Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology PALAR : Pakuan Law Review
Muhammad Yustino Aribawa
Universitas Dr. Soetomo
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Engineering Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum Anak dari Eksploitasi Narkotika oleh Keluarga di Lingkungan Urban Miskin Agung Dwi Handoko Djoewari; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11318

Abstract

Penelitian ini membahas perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban eksploitasi narkotika oleh keluarga, khususnya di lingkungan urban miskin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengidentifikasi faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi terjadinya eksploitasi narkotika terhadap anak dalam keluarga. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, implementasinya di lapangan masih belum optimal, khususnya di kawasan urban miskin. Faktor kemiskinan, ketergantungan narkotika orang tua, terbatasnya akses pendidikan, serta lemahnya sistem pengawasan sosial menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan anak terhadap eksploitasi narkotika. Oleh karena itu, diperlukan penguatan implementasi hukum, peningkatan kesejahteraan keluarga, perluasan akses pendidikan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan sosial untuk memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap anak dari ancaman eksploitasi narkotika.
Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penggelapan Dana Nasabah Dalam Perbankan Deny Ayu Lestari; Ernu Widodo; Muhammad Yustino Aribawa
Indonesian Journal of Multidisciplinary on Social and Technology Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - Oktober
Publisher : PT Ilmu Data Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijmst.v4i3.11327

Abstract

Perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian nasional. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan menjadi faktor utama dalam menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Namun dalam praktiknya, berbagai tindak pidana perbankan masih sering terjadi, salah satunya adalah penggelapan dana nasabah oleh pihak yang memiliki akses terhadap pengelolaan dana tersebut. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan nasabah secara finansial tetapi juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana perbankan yang melakukan penggelapan dana nasabah serta untuk mengetahui penerapan ketentuan hukum yang berlaku dalam menangani kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku penggelapan dana nasabah dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Perbankan. Selain itu, pelaku juga dapat dikenakan sanksi pidana yang bertujuan untuk memberikan efek jera serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dalam kegiatan operasional perbankan guna mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan nasabah.
The Legal Liability of Local Governments in Disputes Over Athlete Bonus Payments Muhammad Bara’ Ramadhan M; Wahyu Prawesthi; Muhammad Yustino Aribawa; Dedi Wardana Nasoetion
PALAR | PAKUAN LAW REVIEW Vol. 12 No. 2 (2026): Volume 12, Number 2 April-June 2026
Publisher : UNIVERSITAS PAKUAN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33751/palar.v12i2.112

Abstract

This study examines the legal liability of local governments for failing to fulfil promised bonus payments to athletes. This issue arises because, while bonuses are promised as recognition of athletes’ achievements, in practice, payments are often delayed or fail to materialise. The objective of this legal study is to describe and explain in detail and fundamentally that, based on the principle of legal certainty, the principles of good governance, and statutory provisions, local governments can be held legally liable for breach of contract or negligence in fulfilling promises to pay athlete bonuses. This study is a normative, descriptive-analytical research study, utilising secondary data through a literature review and qualitative data analysis. The results of the study indicate that athlete bonuses promised by local governments carry binding legal and administrative consequences once formalised in policies, decisions, or local budgets. Therefore, athletes, as aggrieved parties, are entitled to legal protection through administrative mechanisms or legal action in accordance with applicable laws and regulations.   Keywords: Accountability, Government, Bonuses, Athletes, Disputes.
Co-Authors Agung Dwi Handoko Djoewari Dedi Wardana Nasoetion Deny Ayu Lestari Ernu Widodo Muhammad Bara’ Ramadhan M Wahyu Prawesthi