Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penyuluhan Ilmu Hukum Dalam Kehidupan Masyarakat Guna Meminimalisir Potensi Konflik Yasir Maulana Rambe; Monika Sari
JURIBMAS : Jurnal Hasil Pengabdian Masyarakat Vol 4 No 2 (2025): Oktober 2025
Publisher : LKP KARYA PRIMA KURSUS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62712/juribmas.v4i2.702

Abstract

Abstrak Hukum memliki fungsi positif dalam menghasilkan kestabilan pada lingkungan sosial Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum dilakukan dengan memberikan ceramah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat pada tingkat RW. Kegiatan penyuluhan dilakukan melalui tiga tahap yaitu, tahap pra penyuluhan, tahap penyuluhan, tahap pasca penyuluhan. Tingkat keberhasilan diukur berdasarkan tingkat pemahaman warga terhadap hukum yang mengatur interaksi warga. Materi penyuluhan yang disampaikan berupa aturan-aturan hukum yang mengatur interaksi dalam kehidupan sosial masyarakat. Kegiatan sendiri diikuti oleh segenap unsur masyarakat. kegiatan sendiri dilakukan berdasarkan metode yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat akan hukum. Kedepannya deharapkan tidak ada lagi konflik-konflik horizontal ditengah lingkungan sosial agar keharmonisan dan toleransi dapat tercapai dengan maksimal. Kata Kunci: Penyuluhan, Ilmu Hukum, Kehidupan Sosial, Masyarakat, Konflik Abstact Law has a positive function in producing stability in the social environment.The purpose of this activity is to educate the community about the law. Legal education is provided through lectures involving all elements of society at the neighborhood unit (RW) level. The education activities are conducted in three stages: pre-education, education, and post-education. Success is measured by the level of community understanding of the laws governing community interactions. The education materials presented include legal regulations governing interactions in social life. The activities themselves are attended by all elements of the community. The activities themselves are carried out based on a previously developed method. This activity has a significant impact on increasing community understanding of the law. In the future, it is hoped that there will be no more horizontal conflicts in the social environment so that harmony and tolerance can be achieved optimally. Keywords: Counseling, Legal Science, Social Life, Society, Conflict
Islamic History: The Dynamics of Social Reconstruction Towards the Realization of an Egalitarian Society 611-633 AD Yasir Maulana Rambe; Monika Sari
JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) Vol 9, No 2 (2026)
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30829/juspi.v9i2.26901

Abstract

Islam always conveys universal messages. It embodies the values of humanity and strong egalitarianism. This study will provide an in-depth examination of traditional Mecca culture and the process of social reconstruction toward an egalitarian society in Mecca, Medina's traditional culture and the process of social reconstruction in Medina, and the relevance of an egalitarian Islamic society in the modern era. This research uses historical research to uncover events that occurred in the past. The noble values of Islam conveyed during the da'wah process in Mecca failed to be realized. Complex problems were the main basis for this failure. The Medina period demonstrated the success of social reconstruction carried out by Islam. Human equality, religious tolerance, social justice, and other human rights were truly upheld. The points of agreement contained in the Medina Charter were truly implemented and adhered to by all residents of Medina at that time. The values of egalitarianism in Islam, the democratic process of social reconstruction, the persistent struggle for humanitarian values, and the consistency and firmness in upholding agreed-upon rules, as practiced by the Prophet Muhammad and his companions in the early Islamic period, both in Mecca and Medina, are concrete examples of what modern societies can do to realize an egalitarian society. Upholding human rights is a necessity, as every human being is inherently born free.
PERSILANGAN IDENTITAS BUDAYA DI TANAH MELAYU ASAHAN (Analisis Eksistensi Masyarakat Batak Toba di Kabupaten Asahan) Muhammad Adika Nugraha; Yasir Maulana Rambe
Jurnal Binagogik Vol. 9 No. 2 (2022): JURNAL BINAGOGIK
Publisher : LPPM Universitas Cipta Mandiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61290/pgsd.v9i2.99

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persilangan identitas budaya yang terjadi ditanah Melayu Asahan khususnya pada masyarakat Toba sebagai suku pendatang. Fokus permasalahan yangdiambil yaitu eksistensi masyarakat Batak Toba di Kabupaten Asahan. Metode penelitian yang digunakan adalahmetode kualitatif dengan pendekatan etnografi yang berusaha mendeskripsikan tentang suatu kebudayaan. Hasilpenelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Toba di Kabupaten Asahan sudah tidak eksis lagi di mana identitasMarga, Bahasa, maupun budaya asli Toba telah hilang terkhusus sebagian besar bagi masyarakat yang beragamaIslam. Lain halnya dengan masyarakat Toba yang beragama Kristen, tergambar masih menjalankan budayaaslinya walaupun itu minoritas. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengaruh kebijakan sultan Asahan pada waktu itutentang diperbolehkannya masyarakat Toba masuk ke tanah Asahan dengan persyaratan harus menanggalkanmarga dan masuk melayu (Islam) sangat berdampak besar pada kebiasaan masyarakat Toba yang sudah mandarahdaging menjalankan kebiasaan Melayu.