<![CDATA[The animated film Merah Putih: One For All has generated public debate over the scale of its financing, the quality of its output, and the transparency of governance in a nationalism-themed creative project. This article analyzes the controversy through the principles of amanah, maslahah, and ihsan in fiqh muamalah, with maqashid al-shariah, particularly hifz al-mal, serving as the evaluative framework. The novelty of this study lies in positioning fiqh muamalah as an ethical framework for assessing the accountability of creative project financing whose funding status remains contested, rather than merely evaluating film quality or public response. This study employs a descriptive qualitative approach. The data analyzed include online news reports, public statements, production-related documents, and social media posts on #MerahPutihOneForAll from August to October 2025. The data were examined using thematic analysis through data reduction, theme categorization, interpretation based on fiqh muamalah principles, and source triangulation. The findings show that the controversy reflects a mismatch between nationalist rhetoric, financing transparency, and output quality. From the principle of amanah, the main problem lies in the limited availability of verifiable information. From the principle of maslahah, the educational and social benefits do not appear proportionate to the negative public response. From the principle of ihsan, the technical quality and production governance are considered below the expected standards of a viable creative work. This article emphasizes the importance of transparency, benefit-based evaluation, and quality standards in financing creative projects with national values. Proyek film animasi Merah Putih: One For All menuai kritik publik karena dianggap tidak sebanding antara dana besar yang digelontorkan dengan kualitas output yang dihasilkan. Mengatasnamakan nilai nasionalisme, proyek ini justru memunculkan perdebatan terkait transparansi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan dana publik. Fenomena ini tidak hanya menimbulkan potensi pemborosan anggaran, tetapi juga krisis kepercayaan masyarakat terhadap legitimasi penggunaan dana publik di sektor industri kreatif. Dalam perspektif fiqh muamalah, pengelolaan dana publik harus memenuhi prinsip amanah, maslahah, dan ihsan, sehingga setiap pengeluaran wajib berdampak positif dan terukur bagi kemaslahatan umat. Tulisan ini menelusuri bagaimana pengelolaan dana publik pada proyek Merah Putih: One For All ditinjau dari prinsip fiqh muamalah dan implikasi ketidaksesuaian antara retorika nasionalisme dan kualitas output terhadap kepercayaan publik. Tujuan tulisan ini adalah menganalisis pengelolaan dana publik sesuai prinsip fiqh muamalah serta mengidentifikasi dampaknya terhadap krisis kepercayaan publik. Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis dokumen, berita, dan opini publik yang berkembang di media sosial, serta menggunakan teori maqashid syariah (perlindungan harta/mal) dan prinsip akuntabilitas dalam tata kelola dana publik. Hasil temuan menunjukkan bahwa proyek tersebut berpotensi melanggar prinsip amanah dan maslahah karena alokasi dana yang tidak diimbangi kualitas karya, sehingga menimbulkan ketidakpuasan publik dan melemahkan kepercayaan terhadap industri kreatif nasional yang dibiayai negara. Temuan ini menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan evaluasi berbasis manfaat nyata dalam setiap penggunaan dana publik yang mengatasnamakan nilai kebangsaan]]>
