Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERAN INSPEKTORAT DAERAH DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DI KOTA KEDIRI Najuwa Safira Aulia Putri; Lutfia Lukinita; Eva Hany Fanida; Melda Fadiyah Hidayat
Journal Ilmiah Rinjani : Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani Vol. 14 No. 1 (2026): Journal Ilmiah Rinjani: Media Informasi Ilmiah Universitas Gunung Rinjani
Publisher : LPPM Universitas Gunung Rinjani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.53952/jir.v14i1.665

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Inspektorat Daerah Kota Kediri sebagai Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam mengawasi pengelolaan keuangan daerah. Latar belakang penelitian ini berangkat dari tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah pada era otonomi, di mana pemerintah daerah memiliki kewenangan luas melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kondisi tersebut menuntut adanya sistem pengawasan yang efektif guna meminimalkan potensi penyimpangan serta mendukung terwujudnya prinsip good governance. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen dari berbagai sumber resmi, seperti laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) serta dokumen Pemerintah Kota Kediri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Inspektorat Daerah memiliki peran yang cukup signifikan dalam pelaksanaan pengawasan melalui audit, evaluasi, reviu, monitoring, dan pembinaan terhadap perangkat daerah. Peran tersebut turut mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, yang salah satunya tercermin dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, belum optimalnya koordinasi antara APIP dan Aparat Penegak Hukum (APH), serta adanya laporan masyarakat terkait dugaan maladministrasi. Selain itu, perbedaan interpretasi antara kesalahan administratif dan tindak pidana juga menjadi hambatan dalam meningkatkan efektivitas pengawasan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran Inspektorat Daerah Kota Kediri dalam pengawasan keuangan daerah telah berjalan cukup baik, namun masih perlu ditingkatkan. Upaya perbaikan dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan sistem pengawasan, serta peningkatan sinergi antar lembaga guna mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif.
Implementation of Management Functions (POAC) in the MSME Empowerment Program at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Edlyn Salsabella; Lutfia Lukinita; Kayla Azzahra Berlandy; Fasihah Habibah Aulia; Meirinawati Meirinawati; Trenda Aktiva Oktariyanda
Income Journal Of Economics Development Vol. 6 No. 1 (2026): January 2026
Publisher : Pustaka Digital Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54065/ijed.6.1.2026.706

Abstract

MSME empowerment is one of the important strategies in the government to improve the national economy and increase the competitiveness of small businesses in the midst of increasingly fierce market competition. To run it successfully, organized program management is essential. One of the approaches used is the POAC management function, which means planning, organizing, actuating, and controlling. This function is responsible for ensuring that the program runs systematically and in a directional manner.  Using a descriptive qualitative method, this study aims to evaluate the application of POAC in the MSME empowerment program at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. This study uses a descriptive qualitative approach to evaluate the implementation of Planning, Organizing, Actuating, and Controlling (POAC) in MSME empowerment programs at the Ministry of Cooperatives and SMEs. Data were collected through observation and document analysis, then examined using an interactive analysis model and data triangulation. The study identifies gaps between planning and implementation and provides recommendations to improve program coordination, accountability, and monitoring. The results show that the implementation of POAC is quite good and has a positive effect, especially on training, financing, and digitalization of MSMEs. However, there are obstacles such as a lack of supervision systems, poor coordination, and planning that is not yet data-driven.