Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Tindak Pidana Cybercrime: Tantangan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Kejahatan di Dunia Maya (Desember 2024): Cybercrime: Criminal Law Challenges in Tackling Cybercrime (December 2024) Karolus Charlaes Bego; Fajar Rahmat Aziz; Riadi Asra Rahmad; Sunarto; Heri Budianto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 1: Januari 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i1.6740

Abstract

Cybercrime, atau yang lebih dikenal sebagai cybercrime, telah menjadi masalah yang semakin kompleks di seluruh dunia seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Jaringan internet memungkinkan berbagai jenis kejahatan yang sebelumnya terbatas pada ruang fisik untuk dilakukan dengan mudah. Cybercrime mencakup berbagai jenis kejahatan, seperti peretasan, penipuan elektronik, penyebaran konten ilegal, dan kerusakan infrastruktur penting negara. Seringkali, sistem hukum pidana Indonesia saat ini tidak dapat mengikuti perkembangan cepat teknologi ini. Tujuan dari artikel ini adalah untuk menyelidiki tantangan hukum pidana yang dihadapi Indonesia dalam menangani kejahatan di dunia maya dan menawarkan solusi untuk meningkatkan kemampuan penanggulangan kejahatan di dunia maya.
Analisis Hukum Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Pertamax dalam Perspektif Undang-Undang Migas: Criminal Law Analysis of Pertamax Counterfeiters from the Perspective of the Oil and Gas Law Samuji; Dwi Nurahman; Sumartini Dewi; Dwinanda Linchia Levi Heningdyah Nikolas Kusumawardhani; Sunarto
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 8 No. 3: Maret 2025 - Jurnal Kolaboratif Sains (JKS)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v8i2.7185

Abstract

Tindakan pemalsuan Pertamax yang dilakukan oleh pihak tertentu untuk meraih keuntungan secara ilegal bukan hanya merugikan konsumen, tetapi juga berpotensi membahayakan keselamatan serta keberlanjutan industri energi di Indonesia. Pemalsuan bahan bakar, khususnya Pertamax, dapat dianggap sebagai tindak pidana dalam perspektif hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks Undang-Undang Migas (Minyak dan Gas). Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana yang terkait dengan pemalsuan Pertamax, serta menganalisis penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Migas terhadap praktik tersebut. Dengan pendekatan normatif, artikel ini akan menelusuri regulasi yang berlaku dan memberikan penjelasan terkait pelanggaran yang terjadi dalam pemalsuan bahan bakar ini.
Cybercrime and Law Enforcement Challenges in the Era of Criminal Law Digitalization Juhari; Sunarto; Zabidin
International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) (Special Issue) - International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS) October 2
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/ijhess.v7i4.8939

Abstract

The rapid advancement of information technology in the digital era has brought significant convenience to various aspects of human life, yet it has also given rise to new forms of criminal behavior known as cybercrime. This phenomenon encompasses a wide range of unlawful acts such as hacking, data theft, online fraud, and the dissemination of false information, all of which can cause serious social and economic harm. Such developments demand a legal system that can adapt to the dynamic, borderless, and often untraceable nature of cyberspace. This article aims to describe the various types of cybercrimes emerging in Indonesia, analyze the key challenges in law enforcement, and propose strategic measures to strengthen the effectiveness of their handling. The study employs a qualitative method with a normative juridical and descriptive-analytical approach through the examination of relevant literature, legal frameworks, and national research findings. The results indicate that law enforcement against cybercrime in Indonesia faces several obstacles, including regulatory gaps that fail to keep pace with technological progress, limited resources among law enforcement personnel, the complexity of digital evidence, and weak inter-agency and cross-border coordination. Therefore, it is essential to harmonize existing regulations, enhance the technical capacity of law enforcement officers, foster effective international cooperation, and promote public education on digital security to ensure that the national criminal justice system can respond comprehensively and adaptively to the challenges of digitalization.