Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah Ulil Albab
Yemima Hotmaria Purba
Universitas Bengkulu, Indonesia
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Praktik Liar dalam Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Kota Bengkulu Berdi Adityas Wiryawan Wahyono; Almansyah Harahap; Rahmat Rizziawan; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Vol. 5 No. 7: Juni 2026
Publisher : CV. Ulil Albab Corp

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/jim.v5i7.17393

Abstract

Sektor perparkiran merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki potensi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan daerah, terutama di kawasan perkotaan dengan tingkat mobilitas masyarakat yang tinggi. Namun, optimalisasi penerimaan dari sektor ini masih menghadapi berbagai kendala, salah satunya adalah maraknya praktik parkir liar di ruang publik. Keberadaan parkir liar tidak hanya menimbulkan ketidaktertiban lalu lintas dan gangguan terhadap aktivitas masyarakat, tetapi juga menyebabkan kebocoran pendapatan daerah serta mencerminkan belum optimalnya penegakan hukum di bidang perparkiran. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum, faktor-faktor penyebab, dan efektivitas penegakan hukum terhadap praktik parkir liar dalam kaitannya dengan optimalisasi PAD di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Data dianalisis secara kualitatif melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan konsep-konsep yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai retribusi parkir telah memiliki dasar normatif yang memadai, namun implementasinya belum berjalan secara optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan, inkonsistensi penegakan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Akibatnya, praktik parkir liar masih berlangsung dan berdampak pada kebocoran PAD, terganggunya aktivitas ekonomi, serta menurunnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan perparkiran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengawasan, penegakan hukum yang konsisten, serta peningkatan partisipasi dan kesadaran masyarakat guna mewujudkan tata kelola perparkiran yang tertib, efektif, dan mampu mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
Analisis Yuridis Pengelolaan Keuangan Negara dalam Perspektif Akuntabilitas dan Transparansi Dzakwan Zaidan; Mochamad Ardhy Sahal Machfudz; Muhammad Ghazy; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15833

Abstract

Pengelolaan keuangan negara merupakan instrumen fundamental dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional. Dalam kerangka good governance, prinsip akuntabilitas dan transparansi menjadi elemen penting untuk memastikan penggunaan anggaran negara dilakukan secara efektif, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai pengelolaan keuangan negara dalam perspektif akuntabilitas dan transparansi, serta mengkaji implementasinya dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif melalui teknik interpretasi hukum dan analisis doktrinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum pengelolaan keuangan negara di Indonesia secara normatif telah mengakomodasi prinsip akuntabilitas dan transparansi melalui Law Number 17 of 2003 concerning State Finance, Law Number 1 of 2004 concerning State Treasury, dan Law Number 15 of 2004 concerning Audit of State Financial Management and Accountability. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain lemahnya pengawasan internal, rendahnya integritas aparatur, serta belum optimalnya partisipasi publik dalam pengawasan keuangan negara. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan budaya integritas, efektivitas pengawasan, dan keterbukaan informasi publik menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan.
Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Keuangan Fadiah Hazirah; Khaula Alhanif Syafania; Rahmattullah Almuzzaky; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15931

Abstract

Kerugian negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, penentuan kerugian negara sering menimbulkan perdebatan baik terkait definisi, metode perhitungan, maupun lembaga yang berwenang menetapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerugian negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur kerugian negara dan mekanisme pembuktiannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.
Co-Authors Almansyah Harahap Berdi Adityas Wiryawan Wahyono Dzakwan Zaidan Edra Satmaidi Fadiah Hazirah Khaula Alhanif Syafania Mochamad Ardhy Sahal Machfudz Muhammad Ghazy Rahmat Rizziawan Rahmattullah Almuzzaky