Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia
Salman Alfarisi
Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang
Religion Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Implementasi Hukum Sebagai Upaya Pemerintah Dalam Mengatasi Aksi Kejahatan Klitih Dengan Berbasis Collaborative Governance Dalam Penanganan Yang Lebih Terdepan Cahyani, Adinda Intan; Alfarisi, Salman
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 23 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.5281/zenodo.14560365

Abstract

Indonesia merupakan negara hukum. Hal ini dicantumkan pada pasal 1 Ayat 3 Undang - Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum". Atas dasar hal tersebut, maka setiap kegiatan apapun di masyarakat pastilah memiliki hukum yang mengatur hal tersebut baik hal negatif maupun hal positif. Negara hukum yang baik merupakan negara yang menjamin hukum berlaku untuk kedamaian warga negaranya. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi hukum pada aksi kejahatan Klitih yang ada di Yogyakarta. Sebagaimana yang kita ketahui, aksi kejahatan klitih adalah salah satu kejahatan yang marak terjadi di Yogyakarta dimana para pelakunya tidak segan untuk menghabisi nyawa korban yang dituju. Menurut beberapa sumber bacaan, aksi kejahatan klitih bukanlah hal baru di Yogyakarta, aksi kejahatan klitih sudah ada sejak 1990-an yang didominasi oleh segerombolan anak remaja. Banyak dampak negatif yang terjadi pada aksi kejahatan klitih ini yang salah satunya adalah menimbulkan kekerasan terhadap seseorang yang bahkan sampai meregang nyawa seseorang. Keresahan warga akan semakin meningkat apabila aksi kejahatan klitih ini terus berlangsung dan eksis hingga saat ini. Adapun implementasi yang dilakukan pemerintah dalam memberantas aksi kejahatan klitih ini dengan basis collaborative governance sebagai upaya menangani dan membimbing para pelaku dan calon pelaku untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan meninggalkan kesesatan yang mengakibatkan adanya tindak kriminal. Implementasi hukum disini bertujuan untuk membuat para pelaku dapat jera terhadap kejahatan yang mereka lakukan serta aksi kejahatan klitih tersebut dapat segera ditangani dengan baik.
Analisis Kebijakan Pemerintah Mengenai Bioteknologi Terhadap Penanganan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Sebagai Upaya Menjaga Keanekaragaman Hayati Alfarisi, Salman; Cahyani, Adinda Intan; Rajib, Rayi Kharisma
Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan Vol 10 No 24 (2024): Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan
Publisher : Peneliti.net

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebakaran hutan dan lahan menjadi salah satu hal yang paling sering kita dengar kejadiannya terutama di Kalimantan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang sering terjadi di Kalimantan, bagaimana pemerintah menanganinya, dampak serta konsekuensi bencana tersebut bagi masyarakat. Kebakaran hutan dan lahan tentunya sangat memberikan dampak yang besar baik bagi manusia, tumbuhan, hewan, udara, dan berbagai komponen pendukung yang ada di dalam kawasan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode normatif yang dimana dalam penelusuran data dan informasinya melalui sumber data tertulis yang telah ada. Proses pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan kata kunci yang relevan dan mencakup verifikasi serta evaluasi sumber informasi untuk memastikan keandalan data. Dengan demikian, penelitian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai permasalahan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan serta menawarkan rekomendasi bagi peningkatan efektivitas penanganan dan pencegahan di masa mendatang.
Legal Protection for Consumers of Cosmetic Products Through Consumer Education Duhita Driyah Suprapti; Salman Alfarisi; Shofriya Qonitatin Abidah; Anis Widyawati; Panggih Kusuma Ningrum
Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol. 9 No. 1 (2026): (January-June 2026)
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/jphi.v9i1.17593

Abstract

In today’s world, beauty and self-care have become essential aspects of daily life, making cosmetic products an integral part of modern society. Beyond enhancing appearance and self-confidence, cosmetics have become a medium for personal expression. However, consumer purchasing decisions are often influenced by social media, market trends, and sustainability values, while awareness of consumer rights and product safety remains relatively limited. One important aspect of cosmetic safety is the Period After Opening/PAO indicator, which specifies the period during which a cosmetic product remains safe to use after it has been opened. This community service activity aimed to improve public understanding of the importance of PAO information and promote greater awareness of consumer rights and safe cosmetic use. The program was implemented using an empirical legal approach supported by qualitative methods, including educational activities, surveys, and interviews to identify participants’ perceptions and levels of understanding regarding PAO information. The results revealed significant disparities in PAO literacy between individuals with higher educational backgrounds and those with lower levels of formal education, indicating unequal access to essential information related to cosmetic safety. The activity demonstrated that educational interventions can enhance public awareness of PAO indicators and encourage more informed and responsible consumer behavior. These findings emphasize the importance of strengthening public education initiatives and regulatory oversight to ensure consumer protection and promote the safe use of cosmetic products. This community service contributes to the achievement of the Sustainable Development Goals/SDGs, particularly SDG 3 (Good Health and Well-being) through the promotion of safer cosmetic practices, SDG 4 (Quality Education) by improving public literacy on cosmetic safety and consumer rights, and SDG 12 (Responsible Consumption and Production) by encouraging informed purchasing decisions and responsible consumption of cosmetic products.
The Dynamics of Secondary Rules in Constitutional Adjudication: An Analysis of H.L.A. Hart’s Theory on Indonesia’s Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Salman Alfarisi; Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra; Primerta Putri Hapsari; Martitah Martitah; Dewi Sulistianingsih
The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education Vol. 8 No. 1 (2026): Development Law and Social Engineering
Publisher : Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/ijicle.v8i1.36563

Abstract

This study aims to examine the constitutional validity and theoretical implications of Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 concerning the age limit for presidential and vice-presidential candidates in Indonesia. The main issues raised are the inconsistency of legal reasoning and the shift in the role of the Constitutional Court, which acts as a positive legislator, triggering a substantive legitimacy crisis behind formal validity. The research method employed is a juridical-normative approach with a qualitative doctrinal orientation. The analysis was conducted using H.L.A. Hart’s theoretical instrument regarding the dual rule system to dissect the relationship between primary and secondary rules. The research findings indicate that procedurally, the decision is a valid application of the rule of adjudication and the rule of change, as it is sourced from the highest rule of recognition, namely the 1945 Constitution. However, a substantial rift exists between the internal aspects of legal authority and the external aspects of public acceptance due to the open-ended nature of the legal language used by the judge. This study concludes that although the decision has binding legal force, this phenomenon indicates an expansion of secondary authority that can threaten legal certainty if not limited by objective parameters. The results of this study contribute to clinical legal education by enhancing understanding of the dynamics of norm change through judicial channels during the democratic transition process.
Co-Authors Anis Widyawati Cahyani, Adinda Intan Dewi Sulistianingsih Duhita Driyah Suprapti Martitah Najwa Hanif Artfian Arrasyid Aulia Putra Panggih Kusuma Ningrum Primerta Putri Hapsari Rajib, Rayi Kharisma Shofriya Qonitatin Abidah