Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.145
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia Transparansi Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA LEGAL BRIEF Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP) Jurnal Ilmu Administrasi Negara Antasena: Governance and Innovation Journal Jurnal Literasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat JLAS: Journal of Law and Administrative Science Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, Dan Kebijakan Publik Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari WINDRADI: Jurnal Pengabdian Masyarakat Ar-Rasyid: Jurnal Publikasi Penelitian Ilmiah
Iip Mualip, Angga Rosidin
Universitas Pamulang
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Computer Science & IT Dentistry Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 22 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

 1   2   3 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENANGANAN PENGAMEN JALANAN DI KOTA SERANG Iip Mualip, Angga Rosidin
JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA Vol. 7 No. 2 (2022): JP2SH
Publisher : LP2M Universitas Muslim Nusantara Al Washliyah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32696/jp2sh.v7i2.2083

Abstract

This study aims to: Knowing how the implementation of the Mayor of Serang Regulation Number 41 of 2017 concerning the Implementation of Regional Regulation Number 2 of 2010 concerning the Prevention, Eradication and Management of Community Diseases (Policy for Handling Street Singers in Serang City)". This study seeks to understand how the implementation of the policy of handling street buskers in the city of Serang in the regional regulation of Serang City number 2 of 2010 concerning the prevention of eradication and control of community diseases. Therefore, the approach used in this study is a qualitative approach. Research results from the Social Service and Civil Service Units to jointly prepare training support facilities for street buskers; Resources in handling street buskers, Serang City government involves social institutions and street children observers to support policy implementation; Communication between implementing agencies, as in the regional regulation that each agency takes its own role and cooperates and strengthens each othe
Revisi Kebijakan Pengangkatan PLT Kepala Daerah Angga Rosidin; Iip Mualip; A'rif Rokhman; Leo Agustino; Rina Yulianti
Syntax Literate Jurnal Ilmiah Indonesia
Publisher : Syntax Corporation

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36418/syntax-literate.v8i7.12019

Abstract

The purpose of this investigation and analysis is to produce a plan for how to elect temporary regional heads in perfect local government. The termination of the 2022 regional elections is a consequence of the 2024 simultaneous regional elections. The Indonesian government will then appoint dozens of regional governors to serve as interim leaders until a permanent replacement is found. In terms of the problem framework, this study asks, "First, what is the problem with the mechanism for appointing acting regional heads?" "Second," you may wonder, "how do you reorganize the authority to appoint acting regional heads? Using primary and secondary sources, this study uses normative juridical research as its methodology. In the end, this analysis concludes: In Indonesia's current administration of regional government, the system of appointing acting regional heads has the potential to create political conflicts of interest, if political coalitions propose a president and vice president, they can bow to the interests of the coalition and elect acting regional heads who are not neutral. Second, the low legitimacy of regional heads who act for two years without being elected by the people. Third, the ability to elect regional heads temporarily must be reorganized. Moreover, the local government statute expressly states that the position of the regional head is held by the regional secretary (sekda), making the regional secretary the most likely alternative for the regional head and protecting him from political interests.
Efektivitas Pelayanan Digital Dalam Mempermudah Birokrasi Dan Pengelolaan Data Publik Renanda, Alfian Agus; Rosidin, Angga
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 1 No. 8 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v1i8.310

