Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Keadilan Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Keadilan
Maman Ruhaman
Universitas Singaperbangsa Karawang
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Harmonisasi Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perluasan Kesempatan Kerja dengan Undang-Undang Dasar 1945 Serta Pengawasan Implementasinya Maman Ruhaman; Ade Maman; Tri Setiady; Wiwin Triyunarti
Proceedings Series on Social Sciences & Humanities Vol. 29 (2025): Prosiding Konferensi Nasional Ketenagakerjaan "Hukum Ketenagakerjaan dan Agenda Pemb
Publisher : UM Purwokerto Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30595/pssh.v29i.2074

Abstract

Penelitian ini membahas mengenai harmonisasi antara Peraturan Bupati Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perluasan Kesempatan Kerja dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam konteks efektivitas pelaksanaan dan pengawasan di tingkat daerah. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis kesesuaian substansi Perbup terhadap prinsip konstitusional non-diskriminasi dan keadilan sosial, serta menilai efektivitas pengawasannya oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Karawang. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto dan teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon sebagai landasan analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perbup No. 8 Tahun 2016 lahir sebagai bentuk afirmasi terhadap tenaga kerja lokal, namun dalam praktiknya menimbulkan dilema hukum antara perlindungan lokal dan prinsip kesetaraan kesempatan kerja yang dijamin konstitusi. Lemahnya pengawasan dan rendahnya kesiapan sumber daya manusia menjadi faktor utama yang menghambat efektivitas kebijakan ini. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi norma hukum daerah dengan prinsip konstitusional melalui reformulasi kebijakan, penguatan fungsi pengawasan, dan peningkatan kapasitas tenaga kerja lokal.
REGULASI KETENAGAKERJAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023: ANALISIS YURIDIS PENGADUAN THR 2026 DI JAWA BARAT SEBAGAI INDIKATOR KEPATUHAN HUKUM Maman Ruhaman; Imam Budi Santoso
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/m04nf636

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026, dengan mengambil fokus pada fenomena tingginya pengaduan di Provinsi Jawa Barat sebagai cermin nyata kesenjangan antara das sollen dan das sein. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 1.590 pengaduan nasional pada periode Maret–April 2026, dengan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi tertinggi yakni 461 aduan dari 173 perusahaan. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif melalui perspektif peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta konseptual, kajian ini menganalisis kerangka normatif THR, substansi Putusan MK No. 168/2023, serta mengkaji kesenjangan implementasi melalui studi ini berlandaskan pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, konsep perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta pendekatan perlindungan hukum preventif dan represif yang dikembangkan Philipus M. Hadjon. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kendati putusan MK telah meningkatkan penguatan perlindungan normatif terhadap pekerja secara signifikan, kekosongan legislatif akibat belum terbentuknya undang-undang ketenagakerjaan baru, inkonsistensi penegakan sanksi, dan timpangnya rasio pengawas ketenagakerjaan menjadi faktor utama persistensi pelanggaran hak THR. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legislasi pascaputusan, penguatan kapasitas pengawas berbasis wilayah industri, dan pembangunan sistem penegakan sanksi yang konsisten. Kata Kunci: Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023; THR Keagamaan; Hukum Ketenagakerjaan; Jawa Barat; Kepatuhan Hukum; Kepastian Hukum
REGULASI KETENAGAKERJAAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 168/PUU-XXI/2023: ANALISIS YURIDIS PENGADUAN THR 2026 DI JAWA BARAT SEBAGAI INDIKATOR KEPATUHAN HUKUM Maman Ruhaman; Imam Budi Santoso
Keadilan : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang Vol 24 No 2 (2026): Keadilan
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37090/m04nf636

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi yuridis putusan tersebut terhadap kepatuhan pemberi kerja dalam pemenuhan hak Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2026, dengan mengambil fokus pada fenomena tingginya pengaduan di Provinsi Jawa Barat sebagai cermin nyata kesenjangan antara das sollen dan das sein. Data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 1.590 pengaduan nasional pada periode Maret–April 2026, dengan Jawa Barat sebagai salah satu provinsi tertinggi yakni 461 aduan dari 173 perusahaan. Dengan menerapkan pendekatan yuridis normatif melalui perspektif peraturan perundang-undangan, studi kasus, serta konseptual, kajian ini menganalisis kerangka normatif THR, substansi Putusan MK No. 168/2023, serta mengkaji kesenjangan implementasi melalui studi ini berlandaskan pada pemikiran Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, konsep perlindungan hukum Satjipto Rahardjo, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, serta pendekatan perlindungan hukum preventif dan represif yang dikembangkan Philipus M. Hadjon. Hasil kajian mengungkapkan bahwa kendati putusan MK telah meningkatkan penguatan perlindungan normatif terhadap pekerja secara signifikan, kekosongan legislatif akibat belum terbentuknya undang-undang ketenagakerjaan baru, inkonsistensi penegakan sanksi, dan timpangnya rasio pengawas ketenagakerjaan menjadi faktor utama persistensi pelanggaran hak THR. Penelitian ini merekomendasikan percepatan legislasi pascaputusan, penguatan kapasitas pengawas berbasis wilayah industri, dan pembangunan sistem penegakan sanksi yang konsisten. Kata Kunci: Putusan MK No. 168/PUU-XXI/2023; THR Keagamaan; Hukum Ketenagakerjaan; Jawa Barat; Kepatuhan Hukum; Kepastian Hukum
Co-Authors Ade Maman Imam Budi Santoso Tri Setiady Wiwin Triyunarti