Garuda - Garba Rujukan Digital

DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK Bahroni, Achmad; Sari, Ariella Gitta; Widayati, Satriyani Cahyo; Sulistyo, Hery
Transparansi Hukum Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Dispensasi kawin adalah sebuah kebijakan hukum yang memberikan kebolehan bagi anak-anak dibawah umur yang memenuhi kaidah dimana diatur dalam dispensasi tersebut untuk dapat melangsungkan perkawinan yang sah secara hukum di Indonesia. Dimana sebenarnya sesuai dengan peraturan UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 usia mereka masih dibawah batas kedewasaan dan tentu saja belum dapat menikah. Kasus yang sering terjadi dan melatarbelakangi dispensasi kawin ini adalah banyaknya kehamilan-kehamilan diluar nikah pada usia remaja. Dispensasi kawin diberikan dengan tujuan utama untuk memberikan kepastian hukum bagi bayi yang akan dilahirkan. Penelitian ini adalah penelitian normatif deskriptif, data akan disajikan dalam bentuk narasi-narasi dan diharapkan dapat dipahami. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebenarnya meskipun menjadi solusi secara hukum, namun dispensasi nikah dirasa tidak mendidik bagi generasi penerus. Dikhawatirkan secara sosial, makin marak terjadi pernikahan-pernikahan dini yang berasal dari dispensasi kawin dan menjadi keluarg yang buruk karena tidak siapnya mental dan spiritual. Peran keluarga sangat dibutuhkan dalam hal ini agar anak-anak yang tiba-tiba terpaksa menjalani kehidupan berumah tangga, tetap mendapatkan kasih sayang orang tua dan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik hingga dewasa. Perlindungan anak yang paling efektif tetaplah perlindungan dan pemahaman cinta kasih dari orang tua dan lingkungan keluarganya. jangan sampai terjadi pembullian, olok-olok dan lain sebagainya yang akan menghancurkan harapan sang anak. Kata Kunci : dispensasi kawin, perlindungan anak

KEDUDUKAN HUKUM PIDANAiINTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGANiINTERNASIONAL Windradi, Fitri; Sudarmanto, Hery Lilik; Sulistyo, Hery
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1508

AbstrakDalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan hukum pidana internasional saat ini di dalam memainkan perannya sebagai bentuk upaya di dalam memberikan perlindungan hukum dalam mengatasi permasalahan yang seringkali timbul dalam hubungan internasional antar negara. Meningkatnya kejahatan internasional secara kualitas maupun kuantitas kejahatan lintas batas negara antara lain disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bipolar ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.Â Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pidana Internasional, Hubungan Internasional.

CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA Setiono, Gentur Cahyo; Sulistyo, Hery; widayati, satriyani cahyo
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1510

ABSTRAKLembaga jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang berkembang di Indonesia khususnya untuk jaminan benda bergerak. Lembaga jaminan ini lahir untuk mengurangi resiko atas kredit yang diberikan oleh bank, jaminan harta benda milik debitor merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan pengembalian dana yang telah dikucurkan. Dalam hal debitor tidak dapat melaksanakan prestasi yang telah disepakati dalam hal ini tidak dapat menyelesaikan kredit pinjaman maka obyek jaminan akan dieksekusi (lelang) dan digunakan sebagai pelunasan hutang-hutang debitor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normative untuk mengetahui kekuatan eksekutorial lembaga jaminan fidusia atas obyek jaminan, ketika pihak debitur dalam keadaan tidak mampu melaksanakan kewajibannya (cidera janji).Â Â Â Kata Kunci : Â Fidusia, Jaminan Kebendaan, Kredit, Cidera JanjiÂ

Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri Bramantyo, Rizki Yudha; Rahman, Irham; Sulistyo, Hery; Windradi, Fitri
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.2005