Abstract

Digitalisasi dalam pelayanan publik telah menjadi prioritas utama reformasi birokrasi di era modern untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Transformasi digital ini memiliki potensi untuk menyederhanakan prosedur birokrasi, mempercepat pengambilan keputusan, meningkatkan transparansi, dan memperluas akses layanan publik. Meskipun demikian, implementasi digitalisasi masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan, rendahnya literasi digital, serta ancaman keamanan data. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas layanan digital dalam mendukung reformasi birokrasi dan pengelolaan data publik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif berbasis studi literatur, dengan menganalisis berbagai sumber terkait implementasi layanan digital di sektor publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam birokrasi dapat mempercepat proses administrasi, meningkatkan akuntabilitas, dan menyediakan aksesibilitas layanan yang lebih luas bagi masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil. Namun, keberhasilan transformasi digital sangat bergantung pada kesiapan infrastruktur, regulasi perlindungan data, serta tingkat literasi digital masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi komprehensif, seperti peningkatan literasi digital, investasi infrastruktur TIK, dan penguatan kerangka regulasi untuk melindungi keamanan data.Kesimpulannya, digitalisasi memiliki potensi besar untuk mendukung reformasi birokrasi serta meningkatkan pengelolaan data publik secara efektif, tetapi memerlukan komitmen dan kolaborasi dari berbagai pihak untuk mengatasi hambatan yang ada. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan inovatif guna mendukung tata kelola pemerintahan yang inklusif dan adaptif.
Politik Hukum Dan Politisasi Hukum Desa Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Muklas, Muhamad Ilham; Rosidin, Angga
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 1 No. 8 (2025): Januari
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v1i8.311

Abstract

Penelitian tentang hukum politik dan politisasi desa dalam konteks sistem pemerintahan di Indonesia dimulai dari karya berjudul "Regulasi Baru, Desa Baru: Ide dan Misi Semangat Undang-Undang Desa. Undang-Undang Desa bertujuan untuk membangun desa yang kuat secara sosial, merdeka secara politik, mandiri secara ekonomi, serta menjaga martabat budaya, dikenal dengan istilah Catur Sakti Desa. Meskipun berbagai kebijakan desa telah ditetapkan oleh negara, fungsi desa sering kali lebih dipandang sebagai struktur pemerintahan yang bersifat administratif ketimbang sebagai entitas lokal yang mandiri. Salah satu tantangan utama yang muncul adalah ketimpangan antara politik hukum dan politisasi hukum di tingkat desa. Oleh karena itu, penting untuk membangun politik hukum yang efektif agar dapat mencegah politisasi hukum dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Untuk mendukung penelitian ini, diperlukan metode penelitian, teknik pengumpulan data, dan pendekatan yang tepat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Transformasi desa dari kesatuan organik-sosiologis menjadi sekadar entitas pemerintahan desa melalui Undang-Undang ini tidak hanya merusak tradisi di luar Jawa, tetapi juga mengganggu struktur sosial dan otonomi desa di Jawa. Contoh yang bisa diambil adalah Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Adat Desa (LAD), yang menunjukkan bahwa penerapan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 belum sepenuhnya menyelesaikan isu politik hukum dan politisasi hukum. Oleh karena itu, pengawasan terhadap regulasi yang diturunkan harus dilakukan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan pendekatan politik hukum dan politisasi hukum yang tepat.
Sosialisasi dan Pelatihan Manajemen Inovasi : Upaya Membangun Kreativitas Anak Muda dalam Kewirausahaan Sosial Putri, Erlinda Afsari; Awalia, Dina; Shifatuzzuhroh, Ash; Suliawati, Ade Alfiyah; Trihadi, Tegar; Rosidin, Angga
Jurnal Pengabdian Masyarakat Mentari Vol. 1 No. 9 (2025): April
Publisher : Amirul Bangun Bangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpmm.v1i9.73

Abstract

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional 2021-2024 menjadi landasan strategis dalam mempersiapkan Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045. Salah satu langkah penting adalah melalui sosialisasi dan pelatihan manajemen inovasi bagi generasi muda, khususnya di bidang kewirausahaan sosial. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kreativitas, keterampilan, dan semangat kewirausahaan di kalangan pelajar SMK. Pada 17 Februari 2025, Kelompok 8 Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) melaksanakan pelatihan di SMK Pelayaran Nusantara, Kota Serang. Pelatihan tersebut mencakup pengenalan kewirausahaan dasar, pembuatan kerajinan bunga tulip dari kawat bulu, serta pemasaran produk menggunakan media sosial dan marketplace. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman dan keterampilan peserta dalam mengelola usaha kreatif berbasis kewirausahaan sosial. Dengan pelatihan ini, diharapkan para peserta dapat mengembangkan ide bisnis inovatif dan berkontribusi pada perekonomian kreatif Indonesia, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Program ini mendukung pengembangan kewirausahaan sosial yang berkelanjutan dan berorientasi pada pemberdayaan masyarakat melalui inovasi dan kreativitas.
Ilmu Sosial Profetik ketika Ilmu Bertemu Moral dan Spiritualitas Istiqomah, Siti; Rosidin, Angga; Al-Razi`e, Zakaria Habib
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i1.437

