Articles
<![CDATA[Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul Di Desa Galesong Kabupaten Takalar ]]>
<![CDATA[Islamiani Azis]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 2 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i2.15243
<![CDATA[Penelitian ini membahas mengenai “Pelaksanaan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar” yang menjadi permasalahan pokok yaitu bagaimana mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di Desa Galesong Kota Kabupaten Takalar dan Apa penyebab sehingga masyarakat semena-mena memerkir perahunya di pesisir pantai. Adapun tujuan penelitian ini adalah 1) untuk lebih mengetahui Mekanisme pengaturan pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul di desa galesong kota kabupaten takalar 2). Untuk lenih mengetahuai apa yang menajadi penyebab sehingga masyarakat semena-mena memarkir perahunya di pesisir pantai. Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, normativ, perundang-undangan dan komperatif. Kemudian teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu interview, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwaa masyarakat desa galesong kota Kabupaten takalar merupakan masyarakat yang mayoritas berpenghasilan sebagai nelayan. Dengan adanya aturan yang mengatur dengan hak asal usul yaitu pada pasal 9 huruf A UU nomor 6 Tahun 2014 desa di berikan kewenagan dal hal hak asal usulnya dan mempertahankan tradisi dan nilai-nilai kemasyarakatannya. Dalam aturan tersebut di ataur mengenai hak asal usul yang di mana termasuk tanah kas desa yaitu lahan parkir di pesisir pantai yang iasa di gunakan para nelayan untuk memerkir perahunya meskipun demikian lahan perkir yang di sedikan hanya untuk masyarakat desa galesong kota akan tetapi sering kali ada saja masyarakat yang bukan warga dari desa galesong kota yang datang untuk menyimpan perahunya di lahan parkir pesisir pantai desa galesong kota. Implikasi penelitian ini adalah 1) Di harapkan kepada pemerintah Kabupaten, Keciamatan maupun desa agar lebih intensif dalam membuat aturan yang menyangkut hak asal usul desa terkhusus pada tanah khas desa 2) Di harapkan kepada masyarakat agar lebih meningkatkan kesadaran dalam memarkir perahunya dengan tepat dan tidak mengambil hak orang lain]]>
<![CDATA[Jual Beli Boedel Warisan Tanpa Adanya Surat Penetapan Ahli Waris ]]>
<![CDATA[Irfan Sabri Hamzah]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 2 No 2 (2020): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v2i2.15369
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang masalah harta warisan yang merupakan permasalahan yang sangat rumit sehingga sebagian besar masyarakat di pedesaan cenderung memilih menggunakan aturan adat dalam proses pembagian warisannya. Namun bagi sebagian orang persoalan harta warisan ini bahkan bisa menimbulkan peperangan, pembunuhan, perpecahan hingga saling fitnah dalam keluarga. Beberapa fenomena tersebut bisa kita jumpai di Desa Manimbahoi Kecamatan Parigi Kabupaten Gowa. Dimana mayoritas masyarakat di Desa tersebut melakukan proses pembagian harta warisan dengan menggunakan aturan adat sehingga dalam hal ini tidak dilakukannya proses peralihan hak atas tanah. Hal ini dikarenakan sudah menjadi tradisi turun temurun dan dianggap legal di daerah tersebut.]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Oleh Badan Pertanahan Nasional Berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara ]]>
<![CDATA[Riski Apriani]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 1 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i1.16747
<![CDATA[This research is the result of qualitative field research to answer legal issues proposed by the author to be investigated using data collection techniques, namely, descriptive data in the form of written or spoken words from people and actors who can be observed. analysis is temporary and will always evolve or change as long as researchers go down and leave the field. From the research that has been done, the authors get the following results: That in the implementation of the cancellation of the shm after a PTUN decision which is inward in nature can only be carried out by the National Land Agency with due regard to this decision, related to how the binding legal force is in canceling the ownership certificate by BPN based on the PTUN decision, BPN cannot automatically cancel the ownership certificate, one of the conditions that needs to be considered is related to canceling the ownership certificate if the decision issued by the PTUN is a decision that is inconsistent both in the verdict and the result of the decision, so that only then can the ownership certificate be canceled by BPN. In resolving land cases, the names of disputes, conflicts and land cases are distinguished according to the regulation of Permenag No.11 of 2016]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Mahasiswa Kebidanan Dalam Praktik Klinik Kebidanan Di Rumah Sakit Batara Guru Belopa ]]>
<![CDATA[Elmiati Nurdin]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 2 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i2.18769
