Garuda - Garba Rujukan Digital

KLAUSULA PEMBATALAN SEPIHAK DALAM PERJANJIAN MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN INDONESIA Pahlefi, Pahlefi; Raffles, Raffles; Manik, Herlina
Gorontalo Law Review Volume 2 No.2 Oktober 2019 Gorontalo Law Review
Publisher : Universitas Gorontalo

Salah satu prinsip hukum perjanjian di Indonesia, yang diatur dalam Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, adalah larangan pembatalan sepihak atas perjanjian timbal balik, di mana setiap pembatalan isi perjanjian harus dilakukan di hadapan hakim. Di sisi lain, KUHPerdata juga mengakui keberadaan prinsip kebebasan berkontrak dalam suatu perjanjian. Keberadaan dua prinsip hukum di tingkat implementasi perjanjian menerima interpretasi yang berbeda dari masing-masing pihak, yang menciptakan kecenderungan untuk terjadi tuntutan hukum kepada mereka yang merasa dirugikan. Keberadaan dua putusan Mahkamah Agung yang memberikan interpretasi berbeda tentang prinsip kebebasan kontrak menunjukkan ambiguitas pemahaman prinsip kebebasan kontrak dalam relevansinya dengan larangan pembatalan sepihak. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab masalah hukum terhadap interpretasi standar prinsip kebebasan kontrak sehingga prinsip pelarangan pembatalan masih berlaku. Sebagai studi doktrinal atau normatif, penelitian ini menggunakan pendekatan statuta, konseptual, dan kasus berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki "incrach" (memiliki kekuatan hukum tetap), dan analisis dilakukan secara deskriptif untuk membentuk jawaban dalam bentuk kualitatif. Hasil penelitian telah menunjukkan bahwa pembatalan unilateral Pasal 1266 dan 1267 KUHPerdata telah jelas dan eksplisit dan tidak memerlukan interpretasi. Dengan demikian, yang dibutuhkan adalah pemahaman yang jelas dan jelas tentang konsep prinsip kebebasan kontrak dalam bentuk norma hukum, sehingga diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang terikat perjanjian. One of the principles of treaty law in Indonesia, which is regulated in articles 1266 and 1267 of Civil Code, is the prohibition on unilateral cancellation of agreements that are reciprocal, where any cancellation of the contents of the agreement must be carried out before a judge (in court). But on the other hand, the Civil Code also recognizes the existence of the principle of freedom in contracting with an agreement. The existence of the two legal principles above at the level of the implementation of the agreement receives a different interpretation from each contractor, which creates a tendency for lawsuits to occur to those who feel disadvantaged. The existence of two Supreme Court decisions that provide different interpretations of the principle of freedom of contract shows the ambiguity of understanding of the principle of freedom of contract in its relevance to the unilateral cancellation ban. This study aims to answer legal issues against standard interpretation of the principle of freedom of contract so that the principle of prohibiting cancellations is still valid. The results of the study had shown that the unilateral cancellation of articles 1266 and 1267 of the Civil Code has been clear and explicit and does not require any interpretation. Thus, what is needed is a clear and obviously understanding of the concept of the principle of freedom of contract in the form of legal norms, so that it is expected to provide legal certainty to the parties bound to an agreement.

Konsepsi Hukum Adat Melayu Jambi dan Minangkabau Dalam Rangka Kearifan Hukum Adat Jambi pahlefi . .
UIR Law Review Vol. 2 No. 1 (2018): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis konsepsi hukum adat melayu Jambi dan Minangkabau dalam rangka kearifan hukum adat Jmabi. Deskripsi analitis dilakukan untuk mengurai kondisi hukum dan non hukum. Pada akhirnya proposisi hukum dan non hukum dievaluasi dengan alasan yang bersifat penalaran hukum. Fokus dari penelitian ini adalah pengejawantahan nilai-nilai kearifan lokal dalam mewujudkan kekayaan khasanah hukum adat melayu Jambi. Hasil dalam pembahasan tulisan ini menunjukkan adanya keterkaitan konsep hukum adat antara hukum adat Jambi degan Hukum Adat Minangk

Sengketa Dugaan Pelanggaran Dalam Industri Telekomunikasi Oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Poppy Miranda Damanik; Pahlefi .
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 1 (2020): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i1.8291