Abstract

Ilmu sosial profetik merupakan paradigma ilmu sosial yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan dengan nilai moral dan spitualitas. Istilah ilmu sosial profetik pertama kali di kenalkan ole Kuntowijoyo. Konsep ilmu social profetik menurut Kuntowijoyo memiliki tiga nilai utama yaitu humanisasi, liberasi, transendensi, sebagai pijakan epistemologis dan aksiologis. Studi ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan literatur dari tahun 2022 hingga 2025, serta membahas relevansi paradigma transformasi sosial kontemporer. Hasil kajian menunjukkan bahwa ilmu sosial profetik mampu menjadi paradigma alternatif dan transformatif dalam membangun masyarakat beradab dan berkeadilan.
Melihat yang Tak Terlihat: Ilmu Sosial Membongkar Rutinitas dan Kebiasaan Sosial Pebiani, Misa; Rosidin, Angga; Al-Ra’zie, Zakaria Habib
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i1.440

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran ilmu sosial dalam memahami fenomena kehidupan sehari-hari di tengah dinamika sosial modern, termasuk dampak pandemi Covid-19 dan kemajuan teknologi digital. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka (literature review) yang mengumpulkan data dari tujuh sumber penelitian dan teori terkini yang diterbitkan antara tahun 2020 hingga 2025. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pencarian jurnal serta relevansi terhadap tema. Variabel penelitian mencakup konsep-konsep sosial terkait rutinitas, pola perilaku, kompleksitas sistem sosial, dan integrasi ilmu sosial dalam teknologi. Analisis data menggunakan sintesis kritis untuk menggabungkan temuan empiris dan teori ke dalam pemahaman yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ilmu sosial tidak hanya menjelaskan fenomena sosial secara teoretis, tetapi juga mampu mengurai realitas sosial yang sehari-hari dialami masyarakat, seperti perubahan pola hidup sehat, dinamika pendidikan, serta perilaku digital. Selain itu, ilmu sosial turut berperan dalam mengarahkan pengembangan teknologi yang bertanggung jawab secara sosial. Kesimpulannya, ilmu sosial berfungsi sebagai alat penting dalam aspek-aspek tersembunyi dari kehidupan sosial, memberikan wawasan yang relevan untuk pembangunan masyarakat yang adaptif dan berkelanjutan
Kemandegan Ilmu Sosial Di Indonesia : Mencari Inovasi Untuk Perubahan Savira, Della Nur; Rosidin, Angga; Al- Ra’zie, Zakaria Habib
Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa Vol. 2 No. 1 (2025): Juni
Publisher : Amirul Bangun Bangsa Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59837/jpnmb.v2i1.441

Abstract

Ilmu sosial di Indonesia saat ini mengalami stagnasi dalam hal pengembangan teori, metode penelitian, serta relevansinya terhadap isu-isu kebijakan. Kondisi ini terlihat dari kurangnya pembaruan dalam pendekatan ilmiah, dominasi pemikiran lama, serta lemahnya hubungan antara akademisi dan kebutuhan riil masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah penyebab utama dari kemandegan tersebut serta mengeksplorasi alternatif inovasi yang dapat mendorong perubahan ke arah yang lebih adaptif dan kontekstual. Melalui pendekatan kualitatif berbasis kajian literatur dan wawancara dengan akademisi ilmu sosial, penelitian ini mengungkap bahwa penyebab utama stagnasi meliputi struktur birokratis dalam institusi pendidikan tinggi, rendahnya interaksi lintas disiplin, dan kecenderungan mengadopsi teori asing tanpa proses kontekstualisasi. Sebagai solusi, studi ini mengusulkan berbagai pendekatan inovatif seperti penguatan riset kolaboratif lintas bidang, pemanfaatan teknologi digital dalam riset sosial, serta perumusan teori-teori baru yang bersumber dari realitas sosial lokal. Temuan ini diharapkan dapat mendorong revitalisasi peran ilmu sosial Indonesia dalam menjawab tantangan zaman baik di tingkat nasional maupun global.
Mengembangkan Teori Keynesian untuk Menghadapi Tantangan Ekonomi Masa Depan Linda Fatmawati; Angga Rosidin; Zakaria Habib Al-Ra’zie
Presidensial: Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik Vol. 2 No. 2 (2025): Juni : Presidensial : Jurnal Hukum, Administrasi Negara, dan Kebijakan Publik
Publisher : Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62383/presidensial.v2i2.757

