pedagogical strategy to bridge the gap between legal theory and practice, fostering reflective competence among law students in the digital transformation era.
Urgensi Pengaturan Konservasi Penyu Berbasis Masyarakat: Studi Pada Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC) Di Kabupaten Malang Jawa Timur Sinda Eria Ayuni; Tikka Dessy Harsanti; Hibertus Sujiantoro
UNES Journal of Swara Justisia Vol 10 No 2 (2026): Unes Journal of Swara Justisia
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/8nkk2337

Abstract

Konservasi penyu penting dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem laut. Negara memiliki peran untuk menjaga dan melindungi setiap makhluk yang ada di wilayahnya. Di tengah keterbatasan peran negara, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan salah satunya melalui Bajulmati Sea Turtle Conservation (BSTC) yang berada di Desa Gajahrejo, Kabupaten Malang. Secara normatif, UU No. 32 Tahun 2024 dan Permen LHK P.106/2018 telah membuka ruang keterlibatan publik dalam kegiatan konservasi, namun pelaksanaannya masih terkendala tumpang tindih kewenangan, serta belum adanya payung hukum daerah yang mengatur mekanisme kerja sama dan dukungan anggaran. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum BSTC, mengidentifikasi hambatan konservasi berbasis masyarakat, dan merumuskan rekomendasi penguatan konservasi penyu. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan socio legal melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi peraturan dan literatur. Hasil penelitian menunjukkan BSTC memiliki legitimasi kelembagaan sebagai yayasan dan mitra pemerintah melalui perjanjian kerja sama tripartit, tetapi keberlanjutan konservasi masih rentan akibat ketidakpastian kewenangan, ketiadaan regulasi daerah, dan koordinasi lintas instansi yang belum efektif. Peneliti merekomendasikan penetapan Pantai Bajulmati sebagai kawasan konservasi daerah dan penyusunan regulasi daerah tentang konservasi penyu sebagai dasar perlindungan, pengawasan, dan kolaborasi berkelanjutan.
Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Upaya Konservasi Penyu di Bajulmati Sea Turtle Conservation Kabupaten Malang Sinda Eria Ayuni; Tikka Dessy Harsanti; Hibertus Sujiantoro; Galih Setyo Refangga
Abdimas Indonesian Journal Vol. 6 No. 1 (2026)
Publisher : Civiliza Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59525/aij.1737

Abstract

Sea turtles are protected marine animals that still face serious threats due to hunting, egg harvesting, illegal trade, coastal pollution, and habitat destruction. Although legal protection has been regulated through various national instruments, the effectiveness of conservation still depends on public understanding and legal awareness. This community service activity aims to strengthen public legal awareness in supporting community based sea turtle conservation in Bajulmati Sea Turtle Conservation, Gajahrejo Village, Gedangan District, Malang Regency. The method used is a participatory and educational approach through partner coordination, field observation, directed interviews, focus group discussions, regulatory review, legal socialization, preparation of information media, and the release of baby turtles as an educational experience. The results of the activity showed that some residents and beach visitors did not fully understand the status of sea turtles as protected animals, the forms of prohibited actions, and the legal consequences of violations against turtles and their habitat. Legal socialization and direct involvement in the release of baby turtles were able to strengthen participants' understanding of the importance of protecting turtles not only as a legal obligation, but also as an ecological responsibility. This activity concluded that turtle conservation needs to be supported by ongoing legal education, easy-to-understand information media, clear reporting mechanisms, and collaboration between conservation managers, the government, related institutions, and the community.