Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.562
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Kolaboratif Sains
Imalah
Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Raudhatul Iman Sumenep
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Pembulatan Harga dalam Transaksi Jual Beli Perspektif Hukum Islam: Rounding Prices in Sale and Purchase Transactions from an Islamic Law Perspective Karolus Charlaes Bego; Hamzah Mardiansyah; Muhammad Umar Kelibia; Diana Pujiningsih; Imalah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6034

Abstract

Pembulatan harga dalam transaksi jual beli merupakan praktik yang umum dilakukan untuk mempermudah proses pembayaran dan administrasi. Namun, dalam perspektif hukum Islam, pembulatan harga perlu dianalisis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan larangan terhadap gharar (ketidakpastian) serta riba (bunga). Artikel ini membahas konsep pembulatan harga dari sudut pandang hukum Islam dengan mengidentifikasi bagaimana praktik ini dapat mempengaruhi keadilan dalam transaksi. Melalui analisis terhadap prinsip-prinsip syariah dan praktik pembulatan harga yang umum, artikel ini memberikan panduan tentang bagaimana pembulatan harga dapat dilakukan dengan mematuhi ketentuan syariah. Penelitian ini menemukan bahwa pembulatan harga yang dilakukan secara adil dan dengan persetujuan kedua belah pihak dianggap sesuai dengan hukum Islam, asalkan tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil. Artikel ini menyimpulkan bahwa untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum Islam, pembulatan harga harus dilakukan dengan transparansi dan persetujuan bersama, serta dalam batas-batas yang wajar
Hak Menggugat Cerai Bagi Laki-Laki Dan Perempuan Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi: The Right to File for Divorce for Men and Women: Perspective of the Marriage Law and Compilation Imalah; Atikatul Himmah; Imroatin; Kalijunjung Hasibuan; Herniawati
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 11: November 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i11.6359

Abstract

Hak menggugat cerai bagi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia. Meskipun keduanya mengatur perceraian, terdapat perbedaan mendasar dalam akses dan prosedur yang sering kali menguntungkan pihak laki-laki. KHI memberikan hak talak kepada suami tanpa melalui pengadilan, sementara perempuan harus melalui proses yang lebih panjang dan kompleks untuk menggugat cerai. Artikel ini menganalisis ketidaksetaraan ini dan menyoroti pentingnya reformasi hukum yang menjunjung kesetaraan gender dalam sistem perceraian Indonesia. Selain itu, diperlukan perubahan sosial dan budaya untuk mengurangi stigma terhadap perempuan yang menggugat cerai, demi terciptanya sistem perceraian yang lebih adil dan inklusif.
Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menyelesaikan Sengketa Pilkada di Indonesia: The Role of the Constitutional Court in Resolving Regional Election Disputes in Indonesia Ernesta Arita Ari; Firzhal Arzhi Jiwantara; Johny Koynja; Imalah; Edy Sony
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 12: Desember 2024 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i12.6657

Abstract

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran strategis dalam menyelesaikan sengketa pilkada di Indonesia untuk menjaga integritas demokrasi. Berdasarkan Pasal 24C UUD 1945, MK memastikan sengketa pilkada diselesaikan secara adil, transparan, dan final. Penelitian ini menganalisis peran MK dalam menangani sengketa Pilkada , termasuk pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), serta tantangan yang dihadapi, seperti tingginya jumlah perkara dan kompleksitas kasus. Dengan mekanisme peradilan cepat, MK memberikan kepastian hukum melalui putusan final dan mengikat. Putusan seperti Nomor 85/PUU-XX/2022 menegaskan kewenangan permanen MK dalam menyelesaikan sengketa pilkada , meskipun badan peradilan khusus belum terbentuk. Selain menyelesaikan konflik, MK berperan sebagai pengawal demokrasi dan pelindung hak konstitusional warga negara, yang berkontribusi pada penguatan sistem demokrasi dan pelaksanaan Pilkada yang lebih baik di masa depan.
Co-Authors Atikatul Himmah Diana Pujiningsih Edy Sony Ernesta Arita Ari Hamzah Mardiansyah Herniawati Imroatin Johny Koynja Kalijunjung Hasibuan Karolus Charlaes Bego Muhammad Umar Kelibia