This study discusses disputes submitted in the telecommunications industry conducted by PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. In the KPPU Decision the KPPU took the initiative to sue PT. Telekomunikasi Indonesia because it was approved by PT. Telekomunikasi Indonesia has carried out monopolistic practices. KPPU Decision related to IndiHome services by PT. Indonesian Telecommunications. Formulation of the problem regarding the consideration of the Commission Council in the Decision The research method used is normative juridical research. The results of the study indicate that, first, the Commission Council determined that PT. Telekomunikasi Indonesia has not been proven to fight because the actions taken do not prove that competition is unhealthy. Secondly, determining a market that supports allegations that inhibit monopoly and determining a dominant position that cannot escape or obscure because it has something to do with it. Therefore, this research requests that KPPU investigators act carefully and professionally in conducting investigations. Keywords : Dispute; alleged; infringement; industry; PT. Telekomunikasi Indonesia Abstrak Penelitian ini membahas tentang sengketa dugaan pelanggaran dalam industri telekomunikasi yang dilakukan oleh PT. Telekomunikasi Indonesia, Tbk. Dalam Putusan KPPU pihak KPPU berinisatif menggugat PT. Telekomunikasi Indonesia karena menduga PT. Telekomunikasi Indonesia telah melakukan praktik monopoli. Tujuan penulisan untuk mengetahui dan menganalisis hasil dalam Putusan KPPU yang berkaitan dengan layanan jasa IndiHome oleh PT. Telekomunikasi Indonesia. Rumusan masalah mengenai pertimbangan Majelis Komisi dalam Putusan KPPU dilihat dari ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan apakah penentuan pasar bersangkutan dalam Putusan KPPU sudah tepat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pertama, Majelis Komisi menetapkan bahwa PT. Telekomunikasi Indonesia tidak terbukti melakukan pelanggaran karena tindakan tindakan yang dilakukan tidak mengakibatkan adanya persaingan menjadi tidak sehat.Kedua, penentuan pasar bersangkutan untuk dugaan pelanggaran monopoli dan posisi dominan tidak jelas atau kabur (obscuur) karena batasan-batasan pengertian tentang pasar bersangkutan tidak dijelaskan secara rinci. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan agar investigator KPPU bertindak secara cermat dan professional dalam melakukan penyelidikan. Kata Kunci: Sengketa; Dugaan; Pelanggaran; Industri; PT. Telekomunikasi Indonesia

Sengketa Tanah Antara Korporasi Dengan Masyarakat Kaitannya Dengan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Kabupaten Muaro Jambi Ditya Putri Wulansari; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 1 No. 3 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v1i3.11256

Abstract This study aims to determine and analyze: 1) why there is a land dispute between the corporation and the community in Muaro Jambi Regency; 2) how is the settlement of land disputes between corporations and communities related to legal certainty in Muaro Jambi Regency. This research is empirical legal research with data collection techniques through interviews and documentation studies. The results showed that 1) land disputes between corporations and communities in some cases in Muaro Jambi Regency were caused by a not good faith of land sale and purchase agreements, land tenure was not based on clear rights and sales and purchases that were not carried out by the legal owner. 2) Settlement of land disputes between corporations and community in Muaro Jambi Regency based on the provisions of Article 37 and Article 46 (Regulation of the Minister of Agrarian and Spatial Planning / Head of the National Land Agency Number 11 of 2016 concerning Settlement of Land Cases). Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1) mengapa terjadi sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi; 2) bagaimana penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat kaitannya dengan kepastian hukum di Kabupaten Muaro Jambi. Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan tehnik pengumpulan data, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penyebab terjadinya sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi pada beberapa kasus disebabkan karena perjanjian jual beli tanah yang tidak dilandasi itikad baik, penguasaan tanah tanpa dilandasi alas hak yang jelas danjual beli yang tidak dilakukan oleh pemilik yang sah. 2) Penyelesaian sengketa tanah antara korporasi dengan masyarakat di Kabupaten Muaro Jambi ditelusuri dengan ketentuan yakni: ketentuan Pasal 37 dan Pasal 46 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (Permen Agraria) Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan.

Perlindungan Hukum Bagi Penerima Bilyet Giro Kosong Dalam Perspektif Perundang-Undangan Mutiara Mega Dwi Putri; Suhermi Suhermi; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 2 (2021): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i2.11351

This study aims to determine and analyze the form of legal protection for recipients of blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. Furthermore, to find out and analyze the publisher's responsibility regarding blank bilyet giro based on Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI. The formulation of the problems in this study are 1) What is the form of legal protection for recipients of empty bilyet giro related to Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? 2) What is the publisher's responsibility regarding Decision Number 2470 K / Pdt / 2014 and Decision Number 423 / PDT / 2018 / PT DKI? This research method is normative legal research and uses a statutory approach, a case approach, and a conceptual approach. The result of this research is the legal protection provided to recipients of empty bilyet giro in the form of repressive legal protection in the form of regressive rights and claiming compensation and payment, by filing a lawsuit to the Court. The publisher's responsibility for issuing blank bilyet giro is to provide compensation and provide an object of guarantee to the recipient based on a court decision. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Selanjutnya untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penerbit terkait bilyet giro kosong berdasarkan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1)Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi penerima bilyet giro kosong terkait dengan Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? 2)Bagaimanakah tanggungjawat penerbit terkait Putusan Nomor 2470 K/Pdt/2014 dan Putusan Nomor 423/PDT/2018/PT DKI? Metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan peraturan perundang-udangan, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan bagi penerima bilyet giro kosong berupa perlindungan hukum represif berupa hak regres dan menuntut ganti rugi serta pembayaran, dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan. Bentuk pertanggungjawaban penerbit terhadap penerbitan bilyet giro kosong yaitu memberikan ganti rugi serta memberikan objek jaminan kepada penerima berdasarkan putusan pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kota Jambi Novalia Marbun; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 2 No. 1 (2021): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v2i1.11897

