Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kosmik Hukum Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Rema syelvita
Universitas Jambi
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hak Nafkah Anak Melalui Trust Fund Keluarga Pasca-Perceraian: Model Perjanjian dan Aspek Legalitasnya di Indonesia : Penelitian Zeni Sunarti; Rema syelvita; Rifqi Pratama Putra
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 1 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 1 February - May 2
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i1.409

Abstract

Pasca-perceraian, pemenuhan hak nafkah anak sering kali mengalami kendala eksekusi akibat ketiadaan mekanisme jaminan yang rigid dalam sistem hukum perdata Indonesia. Meskipun pengadilan telah menjatuhkan putusan batasan nominal nafkah, dalam praktiknya mantan suami selaku ayah sering kali melalaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek legalitas penerapan Trust Fund (Dana Amanat) dalam sistem hukum Civil Law di Indonesia serta merumuskan karakteristik model perjanjian trust fund keluarga yang ideal sebagai solusi preventif. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia tidak mengenal doktrin dual ownership sebagaimana negara Common Law, konsep Trust Fund dapat diakomodasi melalui rekayasa hukum (legal engineering) berbasis Asas Kebebasan Berkontrak (Pasal 1338 KUHPerdata) dan pemanfaatan rekening bersyarat (escrow account atau layanan trustee perbankan). Model perjanjian yang dirancang bersifat tripartit (irrevocable trust contract) yang dituangkan dalam akta notaris dan diintegrasikan ke dalam amar putusan pengadilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak kelangsungan hidup anak secara otomatis.
Perceraian dengan Khulu’ dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku di Indonesia Alvi Wianda; Muhammad Amin Qodri; Rema Syelvita
Jurnal Kajian Hukum Dan Kebijakan Publik | E-ISSN : 3031-8882 Vol. 3 No. 1 (2025): Juli - Agustus
Publisher : CV. ITTC INDONESIA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62379/9yhy2k77

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis: 1) pengaturan hukum khulu’ dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dan 2) urgensi pengaturan khulu’ dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia. Jenis penelitian adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum khulu’ dalam perspektif Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Indonesia mengacu pada Pasal 116, Pasal 148 dan Pasal 161 KHI, sedangkan dalam hukum Perdata Indonesia belum diatur mengenai khulu’, baik dalam KUHPerdata, Undang-Undang Perkawinan maupun dalam peraturan turunan. Urgensi pengaturan khulu’ dinyatakan secara eksplisit dalam sistem hukum Nasional di Indonesia adalah untuk memperjelas dan memberikan kekuatan hukum bagi pelaksanaan khulu’, membantu istri yang mengalami kesulitan untuk bercerai dengan suami, memberikan keseimbangan hak antara suami dan istri, menjadi sarana untuk melindungi hak istri dari perlakuan tidak adil atau tidak manusiawi dari suaminya, serta meminimalisir konflik antara suami dan istri karena istri memiliki jalan keluar yang jelas jika pernikahan tidak berjalan dengan baik.
The Transformation of Digital Money in the Framework of Islamic Law: The Potential Use of Bitcoin for Zakat Lili Naili Hidayah; Ageng Triganda Sayuti; Muskibah Muskibah; Rema Syelvita; Pahlefi Pahlefi
Kosmik Hukum Vol. 26 No. 3 (2026)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purwokerto

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/kosmikhukum.v26i3.26454

Abstract

This study aims to analyze the legal position of Bitcoin as a potential object of zakat from the perspectives of Islamic law and Indonesian positive law, while examining the extent to which both legal systems provide legitimacy for the use of Bitcoin in zakat payment. This article discusses the transformation of digital money, specifically Bitcoin, within the framework of Islamic law by highlighting Bitcoin's growing relevance and controversy in Islamic finance. Using a juridical-normative approach, this study examines whether Bitcoin fulfills the legal requirements as zakatable property according to Islamic jurisprudence and analyzes its legal implications under Indonesian positive law. The findings indicate that although Bitcoin possesses economic value and may qualify as zakatable property, several legal and sharia issues remain, including value volatility, gharar (uncertainty), regulatory limitations, and the absence of comprehensive technical guidelines for zakat institutions. This article recommends developing an integrated legal framework through adaptive regulations, technical guidance for zakat institutions, and blockchain-based governance that complies with sharia principles to ensure legal certainty and transparency in digital asset-based zakat.
Co-Authors Ageng Triganda Sayuti Alvi Wianda Lili Naili Hidayah Muskibah Muskibah Pahlefi . Qodri, Muhammad Amin Rifqi Pratama Putra Zeni Sunarti