Articles
<![CDATA[PELATIHAN PENYUSUNAN KONTRAK SECARA SEDERHANA BAGI PENGRAJIN BATIK DAN PELAKU USAHA DI KABUPATEN GROBOGAN) ]]>
<![CDATA[Anitasari, Rahayu Fery]]>;
<![CDATA[Suprapti, Duhita Driyah]]>;
<![CDATA[Laskarwati, Batari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 01 (2018): Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagem ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (214.851 KB)
<![CDATA[Batik sebagai salahsatu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2009 UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggiatkan batik di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Kabupaten Grobogan. Banyaknya pelaku usaha di bidang batik (pengrajin batik) tentunya membutuhkan pengembangan usaha untuk keberlangsungan hidup usahanya. Pengembangan usaha ini terkait dengan perbuatan hukum dengan pihak lain dimana terkadang terdapat perjanjian diantara keduanya. Pengrajin batik sendiri lebih memfokuskan pada produksi bukan pada perjanjian. Masih minimnya pengetahuan tentang perjanjian menyebabkan kurangnya pemahaman akan akibat dari perjanjian tersebut. Alasan inilah yang mendorong pengabdi untuk mengenalkan perjanjian secara sederhana kepada pengrajin agar mereka tidak gagap atas perjanjian yang melibatkan mereka. Pengabdian dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, adalah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan perjanjian yang pernah mereka buat dan kedua adalah dengan memberikan dasar-dasar sederhana dalam penyusunan perjanjian.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN POTENSI KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN BERWAWASAN KONSERVASI DAN HUKUM DI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[MARTITAH, MARTITAH]]>;
<![CDATA[Driyah S, Duhita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia Vol 1 No 2 (2019): PENGABDIAN HUKUM INDONESIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (353.736 KB)
<![CDATA[Universitas Negeri Semarang dengan semangat Internasionalisasi Tahun 2018 dan dengan meneguhkan dirinya sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Perhatian konservasi kali ini diberikan kepada desa. Pengembangan Strategis Desa Konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreatifitas, bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka guna meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan kelangsungan ekologis. Artinya, implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan kunci keberlangsungan kawasan pantai, karena mereka yang setiap hari tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu (1) Masyarakat nelayan melalui pengabdian ini dapat menjadi agen yang penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berwawasan konsevasi dan hokum, (2) Dibentuknya model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Desa Kecamatan Kedung Kabupaten JeparaKegiatan pengabdian ini dibatasi pada pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sedangkan metode kegiatan dilaksanakan melalui kegaiatan sosialisasi yang diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada masyarakat nelayan di kawasan pantai. luaran hasil pengabdian ini diharapkan akan terbentuk model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hingga mampu memanfaatkan kegiatan untuk menggali potensi yang dimiliki dikelompok usaha bersama nelayan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Perusahaan Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[Suprapti, Duhita Driyah]]>;
<![CDATA[Kusumaningrum, Rahayu]]>;
<![CDATA[Putra, Septeryan Dwi Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): November ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.42505
<![CDATA[Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6,87 juta orang. Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran untuk melakukan investasi, hal ini di tunjukkan dari masih banyaknya orang yang mencari pekerjaan, yang mengakibatkan tidak pernah terfikirnya untuk melakukan investasi terutama untuk masa depan. Perlu adanya optimalisasi program investasi dengan cara melakuakan pelatihan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan sebelum melakukan investasi, saat proses investasi hingga sudah memasuki masa purnakerja. Untuk sebelum melakukan invetasi tentunya perlu adanya pemilihan investasi yang tepat, wawancara yang sesuai dengan jatidiri dan lain-lain. Sedangkan saat melakukan investasi dan setelah investasi adalah pelatihan di bidang hak-hak yang seharusnya diterima oleh investor agar dapat tetap sejahtera meskipun sudah tidak bekerja lagi. Pengabdian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan secara berkelanjutan. Pengabdian dilakukan di lapangan lokasi yang pengabdi anggap relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu Desa Jatijajar Kecamatan Bergas. Pendekatan yang seperti demikian diharapkan menunjang validitas dari hasil Pengabdian sebagai keluaran yang bermanfaat. Dengan menerapkan kompetensi tersebut di lokasi sasaran demi mengetahui kemanfaatannya. Sehingga akan terjadi sinegritas antara perusahaan dan calon investor.]]>
