Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan Sitti Aisah Abdullah; Sabrina Hidayat; Ni Putu Sri Widiasih; Muhamad Fandi; Wa Ode Nuraqni Tari
Aksi Kita: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 1 No. 5 (2025): SEPTEMBER-OKTOBER
Publisher : Indo Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63822/4k0yv767

Abstract

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dengan tema “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak  Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kabupaten Konawe Selatan” dilaksanakan pada hari kamis tanggal 18 September 2025 pada Pukul 09.00-11.00 Wita di ruang kelas SMAN 8 KONSEL yang dihadiri peserta dan guru pendamping. Pada pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat, Tim memberikan penjelasan materi tentang Penyuluhan Hukum terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di Kabupaten Konawe Selatan. Dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel sehingga berdampak pada meningkatnya pemahaman dan kesadaran hukum siswa/i terhadap Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual bagi korban dikalangan siswa/i di lingkup SMAN 8 dan SMAN 11 Konsel maupun di lingkungan kesehariannya. Para peserta mampu memahami dan mengetahui kebijakan Penyuluhan Hukum Terkait Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban tindak pidana kekerasan seksual di SMA Negeri 8 dan SMA Negeri 11 Konsel yang dapat ditunjukkan dengan partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum mulai dari awal sampai akhir kegiatan yang ditujukan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN KONFLIK PERTANAHAN MELALUI EDUKASI HUKUM DAN PEMETAAN PARTISIPATIF BERBASIS SDGS DI DESA PUNGGALUKU Guswan hakim; Ruliah Ruliah; Arfa Arfa; Siti Nur Aisyah; Sitimisnar Abdul Jalil; Muhamad Fandi; Rahra Adelia Hakim
Jurnal Gembira: Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 04 (2026): AGUSTUS 2026
Publisher : Media Inovasi Pendidikan dan Publikasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik pertanahan merupakan salah satu permasalahan yang sering terjadi di wilayah pedesaan akibat rendahnya literasi hukum masyarakat, belum optimalnya administrasi pertanahan, serta belum tersedianya data spasial desa yang akurat. Kondisi tersebut juga ditemukan di Desa Punggaluku Kecamatan Besulutu Kabupaten Konawe yang memiliki potensi konflik batas bidang tanah, tumpang tindih penguasaan lahan, serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, memperkuat partisipasi masyarakat dalam pemetaan wilayah, serta membangun mekanisme pencegahan konflik pertanahan berbasis SDGs Desa. Metode yang digunakan meliputi observasi lapangan, penyuluhan hukum, Focus Group Discussion (FGD), pelatihan pemetaan partisipatif, pendampingan masyarakat, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan sekitar 20–50 peserta yang terdiri atas pemerintah desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, kelompok tani, perempuan, dan pemuda. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan yang ditunjukkan oleh kenaikan nilai post-test dibandingkan pre-test, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam identifikasi batas wilayah dan potensi konflik, serta tersusunnya peta partisipatif desa sebagai dasar pengelolaan pertanahan. Selain itu, kegiatan menghasilkan rekomendasi kebijakan desa, buku saku edukasi hukum, serta penguatan Kelompok Masyarakat Sadar Hukum. Program ini memberikan kontribusi terhadap penguatan tata kelola pertanahan desa, peningkatan akses masyarakat terhadap informasi hukum, dan pencapaian SDGs Desa, khususnya pada aspek kelembagaan yang tangguh, penyelesaian konflik secara damai, dan pembangunan desa yang berkelanjutan