Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Strategi Badan Wakaf Indonesia dalam Meningkatkan Kepercayaan Generasi Z terhadap Wakaf Digital: - Hadiyanto Arief; Abdul Aziz; Abunazar Alim
Indonesian Journal of Innovation Multidisipliner Research Vol. 4 No. 3 (2026): Juli - September
Publisher : Institute of Advanced Knowledge and Science

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69693/ijim.v4i3.1853

Abstract

Perkembangan teknologi digital mendorong transformasi pengelolaan wakaf melalui platform digital sebagai inovasi dalam meningkatkan penghimpunan dan penyaluran dana wakaf. Meskipun demikian, kepercayaan Generasi Z terhadap wakaf digital masih menjadi tantangan dalam mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat kepercayaan Generasi Z terhadap wakaf digital, mengkaji strategi Badan Wakaf Indonesia (BWI) dalam membangun kepercayaan tersebut, serta menganalisis efektivitas strategi yang diterapkan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis dokumen. Data diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap kebijakan, laporan, dan publikasi resmi BWI, serta studi kepustakaan yang relevan, kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan Generasi Z terhadap wakaf digital dibentuk oleh interaksi antara kredibilitas kelembagaan (ability, benevolence, integrity), persepsi kemudahan dan kegunaan teknologi, serta karakteristik difusi inovasi berupa keunggulan relatif, kesesuaian, dan keterlihatan hasil. Strategi BWI yang meliputi digitalisasi layanan, penguatan regulasi dan sertifikasi nazhir, transparansi dan akuntabilitas, kampanye literasi digital, kolaborasi dengan fintech dan perbankan syariah, serta optimalisasi media sosial terbukti berkontribusi terhadap peningkatan kepercayaan, meskipun keberhasilannya masih lebih menonjol pada aspek pembangunan sistem dibandingkan perubahan perilaku masyarakat secara menyeluruh. Temuan ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola digital yang akuntabel dan adaptif terhadap karakteristik Generasi Z menjadi faktor kunci dalam memperluas partisipasi pada ekosistem wakaf digital di Indonesia.  
Analisis Kebijakan Pesantren Ramah Anak dalam Perspektif Perlindungan Hak Anak di Lembaga Pendidikan Keagamaan Abdul Aziz; Tiara Melani; Riyan Irhamsyah; Amelia Amelia; Maya Yunus
Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD) Vol. 6 No. 1 (2026): Maret : Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Publisher : Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jurdikbud.v6i1.10841

Abstract

The Child-Friendly Islamic Boarding School (Pesantren Ramah Anak/PRA) policy is a strategic effort to create a safe, inclusive, and child rights-oriented environment in Islamic boarding schools. This article analyzes the Child-Friendly Islamic Boarding School policy from the perspective of Islamic Education Management and its relationship with child rights protection in religious educational institutions. The research uses a qualitative approach through literature study and policy analysis of regulations, Islamic education management literature, and previous studies. Data analysis was conducted using content analysis techniques based on the functions of Islamic education management, namely planning, organizing, implementing, and supervising. The results of the study show that the Child-Friendly Islamic Boarding School policy is in line with the principles of Islamic Education Management, particularly the values of justice, trust, and benefit, but still faces implementation obstacles such as limited human resources, weak supervision, and resistance from the boarding school culture. This study confirms that the success of the Child-Friendly Islamic Boarding School policy depends on strengthening integrated and sustainable Islamic education management to ensure the protection of children's rights.