<![CDATA[Pelatihan Penyusunan Kontrak Secara Sederhana Bagi Pengrajin Batik dan Pelaku Usaha di Kabupaten Grobogan) ]]>
<![CDATA[Anitasari, Rahayu Fery]]>;
<![CDATA[Suprapti, Duhita Driyah]]>;
<![CDATA[Laskarwati, Batari]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 1 (2018) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i01.27263
<![CDATA[Batik sebagai salahsatu warisan budaya yang dimiliki Indonesia. Pada tahun 2009 UNESCO memasukkan batik Indonesia ke dalam Daftar Representatif sebagai Budaya Tak-benda Warisan Manusia (Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity) dalam Sidang ke-4 Komite Antar-Pemerintah (Fourth Session of the Intergovernmental Committee) tentang Warisan Budaya Tak-benda di Abu Dhabi. Hal ini mendorong Pemerintah Indonesia untuk menggiatkan batik di lingkungan masyarakat. Salah satunya adalah Kabupaten Grobogan. Banyaknya pelaku usaha di bidang batik (pengrajin batik) tentunya membutuhkan pengembangan usaha untuk keberlangsungan hidup usahanya. Pengembangan usaha ini terkait dengan perbuatan hukum dengan pihak lain dimana terkadang terdapat perjanjian diantara keduanya. Pengrajin batik sendiri lebih memfokuskan pada produksi bukan pada perjanjian. Masih minimnya pengetahuan tentang perjanjian menyebabkan kurangnya pemahaman akan akibat dari perjanjian tersebut. Alasan inilah yang mendorong pengabdi untuk mengenalkan perjanjian secara sederhana kepada pengrajin agar mereka tidak gagap atas perjanjian yang melibatkan mereka. Pengabdian dilakukan dengan dua tahapan. Pertama, adalah mendapatkan informasi selengkap-lengkapnya terkait dengan perjanjian yang pernah mereka buat dan kedua adalah dengan memberikan dasar-dasar sederhana dalam penyusunan perjanjian.]]>
<![CDATA[PENGEMBANGAN POTENSI KELOMPOK USAHA BERSAMA NELAYAN BERWAWASAN KONSERVASI DAN HUKUM DI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA ]]>
<![CDATA[MARTITAH, MARTITAH]]>;
<![CDATA[Driyah S, Duhita]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 1 No 2 (2019) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v1i2.28828
<![CDATA[Universitas Negeri Semarang dengan semangat Internasionalisasi Tahun 2018 dan dengan meneguhkan dirinya sebagai Universitas Berwawasan Konservasi dan Bereputasi Internasional. Berwawasan konservasi bermakna cara pandang dan sikap perilaku yang berorientasi pada prinsip konservasi (pengawetan, pemeliharaan, penjagaan, pelestarian, dan pengembangan) sumber daya alam dan nilai-nilai sosial budaya. Prinsip tersebut menjadi landasan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Perhatian konservasi kali ini diberikan kepada desa. Pengembangan Strategis Desa Konservasi bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mau dan mampu mengembangkan kreatifitas, bertumpu pada potensi sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan mereka guna meningkatkan kesejahteraan, dengan memperhatikan kelangsungan ekologis. Artinya, implementasi pelaksanaan peningkatan kemampuan, kemandirian dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya bertumpu pada aspek ekologis dan ekonomi tetapi juga aspek sosial dan budaya masyarakat. Masyarakat nelayan merupakan kunci keberlangsungan kawasan pantai, karena mereka yang setiap hari tinggal dan beraktifitas di kawasan pantai. Survei pendahuluan yang dilakukan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara menunjukkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam belum dioptimalkan di tempat ini. Terdapat beberapa fakta yang ditemukan, yaitu masyarakat kurang memiliki kepedulian untuk menjaga kebersihan lingkungan pantai dan banyak potensi wirausaha warga yang kurang maksimal diberdayakan. Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini yaitu (1) Masyarakat nelayan melalui pengabdian ini dapat menjadi agen yang penting dalam mendukung pemberdayaan ekonomi berwawasan konsevasi dan hokum, (2) Dibentuknya model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Desa Kecamatan Kedung Kabupaten JeparaKegiatan pengabdian ini dibatasi pada pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara. Sedangkan metode kegiatan dilaksanakan melalui kegaiatan sosialisasi yang diharapkan mampu membentuk karakter peduli lingkungan pada masyarakat nelayan di kawasan pantai. luaran hasil pengabdian ini diharapkan akan terbentuk model pemberdayaan ekonomi berwawasan konservasi dan hukum bagi kelompok usaha bersama nelayan di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara hingga mampu memanfaatkan kegiatan untuk menggali potensi yang dimiliki dikelompok usaha bersama nelayan untuk mempercepat proses kesejahteraan masyarakat Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara.]]>
