Articles
<![CDATA[Mekanisme Penegakan Hak dan Pencarian Kompensasi Program Asuransi Buruh Migran ]]>
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 2 No 02 (2016): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v2i02.1131
<![CDATA[Program Asuransi Pekerja Migran Indonesia adalah skema khusus yang dibentuk berdasarkan UU No. 39 Tahun 2004 sebagai: Suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang sebagai akibat risiko yang dialami TKI sebelum, selama dan sesudah bekerja di luar negeri. Menurut UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Ketenagakerjaan, semua buruh migran diwajibkan untuk berpartisipasi dalam program ini, sehingga dapat mengurangi resiko di kalangan para buruh migran saat bepergian ke luar negeri, mirip dengan asuransi kesehatan atau program jaminan sosial. Perlindungan buruh migran melalui asuransi dimulai pada tahun 1998 melalui sebuah yayasan yang dijalankan oleh agen tenaga kerja, dan skema yang ada saat ini didirikan pada tahun 2006. Perundang-undangan asuransi nasional juga menetapkan kerangka kerja bagi industri asuransi secara keseluruhan, yang kemungkinan mencakup asuransi buruh migran, dengan pengawasan dari Menteri Keuangan. Hubungan antara Program Asuransi TKI dan kerangka peraturan asuransi umum semakin banyak memperoleh perhatian, dan dilaporkan menjadi dasar keputusan Mahkamah Agung pada bulan Juli 2013.]]>
<![CDATA[Pengaruh Media Sosial terhadap Tindak Kejahatan Remaja ]]>
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 4 No 02 (2018): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v4i02.1179
<![CDATA[Media sosial adalah sebuah laman atau aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat membuat dan berbagi isi atau terlibat dalam jaringan sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia dan penggunaan media sosial yang secara terus menerut dan tidak terkontrol mempengaruhi perilaku remaja yang tidak baik. Ada dua dampak positif dan negatif dari penggunaan media sosial. Dampak negatif dari penggunaan media sosial terjadinya tindak kejehatan remaja atau dalam arti lain adalah Juvenile Delinquency. Adapun perlindungan hukum bagi korban dan sanksi pidana bagi pelaku tindak kejahatan remaja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh media sosial terhadap tindak kejahatan remaja dan perlindungan hukumyang berlaku. penelitian hukum yang dilakukan adalah dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada atau apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (Law ini book) atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku masyarakat terhadap apa yang dianggap pantas. Kenakalan remaja terjadi karena ada dua faktor internal dan faktor eksternal.]]>
<![CDATA[Penanggulangan Kasus Human Trafficking di Indonesia Melalui Peran International Organization Of Migration (IOM) ]]>
<![CDATA[linda ikawati]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 8 No 1 (2022): SYARIATI : Jurnal Studi Al-Qur`an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v8i1.2659
<![CDATA[Human Trafficking atau yang sering disebut dengan perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusi (HAM). Perkembangan zaman yang semakin modern dan globalisasi yang semakin berkembang merubah pola kehidupan yang semakin kompleks mulai dari peningkatan sarana prasarana trsansportasi, kecanggihan elektronik, menjadi pemicu terjadinya kejahatan lintas negara atau trans- national organized crime (TOC). Indonesia termasuk negara yang memasok pekerja migran dengan tujuan diperdagangkan, terutama bagi perempuan dan anak. Dalam penegakan secara nasional maupun internasional peran pemerintah, badan legislatif, dan penegak hukum seringkali kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadahi dalam proses penanganan. Sehingga hal ini sangat dibutuhkan perhatian khusus. Melihat kelemahan dalam penegakan hukum atas kasus human trafficking yang dimana kasus ini semakin berkembang dengan berbagai modus operandinya, salah satu Internatioanal Organization for Migration (IOM) yang bergerak di bidang migrasi, secara khusus telah berkontribusi dalam upaya memperkuat kapasitas penegakan hukum di Indonesia dalam menanggulangi kasus Human Trafficking, diantaranya melalui kegiatan pelatihan khusus, seminar, pemberian modul atau buku panduan, dan kurikulum yang berkaitan dengan trafficking.]]>
<![CDATA[PENERAPAN PIDANA PADA PENGULANGAN PENGGUNAAN NARKOTIKA BAGI PENYALAHGUNA PASCA REHABILITASI ]]>
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ JOURNAL EQUITABLE Vol 7 No 2 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.37859/jeq.v7i2.4295