The writing of this thesis examines the resolution of consumer disputes through the establishment of the Consumer Dispute Resolution Agency (BPSK) in the city of Jambi. The purpose of writing, knowing and analyzing consumer dispute resolution through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. Formulation of the problem regarding the form of consumer dispute resolution in the city of Jambi and the importance of non-litigation resolution, namely through BPSK so that it becomes urgent in the city of Jambi. The research method used is empirical research with descriptive qualitative analysis research specifications. The findings in this thesis, first of the twenty-two consumer complaints to the Indonesian Consumers Foundation (YLKI), ten cases of consumer disputes that entered the BPSK district / city of Bungo, five cases of consumer disputes that were submitted to the BPSK regency / city of Sarolangun. It appears that consumer complaint disputes will continue because the relationship between business actors and consumers is intertwined with one another. Second, the process of consumer dispute resolution assisted by YLKI is limited and does not have the final power as BPSK. Then, the government's attention is needed as an effort to improve the welfare of the community in helping people resolve consumer disputes by facilitating BPSK as a special body based on the mandate of consumer protection law. Abstrak Penulisan skripsi ini mengkaji mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota jambi. Tujuan penulisan, mengetahui dan menganalisis penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Rumusan masalah mengenai bentuk penyelesaian sengketa konsumen di kota jambi dan pentingnya penyelesaian non litigasi yaitu melalui BPSK sehingga menjadi urgen di kota jambi. Metode penelitian yang digunakan penelitian empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis kualitatif. Temuan dalam skripsi ini, pertama dari dua puluh dua pengaduan konsumen kepada Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), sepuluh kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota bungo, lima kasus sengketa konsumen yang masuk ke BPSK kabupaten/kota sarolangun. Terlihat bahwa sengketa pengaduan konsumen akan terus berlangsung karena hubungan antara pelaku usaha dan konsumen yang saling terikat satu sama lain. Kedua, adapun proses penyelesaian sengketa konsumen yang dibantu oleh YLKI terbatas dan tidak mempunyai kekuatan final seperti halnya BPSK. Kemudian, diperlukan perhatian dari pemerintah sebagai upaya mensejahterakan masyarakat dalam membantu masyarakat menyelesaikan sengketa konsumen dengan memfasilitasi BPSK sebagai badan khusus berdasarkan amanat undang – undang perlindungan konsumen.

Iktikad Baik Dalam Transaksi Jual Beli Secara Online Melalui Media Sosial Zainal Arifin; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 1 (2022): Februari
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i1.13770

The purposes of this study are: 1) To find out and analyze the form of seller's good faith in buying and selling online through social media. 2) To find out and analyze the legal consequences of sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Problem formulation: 1). What is the form of seller's good faith in online buying and selling transactions through social media. 2). What are the legal consequences for sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media. Research method: the research method used is normative juridical law research. The results of the study are: 1) Good intentions in starting activities, namely delivering goods according to the agreement, providing correct information on the conditions and guarantees of goods or services. 2). As a result of the law against sellers who do not have good intentions in online buying and selling transactions through social media, the seller has an obligation to provide compensation, or replace goods that are not in accordance with the agreement as the buyer's rights. ABSTRAK Tujuan dari penelitian ini adalah: 1)Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2)Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Rumusan masalah: 1).Bagaimana bentuk iktikad baik penjual dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. 2).Bagaimana akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial. Metode penelitian: metode penelitian yang digunakan penelitian hukum yuridis normatif. Hasil penelitian adalah: 1) Niat baik dalam kegiatan usahanya yaitu melakukan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan, memberitahukan informasi secara benar adanya mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. 2).Akibat hukum terhadap penjual yang tidak beriktikad baik dalam dalam transaksi jual beli secara online melalui media sosial penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, atau penggantian barang yang tidak sesuai kesepakatan sebagai hak pembeli.