<![CDATA[Sosialisasi Dan Pelatihan Investasi Saham Perusahaan Bagi Masyarakat Desa Jatijajar Kecamatan Bergas Kabupaten Semarang ]]>
<![CDATA[Suprapti, Duhita Driyah]]>;
<![CDATA[Kusumaningrum, Rahayu]]>;
<![CDATA[Putra, Septeryan Dwi Purnomo]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal Community Engagement) JPHI Vol 4 No 1 (2021): . ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/jphi.v4i1.42505
<![CDATA[Angka pengangguran di Indonesia pada tahun 2018 mencapai 6,87 juta orang. Tingginya angka pengangguran ini menunjukkan bahwa masih rendahnya kesadaran untuk melakukan investasi, hal ini di tunjukkan dari masih banyaknya orang yang mencari pekerjaan, yang mengakibatkan tidak pernah terfikirnya untuk melakukan investasi terutama untuk masa depan. Perlu adanya optimalisasi program investasi dengan cara melakuakan pelatihan dalam beberapa aspek yang berkaitan dengan sebelum melakukan investasi, saat proses investasi hingga sudah memasuki masa purnakerja. Untuk sebelum melakukan invetasi tentunya perlu adanya pemilihan investasi yang tepat, wawancara yang sesuai dengan jatidiri dan lain-lain. Sedangkan saat melakukan investasi dan setelah investasi adalah pelatihan di bidang hak-hak yang seharusnya diterima oleh investor agar dapat tetap sejahtera meskipun sudah tidak bekerja lagi. Pengabdian dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis dengan melakukan beberapa rangkaian kegiatan secara berkelanjutan. Pengabdian dilakukan di lapangan lokasi yang pengabdi anggap relevan dengan masalah yang diangkat, yaitu Desa Jatijajar Kecamatan Bergas. Pendekatan yang seperti demikian diharapkan menunjang validitas dari hasil Pengabdian sebagai keluaran yang bermanfaat. Dengan menerapkan kompetensi tersebut di lokasi sasaran demi mengetahui kemanfaatannya. Sehingga akan terjadi sinegritas antara perusahaan dan calon investor.]]>
<![CDATA[The Importance of Applying the Membership Value Toward Savings and Loans Cooperatives in Indonesia ]]>
<![CDATA[Ayup Suran Ningsih]]>;
<![CDATA[Duhita Driyah Suprapti]]>;
<![CDATA[Nurul Fibrianti]]>
<![CDATA[ Sriwijaya Law Review VOLUME 3 ISSUE 2, JULY 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Sriwijaya University, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.28946/slrev.Vol3.Iss2.235.pp225-234
<![CDATA[Cooperative Loans and Savings (KSP) is a business entity that having an essential role as an alternative capital fund which is faster and based on the Membership Principle. According to Law No 25 the Year 1992 concerning Cooperatives states that Cooperatives in Indonesia should operate under the Membership Principle. Cooperatives have social characteristics in the form of prioritizing mutual benefits and interests rather than personal interests and benefits. Thus, cooperatives must become the spearhead of the national economy by collecting and distributing funds. However, the reality, there are still numerous frauds in the process of collecting and distributing funds to raise the deposit and also the high interest and the high late charge. The problem appeared is how the actual management of cooperatives loans and savings to carry out their duties and functions. This research is also dealt with the extent of supervision, which is mandated by the law. KSP needs a proper procedural of supervision for their organization. The Financial Services Authority (OJK) is expected to work together with the Ministry of Cooperative and SMEs Office to supervise Cooperative Loans and Savings because it is found that many injustices have been fallen debtors and it is urgent to revise the law and make KSP is under OJK's supervision. The objective of this research is to examine the management of Cooperative Loans and Savings in Indonesia. The other aim of this research is to provide recommendation and consideration for the Indonesian government to strengthen the supervision of Cooperative Loans and Savings under OJK because there is malpractice regarding the term of interest in KSP. The research method used in this article is the statute method, which is supported by an empirical juridical approach in KSP Mitra Usaha Perkasa]]>
<![CDATA[PEMBERDAYAAN UMKM SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN EKONOMI DAN PENINGKATAN PARIWISATA DI MASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Duhita Driyah Suprapti]]>;
<![CDATA[Miftah Santalia]]>;
<![CDATA[Nena Mahaesti]]>
<![CDATA[ Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 1 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/hp.v1i1.107