<![CDATA[Narcotics are addictive substances that generally affect consciousness and have side effects in causing severe dependence on the user. So with this it is not imaginary to make users justify any means to get it back to satisfy this dependence. The use of narcotics is strictly prohibited in Indonesia, thus making a special classification for anyone involved in narcotics crime to facilitate the imposition of sanctions and it is hoped that with this classification the sanctions imposed are more targeted. This study uses a normative juridical method which refers to secondary data in the form of normative rules, both laws and regulations, doctrines, theories, and results from other researchers. In this study, it was found that the perpetrators of repeated use of narcotics for post-rehabilitation abusers were classified as abusers so that according to Article 127 of the Narcotics Law, apart from having to carry out the rehabilitation process, they must also continue to carry out the rest of the crime as regulated in the article which has been decided by a judge who has persists.]]>
<![CDATA[Tantangan Penegakan Hukum dalam Mewujudkan Keadilan melalui Strategi Adaptasi dan Inovasi di Era Distrupsi ]]>
<![CDATA[Putra, Rengga Kusuma]]>;
<![CDATA[Ikawati, Linda]]>;
<![CDATA[Idris, Maulana Fahmi]]>
<![CDATA[ Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum Vol 10 No 2 (2024): SYARIATI : Jurnal Studi Al Qur'an dan Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) UNSIQ ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32699/syariati.v10i2.7126
<![CDATA[Penelitian ini membahas transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan, dengan fokus pada strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi. Penelitian ini menemukan bahwa adaptasi terhadap teknologi tidak hanya meningkatkan efisiensi penegakan hukum tetapi juga memungkinkan terciptanya keadilan yang lebih inklusif. Transformasi tantangan hukum di era disrupsi menjadi instrumen penegakan hukum yang berkeadilan melalui strategi adaptasi dan inovasi di tengah perkembangan teknologi meliputi perkembangan teknologi yang sangat pesat sehingga menimbulkan berbagai permasalahan seperti kejahatan cyber crime, privasi dan keamanan data serta teknologi ai untuk menjawab itu semua hukum harus melakukan perubahan di berbagai sektor seperti perubahan terhadap regulasi undang-undang meningkatkan sumber daya penegak hukum dan melakukan riset di bidang hukum.]]>
<![CDATA[Prostitusi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 1 No 1 (2022): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v1i1.2791
<![CDATA[Prostitusi adalah praktek hubungan seksual yang dilakukan untuk mendapatkan imbalan berupa uang. Praktek prostitusi ini dilakukan oleh beberapa pihak, yaitu pihak sebagai mucikari, PSK, dan pengguna jasa PSKnya. Faktor yang paling banyak menyebabkan adanya praktek ini adalah faktor keuangan yang rendah. Karena untuk melakukan praktek prostitusi tidak perlu membutuhkan modal yang banyak. Di dalam hukum positif maupun hukum Islam sangat jelas di larang perbuatan ini. Namun di dalam KUHP hukum atau sanksinya hanya mencakup pada mucikari. Dan untuk pengguna jasa serta PSKnya dapat dikenakan hukuman apabila adanya aduan dari pihak yan tersakiti. Hukum Islam telah mengatur praktek prostitusi ini jelas dalam AL-Qur’an yaitu dilarang dengan sangat. Yang dikenakan sanksi menurut hukum islam adalah semua pihak yang tersangkut dalam praktek prositusi ini, tanpa terkecuali apapun. Dalam dua hukum yang disebutkan terdapat persamaan dan perbedaannya, diantara perbedaannya adalah pada pihak yang dapat dikenakan sanksi. Persamaannya adalah adanya hukum yang mengatur tentang prostitusi ini, adanya sanksi dari masyarakat pula, dan kegiatan praktek prostitusi ini merupakan perbuatan yang di anggap tercela oleh seluruh masyarakat.]]>
<![CDATA[Upaya Restorative Justice di Tingkat Penyidikan Melalui Konstruksi Diskresi Bhabinkamtibmas Studi Polres Wonosobo ]]>
<![CDATA[Mukti Arif Efendi]]>;
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Transformasi Hukum Vol 2 No 1 (2023): TRANSFORMASI HUKUM : Jurnal Studi Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Jawa Tengah di Wonosobo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.59579/transformasihukum.v2i1.4664
<![CDATA[In the era of globalization, it is not only increasing speed and acceleration in the economic field, as well as technology. But furthermore that this can trigger the development of social culture and patterns of people's behavior to become increasingly individual. Not to mention the existence of social media which makes people not only understand what they want, but also what they don't want such as the consumptive lifestyle of influencers and the existence of flexing behavior which creates jealousy at the grassroots level. This certainly encourages negative behavior in order to realize what people dream of becoming a reality instantly. Of course this then triggers people to commit crimes such as theft, fraud and so on. However, as is basically the rule of society, sometimes the crimes committed are not serious crimes. This can then be implemented as a settlement outside of criminal justice by using procedural diversion carried out in the field by bhabinkamtibmas which is the smallest unit currently owned by law enforcers who have scope of work in sub-districts/villages. The method used in this study is an empirical legal research method that focuses on processing qualitative primary data in the form of field findings. The data analysis method used is qualitative which is conveyed through descriptive grammar.]]>
