Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cendekia Ilmiah
Khaula Alhanif Syafania
Universitas Bengkulu, Indonesia
Humanities Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Yuridis Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi Perspektif Hukum Keuangan Fadiah Hazirah; Khaula Alhanif Syafania; Rahmattullah Almuzzaky; Edra Satmaidi; Yemima Hotmaria Purba
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15931

Abstract

Kerugian negara merupakan unsur penting dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara. Dalam praktik penegakan hukum, penentuan kerugian negara sering menimbulkan perdebatan baik terkait definisi, metode perhitungan, maupun lembaga yang berwenang menetapkannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai kerugian negara dalam tindak pidana korupsi serta implikasi yuridisnya dalam perspektif hukum keuangan negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kerugian negara telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, namun dalam praktik masih terdapat perbedaan penafsiran mengenai unsur kerugian negara dan mekanisme pembuktiannya sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu diperlukan harmonisasi regulasi serta penguatan koordinasi antar lembaga penegak hukum guna mewujudkan kepastian hukum dalam penanganan perkara korupsi.
Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil di Provinsi Bengkulu Berdasarkan Prinsip Otonomi Daerah Oktavia Rahmadani; Khaula Alhanif Syafania; Baihaqi Mumtazy; Edra Satmaidi; Mardhatillah Mardhatillah
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.15932

Abstract

Pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan bagian penting dari pelaksanaan otonomi daerah, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Provinsi Bengkulu sebagai daerah pesisir yang berhadapan langsung dengan Samudera Hindia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang signifikan, namun juga menghadapi berbagai tantangan dalam implementasi kewenangan pengelolaan wilayah pesisir. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Provinsi Bengkulu berdasarkan prinsip otonomi daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan provinsi dalam pengelolaan wilayah laut hingga 12 mil laut telah memberikan ruang pengaturan yang lebih luas, namun implementasinya masih menghadapi kendala berupa tumpang tindih regulasi, keterbatasan pengawasan, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan, dan pendekatan pengelolaan berbasis masyarakat guna mewujudkan tata kelola pesisir yang berkelanjutan.
Analisis Penyelenggaraan Penataan Ruang Wilayah Di Provinsi Bengkulu Dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan Fadiah Hazirah; Khaula Alhanif Syafania; Rahmattullah Almuzzaky
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16404

Abstract

Penataan ruang wilayah merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyelenggaraan penataan ruang wilayah di Provinsi Bengkulu berdasarkan peraturan perundang-undangan serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif penyelenggaraan penataan ruang telah mengacu pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya pada aspek perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang. Namun, dalam implementasinya masih terdapat ketidaksesuaian, seperti alih fungsi lahan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, lemahnya pengawasan, serta belum optimalnya penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pengendalian pemanfaatan ruang dan penegakan hukum secara konsisten.
Kajian Normatif Terhadap Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Di Bengkulu Oktavia Rahmadani; Baihaqi Mumtazy; Khaula Alhanif Syafania; Wulandari Wulandari
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 4: Juni 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i4.16532

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum dan efektivitas peran pemerintah daerah dalam penyelesaian perselisihan hubungan industrial di Provinsi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif kewenangan pemerintah daerah telah diatur secara jelas, namun pelaksanaannya belum optimal akibat keterbatasan mediator, sarana dan prasarana, lemahnya pengawasan, serta rendahnya kesadaran hukum para pihak. Sehingga terdapat kesenjangan antara norma dan praktik, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia guna mewujudkan penyelesaian perselisihan yang efektif, adil, dan berkepastian hukum.
Co-Authors Baihaqi Mumtazy Edra Satmaidi Fadiah Hazirah Mardhatillah Mardhatillah Oktavia Rahmadani Rahmattullah Almuzzaky Wulandari Wulandari Yemima Hotmaria Purba