<![CDATA[Dalam proses pembelajaran Praktik klinik, mahasiswa kebidanan tidak terlepas dari konsekuensi hukum sebab selama pelaksanaan praktik klinik (PKK) terjadi interaksi antara mahasiswa dengan pasien sehingga tidak menutup kemungkinan terjadinya risiko kebidanan yang dapat merugikan pasien. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui batas kewenangan dan perlindungan hukum yang diberikan kepada mahasiswa PKK pada saat terjadi risiko tindakan kebidanan yang di lakukan di rumah sakit Batara Guru Belopa. Jenis penelitian yaitu penelitian hukum empiris dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara dan studi Pustaka, analisis data secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan kewenangan mahasiswa PKK pada saat memberikan tindakan askeb diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan No. 1069 tentang Pedoman Klasifikasi dan Standar Rumah Sakit Pendidikan yang menjelaskan bahwa “Terdapat batas kewenangan penanganan kasus dan prosedur mahasiswa yang tercantum dalam buku panduan peserta didik yang disusun oleh bagian akademik atau ketua program studi”. Namun batas kewenangan tersebut masih tidak jelas sehingga pemberian tindakan askeb tanpa bimbingan dan pengawasan sepenuhnya dari bidan dapat menimbulkan risiko medis. Selanjutnya Mahasiswa PKK mempunyai perlindungan hukum jika melakukan tindakan askeb sesuai dengan Standar Operasional prosedur (SOP), dan teori yang telah diterima di institusi pendidikan kebidanan.]]>
<![CDATA[Efektifitas Dan Dampak Peranan Tahanan Pendamping dalam Proses Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan ]]>
<![CDATA[Nur Alim Hamzah]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 4 No 3 (2022): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Law Department, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v4i3.19385
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui efektifitas dan dampak peranan tamping dalam proses pembinaan Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II sungguminasa. penelitian lapangan dengan pendekatan empiris yang merupakan salah satu metode penelitian yang menggunakan data deskriftif berupa perkataan dari pihat atau dari orang orang yang dapat diamati yang kemudian dalam penyusunannya ini di dukung dengan berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan peranan tahanan pendamping dalam proses pembinaan di Lembaga Permasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa Cukup efektif sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengankatan dan Pemberhentian Pemuka dan Tamping Pada Lembaga Permasyarakatan. Peranan tamping dalam melaksanakan proses pembinaan lembaga permasyarakatan kepada narapidana dalam bentuk yakni peranan tamping dalam aktifitas penyuluhan dan aktifitas rohanai, pembinaan dana aktifitas jasmani, tamping sebagai fasilitator, peran dalam melaksanakan bimbingan kerja sesuai minat dan keahlian narapidana dan peran tamping dalam dalam mengatasi minimnya anggaran.serta dampak yang dapat di timbulkan dengan peranan tamping dalam proses pembinaan lembaga permasyarakatan antara lain :tamping sebagai agen penyelundup barang terlarang, sebagai pengontrol jaringan kriminalitas dalam lapas, serta dapat menciptakan tukar menukar kepentingan yang tidak sehat antara narapidana dan petugas.]]>
<![CDATA[STRATEGI HARMONISASI REGULASI HUBUNGAN PUSAT DAN DAERAH ]]>
<![CDATA[Abd Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 12 No. 1 (2018): BILANCIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/blc.v12i1.332
<![CDATA[Harmonization of regulation between center government and regional government at harmonious how in relation center government and regional government which consist of relation of power (distribution of governmental affairs), monetary, and controlling. Third of this relation component can walk harmonious if regulasi arranging it harmonious also. Law about Local Government can be made as mains law to start to repair of relation center government and regional government in regulation.]]>
<![CDATA[MENINGKATAN PERILAKU ANTI KORUPSI MELALUI MODEL INVESTIGATIVE REPORT: INTEGRASI MATA PELAJARAN AGAMA DAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI ]]>
<![CDATA[Istiqamah]]>;
<![CDATA[Abd. Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum Vol. 16 No. 1 (2022): BILANCIA ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palu ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24239/blc.v16i1.865
<![CDATA[This study aims to improve students' anti-corruption behavior through the integration of religious education and anti-corruption education subjects. The research method uses an investigative report learning model that focuses on high school students in Gowa Regency as a sample. The investigative report learning model has proven to be successful in increasing the understanding of high school students about anti-corruption actions and behavior. Students' understanding of anti-corruption actions and behavior that initially only revolved around the government level has increased at a wider level, where students are able to identify directly in the field through investigation sheets, such as the home environment and the market environment. Some of the actions that can be identified are the act of reducing the scales, hoarding basic materials, and providing inappropriate materials. Furthermore, the role of religious teachers is also very large by providing interventions in the form of explaining the relationship between the Qur'an and the story of the Prophet Muhammad SAW to students' findings about acts that are considered acts of corruption. The final impact obtained is that students' understanding of anti-corruption actions and behavior will increase and psychologically will help students to avoid acts of corruption and spread the importance of anti-corruption behavior.]]>
