Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Bagaimana Perempuan Mempersepsi Satu Sama Lain dalam Posisi Berkuasa: Studi Kasus Pemilu Legislatif Bulan Erika Bato; Iqbal Saputra Zana; Dyah Kuntorini Dwi Angreni; Desi Andreastuti; Dyah Rahayuning Perwitasari; Lara Ayu Lestari
Jurnal Administrasi Publik Vol 21 No 1 (2025): Jurnal Administrasi Publik
Publisher : Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52316/jap.v21i1.506

Abstract

Keterwakilan perempuan di parlemen didorong dalam pemilihan umum legislatif di Indonesia, yang mencakup pemilihan umum untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. UU No. 7/2017 tentang Pemilu pada Pasal 245 menyatakan bahwa daftar calon anggota legislatif harus memuat sekurang-kurangnya 30% perwakilan perempuan dan untuk setiap 3 orang calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Berdasarkan hasil pemilu dari tahun 1999 hingga 2019, keterwakilan perempuan secara keseluruhan dalam pemilu legislatif mengalami peningkatan. Namun tidak pernah mencapai angka 30% dari keseluruhan anggota legislatif, bahkan setelah undang-undang 30% diberlakukan. Hal ini menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan yang terpilih dalam kontestasi pemilu legislatif dari hasil pemilu masih perlu didorong secara maksimal. Norma sosial dan budaya yang masih cenderung patriarkis membatasi peran perempuan di ranah publik dan politik. Penelitian ini bertujuan untuk memperkuat keterwakilan perempuan di parlemen, melalui komitmen dukungan partai politik dan partisipasi politik perempuan dalam memilih calon anggota legislatif dari keterwakilan perempuan dalam pemilu legislatif untuk memastikan hadirnya kebijakan yang mendukung, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan perempuan di berbagai bidang pembangunan.Metode penelitian yang digunakan adalah tinjauan literatur, di mana kami mengumpulkan dan menganalisis berbagai studi dan laporan yang relevan dari jurnal ilmiah, buku, dan sumber-sumber terpercaya lainnya yang diterbitkan dalam dua dekade terakhir. Hasil penelitian kami menunjukkan bahwa pemilih perempuan tidak memprioritaskan untuk memilih anggota legislatif perempuan. Sistem kepartaian masih meremehkan pendidikan dan kaderisasi politik perempuan
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS DIGITAL DI INDONESIA Dyah Rahayuning Perwitasari; Iqbal Saputra Zana; Kus Indarto; Bulan Erika Bato; Lara Ayu Lestari
卷 8 编号 2 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i2.604

Abstract

Peningkatan pengelolaan sampah di Indonesia menjadi salah satu tantangan utama dalam mencapai keberlanjutan lingkungan. Seiring dengan pesatnya transformasi digital, kebijakan pengelolaan sampah berbasis teknologi mulai diterapkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital di Indonesia, dengan fokus pada kebijakan/program digital seperti SIPSN, SIMBA, CRM, dan smart city. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan transparansi pengelolaan sampah di berbagai daerah di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan systematic scoping review, yang mengkaji berbagai sumber literatur baik dari artikel peer-reviewed maupun grey literature untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena yang terjadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kebijakan pengelolaan sampah berbasis digital telah membawa perubahan signifikan, seperti meningkatkan partisipasi masyarakat melalui platform CRM/JAKI dan menyediakan data yang lebih transparan melalui SIPSN, tantangan utama masih ada dalam hal efisiensi, kecukupan infrastruktur, dan pemerataan implementasi serta kesenjangan digital antara daerah maju dan kurang berkembang. Penelitian ini merekomendasikan perbaikan interoperabilitas data, penguatan infrastruktur digital, serta standarisasi indikator pengelolaan sampah di seluruh Indonesia untuk mendukung pencapaian Indonesia Bersih 2029 secara lebih efektif dan terukur.
The RESPONS KEBIJAKAN INDONESIA TERHADAP PERUBAHAN IKLIM: STUDI LITERATUR TENTANG MITIGASI, ADAPTASI, DAN TANTANGAN IMPLEMENTASI Bulan Erika Bato; Santi Rande; Lara Ayu Lestari; Dyah Rahayu Perwitasari; Iqbal Saputra Zana
卷 8 编号 2 (2025): Journal of Correctional Issues (JCI)
Publisher : Polteknik Ilmu Pemasyarakatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52472/jci.v8i2.605

Abstract

Indonesia, as an archipelagic country, is highly vulnerable to climate change, experiencing sea-level rise, intensified floods and droughts, and altered rainfall patterns affecting food security, coastal areas, and natural resources. In response, the government has outlined mitigation and adaptation strategies, including commitments under the Paris Agreement through the Nationally Determined Contributions (NDCs), aiming for a 29% emissions reduction by 2030, with up to 41% achievable with international support. Local initiatives such as the Climate Village Program (ProKlim) focus on community-based adaptation, while renewable energy is targeted to constitute 23% of the national energy mix by 2025. This qualitative study, based on a literature review of policy documents, international reports, and scientific articles, uses content analysis to explore climate change mitigation, adaptation, financing, and implementation challenges in Indonesia. The findings highlight key policies like RAN-GRK, RAN-API, and ProKlim, with mitigation efforts focused on deforestation, ecosystem restoration, and clean energy. Adaptation strategies center on community empowerment and local resource management. However, challenges remain, including weak coordination, law enforcement, limited private sector engagement, and inadequate domestic financing. Recommendations include improving coordination, enhancing green investment incentives, optimizing financing, and strengthening regulatory enforcement. This study aims to inform more effective and sustainable climate change policies in Indonesia.