Legal Constructions of Apprenticeship for Notary Candidates in the Framework of Rechtsidee Yetniwati Yetniwati; Taufik Yahya; Pahlefi Pahlefi
Jambe Law Journal Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Faculty of Law, Jambi University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jlj.4.1.93-110

This article discusses the concept of the legal construction of notary candidate apprenticeship within the framework of rechtsidee (law ideals). This article demonstrates that the so called rechtidee has always focused on three ideals, namely legal certainty, legal justice, and legal benefit. With regards to apprenticeship, it is argued, however, that these three ideals are not sufficient. Most legal studies have forgotten another basic ideal, namely the education principal which is inevitable in establishing a professional and qualified notary. The article demonstrates how the apprenticeship should be addressed to reveal the concept of legal construction for prospective public notaries. It is believed that there is a legal but moral relationship between a notary candidate and a notary public apprentice under the supervision of the government or a designated official. The principles of education in apprenticeships would enable the notary candidates to have sufficient knowledge and wisdom, and other character buildings like dedication, harmony, mutual relationships, role model, as well as, but not limited to, honesty. Given its functions, apprenticeship legal construction has to be developed in regulations not only based on the principles of legal certainty, legal justice, and legal benefit, but also on the principles of education

Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja : (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah) Gita Rahmani; M Amin Qodri; Pahlefi Pahlefi
Zaaken: Journal of Civil and Business Law Vol. 3 No. 2 (2022): Juni
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/zaaken.v3i2.16009

This study aims to determine the responsibilities of the Provider/PT.Gunung Reduk to workers who experience work accidents who have not been registered in the BPJS Employment program, as well as to find out the constraints that the Provider/PT.Gunung Reduk have in giving responsibility to workers who experience work accidents. . The research method used is empirical juridical, namely researching in terms of labor protection in terms of social security which should be based on applicable laws and regulations and how it is implemented at PT.Gunung Reduk. Based on the results of the research and discussion, it was found that, in carrying out the responsibility of Provider/PT. Gunung Reduk to workers who had work accidents, they had carried out their responsibilities, namely by providing treatment and care costs and transportation costs to the hospital when an accident occurred, but this is not in accordance with the applicable law, because the provider does not register its workers in the BPJS Employment program. The provider/PT.Gunung Reduk should immediately register their workers into the BPJS Employment program, because workers have the right to get protection in the form of Social Security provided by the Social Security Administering Body (BPJS) which has been stipulated by Law Number 24 of 2011. The obstacles The provider/PT.Gunung Reduk in giving responsibility to workers who experience work accidents in the form of administrative obstacles, namely BPJS registration which is considered so complicated, workers who are only contracted for 3 months, BPJS is considered not so important, and the provider's lack of legal awareness of how important it is. BPJS of Employment. ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja yang belum terdaftar dalam program BPJS Ketenagakerjaan, serta untuk mengetahui kendala-kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja. Metode penelitian yang digunakan bersifat yuridis empiris, yaitu meneliti dalam hal perlindungan tenaga kerja dari segi jaminan sosial yang seharusnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bagaimana pelaksanaannya pada PT.Gunung Reduk. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan didapatkan hasil bahwa, pada pelaksanaan tanggung jawab Penyedia/PT.Gunung Reduk terhadap tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja sudah melaksanakan tanggung jawab yaitu dengan memberikan biaya pengobatan dan perawatan serta biaya angkut ke Rumah Sakit pada saat terjadi kecelakaan saja, namun hal ini belum sesuai dengan undang-undang yang berlaku, karena penyedia tidak mendaftarkan pekerjanya dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hendaknya pihak Penyedia/PT.Gunung Reduk segera mendaftarkan pekerjanya ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan, karena pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial yang diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011. Adapun kendala Penyedia/PT.Gunung Reduk tersebut dalam memberi tanggung jawab terhadap pekerja yang mengalami kecelakaan kerja berupa kendala administrasi yaitu pendaftaran BPJS yang dinilai begitu rumit, pekerja yang hanya dikontrak 3 bulan saja, BPJS dinilai tidak begitu penting, dan kurangnya kesadaran hukum penyedia terhadap betapa pentingnya BPJS Ketenagakerjaan. Kata Kunci :Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Kecelakaan Kerja

Pengelolaan Coorporate Social Responsibility Menurut Peraturan Perundang-undangan di Indonesia Lili Naili Hidayah; Raffles Raffles; Pahlefi Pahlefi
Wajah Hukum Vol 4, No 2 (2020): Oktober
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v4i2.241

Corporate Social Responsibility (CSR) is one of the obligations that must be carried out by companies in accordance with the contents of article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Perseroan Terbatas. The purpose of this study is to find out about the ideal management of CSR for limited liability companies. This research is a normative study, using a conceptual approach and legislative approach. Based on the results of the study found that the CSR obligation norms for the company seem indecisive, because Social Responsibility has not been explicitly set about CSR mechanisms specifically in regulations, standards "propriety” and “reasonableness” in CSR budgeting, the form of implementation and who is competent in assessing the reasonableness and propriety must be clearly regulated in government regulations so that CSR management is directed and measurable.

Title

Found 17 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 17 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 17 Documents
Search