<![CDATA[The Roles of Advocate Professional Education in Improving the Quality and Competitiveness of Sharia and Law Alumni ]]>
<![CDATA[Rahman Syamsuddin]]>;
<![CDATA[Abd Rais Asmar]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 9 No 2 (2022): Volume 9 Nomor 2 Desember 2022 ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v9i2.33177
<![CDATA[This study aimed to determine the quality and competitiveness improvement of alumni of the Faculty of Sharia and Law (FSH), Alauddin State Islamic University Makassar (UINAM), through the Special Advocates Professional Education (PKPA). The method uses a normative juridical approach with quantitative data collection using surveys. The results show an increase in the quality of alumni after participating in PKPA from the aspect of graduate user satisfaction, such as law offices, state institutions, and the private sector. The quality of PKPA UINAM as a printer of advocates also increases periodically as well as the enthusiasts of participants. Following that, the competitiveness shown by the short waiting period of work, which is 3.5 months, and the contribution graduates, who can contribute as much as 15% of the total national Advocate Profession Exam (UPA) participants. It shows the implications given by making the competitiveness of alumni able to compete nationally and globally.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi Atas Kebiasaan Masyarakat Romang Polong Di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa) ]]>
<![CDATA[Hamzah, Ahmad Zakiy Mubaraq]]>;
<![CDATA[Asmar, Abd. Rais]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 3 No 3 (2021): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v3i3.16290
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang Tinjauan Hukum Keberadaan Minuman Ballo (Studi atas kebiasaan masyarakat Romang Polong di Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Dapat ditarik tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami tentang Pengaturan dan Penegakan hukum terhadap keberadaan minuman Ballo pada Masyarakat Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa. Studi bermaksud untuk mengungkap kebiasaan masyarakat dalam mengkonsumsi minuman ballo, padahal masyarakat ini adalah mayoritas muslim dan taat beragama. Kebiasaan berbanding terbalik dengan keyakinan terhadap agama mereka. Jenis Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif lapangan dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan pendekatan yuridis. Adapun sumber data penelitian ini adalah sumber data primer dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden, yakni tokoh masyarakat, pemerintah kelurahan dan pelaku minum ballo serta mantan pelaku yang sudah sadar. Di samping data sekunnder juga menggunakan sekunder, yakni mengkaji undang-undang dan bahan-bahan pustaka lainnya. Selanjutnya metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Romang Polong Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa, dengan melakukan wawancara langsung dengan Masyarakat dan Kepala Kelurahan Romang Polong, dan mengambil data di Kepala Kelurahan. Adapun hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: 1) Dampak atau pengaruh yang ditimbulkan oleh keberadaan Minuman Ballo di Masyarakat Romang Polong masih banyaknya terjadi tindak pelanggaran di lingkungan masyarakat akibat mengkonsumsi minuman Ballo. Biasa dalam bentuk mabuk-mabukan, berteriak-teriak mengganggu ketenteraman masyarakat. 2) Faktor-faktor yang menyebabkan mengkonsumsi minuman Ballo adalah di samping menghargai ajakan dari teman, juga pengaruh lingkungan, pengantar tidur serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang aturan minuman keras dan kurangnya pengetahuan tentang ajaran Islam. Implikasi penelitian ini dapat menjadi referensi atau masukan bagi pemerintah dan masyarakat yang terkait dengan masalah penegakan hukum terhadap Keberadaan minuman Ballo dan diharapkan Peraturan berjalan sesuai dengan yang diharapakan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Peraturan Daerah tentang Lembaga Adat Daerah: Studi Kabupaten Gowa ]]>
<![CDATA[Amin, Imran Rosyadi]]>;
<![CDATA[Marilang]]>;
<![CDATA[Asmar, Abd. Rais]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 5 No 1 (2023): ALDEV ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v5i1.21153
<![CDATA[Pokok masalah dalam penelitian ini menyoal tentang efektivitas PERDA No.5 Tahun 2016 Tentang Lembaga Adat Daerah di Kabupaten Gowa Serta Faktor-Faktor yang menjadi Pendukung dan Penghambat dalam Proses Implementasi Perda LAD ini. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang bersifat deskriptif. dimana dalam hal ini peneliti berfokus pada kondisi dan situasi masyarakat yang ada khususnya di Kabupaten Gowa. Proses perancangan, pembahasan, dan penetapan dalam pembuatan Perda LAD di Kabupaten Gowa telah mengikuti prosedur penyusunan Pembuatan Perda. Namun melalui proses panjang sebelum perda ini di sah kan, ada beberapa pasal yang di ubah termasuk dari judul perda ini sendiri setelah diadakan evalusi oleh beberapa pihak diantaranya adalah mengenai angka 3 Bupati adalah Bupati Gowa sebagai ketua lembaga adat daerah yang menjalankan fungsi dan peran sombayya selanjutnya, dalam proses perjalanannya Perda LAD ini menimbulkan konflik antar pemerintah daerah Dalam proses perancangan, pembahasan dan penetapan Perda LAD di Kabupaten Gowa mengalami dinamika.]]>
