Sudarmanto, Hery Lilik
Unknown Affiliation

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

KEDUDUKAN HUKUM PIDANAiINTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGANiINTERNASIONAL Windradi, Fitri; Sudarmanto, Hery Lilik; Sulistyo, Hery
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v4i1.1508

Abstract

AbstrakDalam menentukan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka berdasarkan latar belakang masalah, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peran dan kedudukan hukum pidana internasional saat ini di dalam memainkan perannya sebagai bentuk upaya di dalam memberikan perlindungan hukum dalam mengatasi permasalahan yang seringkali timbul dalam hubungan internasional antar negara. Meningkatnya kejahatan internasional secara kualitas maupun kuantitas kejahatan lintas batas negara antara lain disebabkan oleh transisi sistem internasional dari bipolar ke sistem multipolar dan terjadinya globalisasi yang dilandasi pesatnya perkembangan sistem teknologi dan informasi. Dalam penelitian ini digunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.Penelitian hukum normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat.Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Pidana Internasional, Hubungan Internasional.
REFLEKSI SEMANGAT NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN DI ERA MILENIAL Sudarmanto, Hery Lilik; Sulistyo, Herry
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.4383

Abstract

Definisi ungkapan pahlawan atau kata “pahlawan” berasal dari bahasa Sansekerta “phala”, yang bermakna hasil atau buah. Melalui pencampuran lidah dan kata-kata phala kemudian berkembang menjadi pahala atau piala yang bermakna penghargaan atas keberhasilan. Dengan demikian kata pahlawan adalah seseorang yang berpahala yang perbuatannya memiliki dampak luar biasa yang berhasil dan berguna bagi kepentingan masyarakat. Perbuatan yang berguna bagi khalayak ramai sudah barang tentu akan dihargai dan dianggap sebagai sebuah jasa yang mahal, ekslusif dan tak ternilai harganya, sehingga orang yang berbuat itu pantas untuk disebut pahlawan. Oleh karena jika seseorang sudah bisa berbuat untuk membantu kepentingan orang lain, baik untuk kepentingan perorangan maupun negara, maka dia layak dan berhak untuk disebut (bukan digelari) pahlawan, terlepas besar atau kecilnya perbuatan yang dilakukan orang tersebut.
KEJAHATAN HAK MEREK YANG DIANGGAP SEBAGAI TINDAK PIDANA DELIK ADUAN Tinjauan Yuridis, Putusan (MA) No.816 K/PID.SUS2018 Sudarmanto, Hery Lilik; Sari, Ariella Gitta
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (942.23 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i1.812

Abstract

ABSTRAKSI Kejahatan hak merek di Indonesia bukan suatu kasus baru dalam tindak pidana yang terjadi.Sudah banyak yang menjadi contoh dari kejahatan tindak pidana ini.Salah satunya adalah yang ada dalam penelitian kal ini.Kejahatan merek merupakan pelanggaran menggunakan nama atau merek atau kode barang dan/atau jasa yang telah terdaftar tanpa izin pemilik terlebih dahulu. Dalam pasal 90 Undang-Undang No.15 Tahun 2001 telah diatur secara jelas tentang tindak pidana kejahatan hak merek. Disamping itu dalam Pasal 94 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang merek juga menambahkan “Barang siapa memperdagangkan barang dan/atau jasa yang diketahui bahwa barang dan/atau jasa tersebut merupakan hasil pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasa 90, Pasal 91, Pasal 92, dan Pasal 93 dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu (1) tahun atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Putusan (MA) No.816 K/PID.SUS2018
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA Sudarmanto, Hery Lilik; Mafazi, Agung
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.456 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i2.853

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Cyberbullying dan kasus Cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau studi perpustakaan tentang pengertian Cyber Space, Bullying,Cyberbullying, contoh kasus Cyberbullying, dan kasus Cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Kasus untuk penelitian ini adalah kasus penganiayaan yang terjadi kepada Audrey. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwapara ketiga pelakuyang melakukan penganiayaan kepada Audrey justru adalah korban Cyberbullying yang dilakukan oleh Audrey. Sedangkan hasil akhir dari persidangan yaitu ketiga pelaku tersebut yang sebenarnya adalah korban Cyberbullying dijerat dengan Pasal 76C juncto, dan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena proses diversi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah gagal. Sedangkan Audrey yang sebenarnya adalah pelaku Cyberbullying tidak mendapatkan hukuman apapun karena ketiga pelaku tidak melaporkan tindakan Cyberbullying yang dilakukan oleh Audrey. Kata Kunci : Cyber Space, Bullying, Cyberbullying
Legal Protection Analysis Of Maria Cave As a Spiritual Tourism Sudarmanto, Hery Lilik
Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan Politik (JISoP) Vol 2 No 1 (2020)
Publisher : Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33474/jisop.v2i1.5043

Abstract

The tourism potential in Indonesia is very significant. However, based on the phenomenon that occurs in several tourist destinations around the world it is found that many tourist attractions are especially damaged in Indonesia due to irresponsible actions. The purpose of this study was to reveal the legal protection of one of the tourist attractions in Indonesia, Maria Cave as a spiritual tourism destination in the City of Kediri. The study was conducted based on research methods using normative jurisdiction review. The results of the study revealed that so far the legal protection of spiritual tourism has been supported by the government but concretely has not been found in the Kadiri city government regulations. Therefore, to minimize the existence of activities that can cause damage and forms of protection of existing tourist destinations, it is necessary to specifically make government and local government regulations as well as to supervise and impose strict sanctions on all forms of irresponsible actions which are certainly supported by a budget enough when using technology for sustainable tourism. Both the community, tourists and entrepreneurs have their respective obligations that must be obeyed in accordance with the provisions and laws in force in Indonesia.