<![CDATA[Pada awal tahun 2020 seluruh dunia digemparkan oleh adanya wabah virus corona yang mana mengakibatkan kepanikan dan kekhawatiran seluruh warga dunia. Puncakya pada pertengahan tahun 2020 pandemi covid-19 melanda seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Pandemi tersebut menyebabkan adanya penutupan akses antar daerah di satu negara hingga antar negara di dunia. Pembatasan hingg penutupan akses tersebut dilakukan guna mengurangi dampak penyebaran pandemi yang lebih luas lagi. Namun pembatasan hingga penutupan akses tersebut memiliki dampak yang luar biasa bagi pelaku usaha, dimana mereka mengalami penurunan pendapatan hingga mengalami kebangkrutan. Di Indonesia mengupayakan banyak hal terutama yang bertujuan meningkatkan perekonomian nasional untuk memanfaatkan UMKM yang ada ataupun membentuk UMKM baru yang diharapkan mampu memulihkan perkonomian nasional, sehingga masyarakat yang terlibat dapat memperoleh keuntungan. Penelitian ini mengkaji menegnai bagaimana pemberdayaan UMKM yang merupakan suatu upaya untuk memulihkan perekonomian nasional dimasa Pandemi Covid-19. UMKM ini merupakan suatu harapan dikalangan masyarakat agar kegiatan perekonomian dapat tetap berjalan sehingga kondisi perekonomian nasional juga diharapkan dapat berjalan dengan baik. Penelitian ini juga diharapkan memberikan kontribusi positif dalam meningkatkan upaya pemberdayaan UMKM di Indonesia. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tegal yang mana dianggap relevan dengan masalah yang diangkat, sehingga dapat diperoleh validitas data dan hasil penelitian yang bermanfaat.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH (IKM) DALAM UPAYA PENINGKATAN INVESTASI BERLANDASKAN NILAI PANCASILA ]]>
<![CDATA[Duhita Driyah Suprapti]]>;
<![CDATA[Nina Witasari]]>;
<![CDATA[Riska Alkadri]]>;
<![CDATA[Dewi Puspa Sari]]>;
<![CDATA[Aisyah Putri Arsya]]>;
<![CDATA[Miftah Santalia]]>;
<![CDATA[Slamet Supriadi]]>
<![CDATA[ Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif No. 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/hp.v1i2.160
<![CDATA[Indonesia merupakan negara yang kaya, tidak hanya kaya akan sumber daya alam yang melimpah, namun juga kaya akan sumber daya manusianya yang turut diberikan corak kekhasan antar wilayah. Sebagai negara yang merdeka, Indonesia memiliki tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya, salah satunya melalui pembangunan ekonomi diseluruh wilayah Indonesia. Adanya IKM adalah salah satu upaya nyata pemerintah dalam mendukung perekonomian masyarakat, sehingga masyarakat memiliki daya dalam menggerakkan roda ekonomi. Pemerintah tidak hanya fokus dalam mengembangkan IKM, namun juga dalam perlindungan IKM, konsumen dan investor. Namun, dalam pelaksanaan usaha IKM terdapat hambatan dalam perlindungan kepada pelaku usaha IKM, konsumen dan investor akibat tidak dilaksanakannya prosedur dalam pendirian dan produksi oleh pelaku IKM dan faktor masyarakat sebagai faktor tidak langsung serta faktor dari instansi terkait di Kabupaten Brebes.]]>
<![CDATA[Consumer Protection Due to Music Festival Cancellation: Perlindungan Konsumen Akibat Dibatalkannya Festival Musik ]]>
<![CDATA[Anshari , Muhammad Taher]]>;
<![CDATA[Suprapti, Duhita Driyah]]>
<![CDATA[ Annual Review of Legal Studies Vol. 1 No. 1 (2024) ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.15294/arls.vol1i1.4077
<![CDATA[Consumer rights violations persist at music festivals due to errors and negligence by business actors, resulting in a disregard for legal protections and certainty. This failure in fulfilling legal responsibilities often leads to event cancellations. This study investigates two key issues: (1) Consumer protection following the cancellation of the 2022 Berdendang Bergoyang Festival, and (2) Dispute resolution efforts stemming from business actors' mistakes in the cancellation. Employing empirical juridical methods, including interviews, questionnaires, and document analysis, the research reveals loopholes allowing event organizers to bypass regulations, such as inadequate permits, facilitating exploitation by negligent parties. Resolution strategies involve non-litigation methods, such as mediation, aiming to refund tickets and compensate audiences. Litigation remains an option if agreements cannot be reached. The research concludes that consumer protection mechanisms often fail due to consumer vulnerability and business actors' lack of good faith. Recommendations include regulatory adjustments to eliminate loopholes, ensuring legal compliance and consumer welfare. Effective consumer dispute resolution requires both litigation and non-litigation approaches, emphasizing the importance of governmental and law enforcement intervention to safeguard consumer rights and promote legal certainty in festival arrangements.]]>