ABSTRAK Sistem religi terdiri dari lima komponen, yaitu: (1) emosi keagamaan (2) sistem keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, (3) Sistem ritus dan upacara merupakan sistekm komunikasi antara manusia dengan Tuhannya, (4) Kesatuan sosial yang satuan komunikasi, (5) sarana prasarana peribadatan.Kelima komponen tersebut terjalin sangat erat satu dengan yang lain menjadi suatu sistem yang terintegrasi secara bulat. Emosi keagamaan merupakan suatu getaran yang menggerakan jiwa manusia, emosi keagamaan dapat dirasakan oleh setiap orang. Hal tersebut tampak dalam tindakan ibadah, berdoâ€™a yang dibungkus oleh aspek cultur dan budaya yang ada. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi di daerah lereng gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan masyarakat dan sistem religi dalam perspektif globalisasi daerah lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri. Adapun pendekatan penelitian dengan pendekatan kualitatif, dan teknik penentuan informan dengan teknik purposive. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi partisipasi, wawancara dan dokumentasi sebagai pengumpulan data pendukung. Setelah data terkumpul kemudian dilakukan uji keabsahan data melalui triangulasi data, yang kemudian dilakukan analisis interaktif dari Milles dan Huberman. Setelah melalui pengumpulan data, uji keabsahan data, dan analisis interaktif yang dilakukan kemudian dihasilkan hasil penelitian sebagai berikut : Kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi telah banyak merubah minimal tergesernya nilai-nilai, norma dan adat istiadat lokal menjadi mengglobal. Banyak perilaku sosial yang juga ikut berubah sebagai dampak dari kemajuan teknologi. Banyak kegiatan keagamaan yang juga dipengaruhi oleh teknologi tersebut, misalnya kitab suci Alqurâ€™an atau kitab agama lain, ataupun ajaran lain yang dapat direkam dalam memori teknologiu komunikasi tersebut. Demikian juga dengan aktivitas keagamaan lain yang terpengaruh oleh keberadaan teknologi tersebut. Kebiasaan hidup sehari-hari masyarakat tidak bisa lepas dari mass media komunikasi (Handphone). Kata Kunci : Masyarakat, Sistem Religi dan Globalisasi.

TINJAUAN YURIDIS TENTANG PERJUDIAN ONLINE DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Sulistyo, Hery; Ardjayeng, Lindu
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Perjudian online merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau smatphone dengan koneksi pada jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainanya. Perjudian online merupakan perbuatan yang illegal yang diatur dalam Pasal 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum atas tindak pidana perjudian online menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik dan bagaimana pertangung jawabannya menurut undang-undang. tersebut metode yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu normative dengan menggunakan studi kepustakaan dan Undang-Undang yang terkait dalam perjudian online adapun hasik penelitian ini yaitu ketentuan hukum tindak pidana perjudian online diatur dalam pasal 27 ayat 2 sebagai perbuatan yang dilarang sedangkan pertanggung jawaban pidananya menurut Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Pasal 45 ayat 1 menyebutkan bahwa pelaku perjudian online mendapatkan saksi pidana paling lama 6 tahun dana tau denda paling banyak 1 millyar. Kata Kunci :Tindak Pidana, Perjudian online, Internet

PRINSIP-PRINSIP HAK ASASI MANUSIA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PIDANA YANG TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN â€“ PERMASALAHAN POLITIK DI INDONESIA Sulistyo, Hery; Leksono, Totok Minto
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

ABSTRAK Kasus pembunuhan yang dilatar belakangi oleh kepentingan politik dimasa orde baru merupakan suatu kejahatan kemanusiaan, dimana pada masa itu HAM dikesampingkan. Lebih parahnya lagi pemerintah seakan-akan menutup mata pada masa itu. Disini peran Komnas HAM sangat penting dalam pengungkapan kasus tersebut. Berdasarkan analisa data yang dilakukan, diperoleh kesimpulan bahwa dalam hal penyelesaian kasus tindak pidana pembunuhan yang terkait dengan politik belum dapat terselesaikan sampai saat ini. Hal itu dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah akan penanganan kasus tersebut. Kasus tersebut sebenarnya dapat diselesaikan dengan pengadilan ham dan rekonsiliasi. Dalam hubungan antara penyelesaian kasus tersebut dengan prinsip ham sangatlah berkaitan,karena dalam hal ini pemerintah dapat menjadikan prinsip ham tersebut sebagai patokan/acuan dalam menangani kasus tersebut selain menggunakan undangundang. Lemahnya hukum di Indonesia merupakan salah satu sebab mengapa kasus pada masa lampau sulit untuk terselesaikan. Diharapkan kedepannya pemerintah dapat dengan tegas menindak lanjuti permasalahan tersebut agar pelanggaran kasus kejahatan kemanusiaan tidak terulang kembali. KataKunci : Politik Pembunuhan, Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, Penyelesaian Kasus, Prinsip-Prinsip HAM

Title

Found 6 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 6 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 6 Documents
Search