Abstract

The current global economic situation is facing various complex challenges, including climate change, economic inequality, and technological revolution. The Keynesian theory, which emphasizes the active role of government in stabilizing the economy, remains relevant for designing adaptive and sustainable economic policies. This article discusses the development of Keynesian theory in addressing future challenges, focusing on green investment, equitable redistribution policies, and strengthening technological innovation. The research method used is a descriptive qualitative literature study with thematic analysis of national and international scientific sources. The findings indicate that the renewal of Keynesian theory should not only aim at maintaining short-term stability but also support long-term sustainability by emphasizing the synergy between fiscal policy, technological innovation, and social justice.
STRATEGI PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DALAM MENGOPTIMALKAN PROGRAM PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2025 rosidin, angga
Jurnal Ilmu Administrasi Negara Vol 23 No 2 (2025): JIANA: Jurnal Ilmu Administrasi Negara
Publisher : Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46730/jiana.v23i2.8244

Abstract

Program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi Banten pada tahun 2025 merupakan upaya strategis untuk meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan memperbaiki tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Program ini memberikan kesempatan bagi wajib pajak untuk melunasi tunggakan pajak mereka dengan penghapusan atau pengurangan denda administrasi, yang bertujuan mengurangi jumlah tunggakan pajak yang menumpuk selama bertahun-tahun. Di sisi lain, pemutihan pajak juga bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pajak kendaraan yang belum tergali secara maksimal. Untuk mencapai keberhasilan program ini, Pemerintah Provinsi Banten mengimplementasikan berbagai strategi yang melibatkan sosialisasi yang intensif melalui media massa, pemberian insentif menarik berupa penghapusan denda, serta penyediaan akses layanan yang lebih mudah melalui teknologi digital dan gerai Samsat. Sosialisasi program dilakukan secara menyeluruh melalui berbagai saluran komunikasi, baik offline maupun online, untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Pemerintah juga meningkatkan kemudahan dalam akses pembayaran pajak dengan menyediakan platform digital dan memperbanyak gerai Samsat yang tersebar di berbagai daerah. Kata Kunci: Pemutihan Pajak, Pemerintah Provinsi Banten, Kepatuhan Pajak, Pendapatan Asli Daerah, Sosialisasi
Co-Authors A'rif Rokhman Ade Alfiyah Suliawati Afiyah Nabilah Ash Shifatuz Zuhroh Awalia, Dina Ayuning Budiati Dharmawan, Awan Dina Awalia Erlina Apsari Putri Febryan Ajeng Ramdani Feramahdalena, Elsa Heru Wahyudi Heru Wahyudi Heru Wahyudi Iip Mualip Ilham Mustofa Jaka Maulana Leo Agustino Linda Fatmawati Misa Pebi Ani Muklas, Muhamad Ilham Nida Silvia Lestari Nindi Riyan Gustin Pebiani, Misa Putri, Erlinda Afsari Renanda, Alfian Agus Rina Yulianti Savira, Della Nur Shifatuzzuhroh, Ash Siska Marlina Siska Marlina Siti Istiqomah Suliawati, Ade Alfiyah Tegar Trihadi Trihadi, Tegar Ulvia Fadilah Yulvia Chrisdiana Zakaria Habib Al-Ra’zie