<![CDATA[Eksplorasi Penggunaan Media Ular Tangga Edu-Qur’an Sebagai Strategi Pembelajaran Literasi Qur’an ]]>
<![CDATA[Erlin]]>;
<![CDATA[Eka Safitri]]>;
<![CDATA[Moh.Hafizh Abdulloh]]>;
<![CDATA[Aida Wafiq Nahda]]>;
<![CDATA[Dika Bayu Sigit Prabowo]]>;
<![CDATA[Dimas Arga Sadewa]]>;
<![CDATA[Irfanda Kurniawan]]>;
<![CDATA[Metta audhya gotami]]>;
<![CDATA[Putri Lestari]]>;
<![CDATA[Rafika Ferdiana Ristanti]]>;
<![CDATA[Sonia Rahma Laila]]>;
<![CDATA[Eric Khanafi Ihsana]]>;
<![CDATA[Fadillah Dea Ramadan]]>;
<![CDATA[Linda Ikawati]]>
<![CDATA[ Jurnal Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Al-Amin Vol. 4 No. 1 (2025): April ]]>
Publisher : <![CDATA[STAI AL-AMIN ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.54723/ejpgmi.v4i1.300
<![CDATA[This study aims to explore the use of the Edu-Qur'an Snakes and Ladders media in learning Qur'an literacy in grade 4 of Mranggen Tengah Elementary School, Bansari District, Temanggung Regency. The method used is qualitative with observation and interviews with students. The results of the study showed that this media received a positive response, with 8 students feeling very happy and 4 students feeling happy. This game-based learning succeeded in creating a pleasant atmosphere, increasing students' motivation to be more active in learning Qur'an material, such as hijaiyah letters, tajwid, and short surahs. Students expressed a desire to play this game again and gave suggestions to enlarge the game board, increase the number of questions, and increase the level of difficulty. This study suggests the development of media by adjusting the level of difficulty of the questions and adding reward elements to be more effective in improving Qur'an literacy in elementary schools.Keywords: Bullying, Students, Impact, Achievement.]]>
<![CDATA[Impacts of Court Ruling on Digital Democracy and Free Expression ]]>
<![CDATA[Ikawati, Linda]]>;
<![CDATA[Mardani, Retno Eko]]>;
<![CDATA[Saraya, Sitta]]>;
<![CDATA[Putra, Rengga Kusuma]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Dunia Hukum VOLUME 9 ISSUE 2 APRIL 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[PDIH Untag Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.56444/jidh.v9i2.6079
<![CDATA[This study aims, first, to analyze the legal reasoning of the Constitutional Court in Decision Number 115/PUU-XXII/2024, which annulled the phrase "riots" in Article 28 paragraph (3) and Article 45A paragraph (3) of Law Number 1 of 2024 concerning the Second Amendment to Law Number 11 of 2008 on Electronic Information and Transactions. Second, it seeks to examine the implications of this annulment for the scope of freedom of expression and the potential regulation of hate speech or incitement in Indonesia's digital sphere. It further explores how this Constitutional Court decision may influence the dynamics of digital democracy, particularly in the context of public criticism and online participation in Indonesia. This study employs a qualitative research method, with the primary legal material being Constitutional Court Decision Number 115/PUU-XXII/2024 on the Judicial Review of Provisions in Law Number 1 of 2024. The findings reveal that the Constitutional Court's removal of the phrase "riots" has the potential to broaden the space for digital freedom of expression, but it also presents new challenges in maintaining public order. Therefore, a deeper understanding of the boundaries of freedom of expression in the digital age is required, along with the development of effective legal and non-legal mechanisms to balance expressive freedom and social order.]]>
<![CDATA[Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia: Sistem Peradilan Pidana Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) ]]>
<![CDATA[Linda Ikawati]]>;
<![CDATA[Sulaiman Sulaiman]]>;
<![CDATA[Muhammad Fahri Huseini]]>
<![CDATA[ Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum Vol. 1 No. 1 (2024): Juni : Prosiding Seminar Nasional Ilmu Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Hukum Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.62383/prosemnashuk.v1i1.19
<![CDATA[The era of technological disruption has brought about significant changes across various sectors, including the legal sector. One of the most prominent developments is the use of artificial intelligence (AI) in the judicial system. AI can be utilized for a wide range of tasks, from analyzing legal documents to predicting case outcomes, and even acting as a legal assistant. This study employed a qualitative approach by analyzing various sources such as journals, documents, and relevant research findings. The results of the study indicate that while AI offers numerous benefits, its application in the judiciary also faces several challenges. One of the primary challenges is the issue of data bias. The performance of AI heavily relies on the quality of the data used to train it. If the data contains biases, the resulting AI will also be biased. Additionally, concerns about privacy and data security are significant issues that need to be addressed.]]>
