Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unes Law Review Transparansi Hukum Dinamika Hukum Dan Masyarakat
Mafazi, Agung
Unknown Affiliation
Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Physics Public Health Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Karangora, Maria; Pudjiono, Bambang; Windradi, Fitri; Mafazi, Agung
Transparansi Hukum Vol 2, No 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.528 KB) | DOI: 10.30737/transparansi.v2i2.450

Abstract

l Indonesia karena bertentangan dengan norma-norma kehidupan sosial terutama norma kesusilaan dan kepatutan. Perilaku perdagangan kenikmatan ini telah berlangsung sejak lama bahkan dalam relief candi-candi di indonesia ditemukan gambaran bahwa perilaku menjajakan kenikmatan ini telah eksis sejak jaman kerajaan hindu budha di Indonesia. Kini di tengah moderenisasi kehidupan masyarakat, prosesi menjajakan diri telah berubah karakternya dari semula dilakukan secara sembunyi-sembunyi di tepi jalan yang sepi hingga kini masuk kedalam layar mungil sebuah smartphone yang tentu saja di genggam oleh hampir semua anggota masyarakat jaman sekarang. Dengan ditunjang oleh kemudahan akses data dan juga keterbukaan informasi, porstitusi memiliki bentuk baru dimana kini pedagang kenikmatan dapat dengan mudah ditemukan di media-media sosial. Fenomena ini dikenal dengan istilah porstitusi online. Hukum pidana dirasakan perlu merasuk lebih dalam ke sendi-sendi kehidupan masyarakat. Bukan hanya kehidupan sosial tetapi juga kehidupan di dunia maya dimana transaksi-transaksi yang dilarang menampakkan wujudnya, termasuk porstitusi online. Penelitian ini dilangsungkan secara normatif dan diharapkan dapat menjadi masukan serta bahan kajian dalam mengembangkan hukum yang tepat untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menekan pertumbuhan praktek perdagangan kenikmatan yaitu porstitusi online ini.  Kata kunci      :           porstitusi, online, hukum pidana
RADIKAL TERORISME DALAM PERSPEKTIF SPIRITUALISME PANCASILA Mafazi, Agung; Soewono, Djoko Heroe
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30737/transparansi.v0i0.4378

Abstract

Peristiwa terorisme di Indonesia dewasa ini masih terus terjadi, berbagai macam motif dan teknik dari pelakunya juga terus mengalami perkembangan. Terorisme merupakan kejahatan yang serius dan termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Muladi yang dikutip oleh HMD Rahmadi Dayan mengatakan; “Terorisme sebagai suatu kejahatan yang tidak dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa, secara akademis, terorisme dikategorikan sebagai “kejahatan luar biasa” atau “extra ordinary crime” dan dikategorikan pula sebagai “kejahatan terhadap kemanusiaan” atau “crime against humanity”(Dayan 2015: h.1) Diketahui bahwa terjadinya tindak pidana terorisme berawal dari adanya pemahaman yang radikal terorisme. Pemahaman Radikal terorisme sendiri telah dimaknai sebagai sutau pemahaman yang dapat membawa seseorang melakukan tindak pidana terorisme. Sebagai suatu bangsa yang majemuk, kaya akan suku, budaya, bahasa bahkan agama, pastinya memiliki kerentanan sendiri bila tidak dikelola dengan benar, seperti perpecahan anak bangsa, konflik antar suku bahkan masuknya pemahaman radikal terorisme yang bisa mengancam kedaulatan Negara. Menyadari akan adanya potensi permasalahan yang demikian, para pendiri bangsa telah merumuskan suatu falsafah hidup berbangsa dan bernegara yang diambil dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah ada, hidup dan berkembang bahkan jauh sebelum Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Nilai-nilai itu dirangkum dan diringkas menjadi 5 (lima)
Kajian Hukum Waris Islam Tentang Diyat Korban Meninggal Dunia Terhadap Ahli Waris Korban Rahman, Irham; Rato, Dominikus; Dwi Anggono, Bayu; Mafazi, Agung
UNES Law Review Vol. 6 No. 3 (2024): UNES LAW REVIEW (Maret 2024)
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v6i3.1773

Abstract

The criminal law paradigm has begun to change since the emergence of the new Criminal Code (KUHP), where criminal punishment is emphasized not only as retaliation but also as recovery. Diyat punishment is one solution to restore victims. By giving property to the victim, you can make the victim's life easier financially. However, it is different from the diyat punishment for perpetrators of murder, not torture, which in this case has a perspective from the view of Islamic inheritance law. How is the diyat punishment given to the victim who is the heir of the murder victim from the perspective of Islamic inheritance law? This research uses normative legal research methods, namely by examining legal norms regarding diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law. Meanwhile, this research approach uses a statutory approach and a case approach related to diyat punishment. The results of research into the diyat punishment which should be the victim's right will be transferred to the victim's heirs considering that the victim has died as a result of murder. The concept of diyat punishment from the perspective of Islamic inheritance law is one of the appropriate solutions and is in accordance with the principles of the new Criminal Code.
PENANGANAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI INDONESIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA Widayati, Satriyani Cahyo; Mafazi, Agung
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 2 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (694.215 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i1.808

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penanggulangan bagi korban penyalahgunaan narkotika dan penegakan hukum dari penyalahgunaan narkotika. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan mempelajari perundangan yang memiliki kaitan dengan penyalahgunaan narkotika, penelitian ini meggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwa penanggulangan bagi penyalahgunaan narkotika yaitu menggunakan upaya tiga upaya antara lain yaitu dengan cara prevetif yang mana melihat suatu masalah melalui pendekatan sosial, preventif (pencegahan) yakni melakukan suatu pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan, dan represtif (penindakan) yaitu menindak pelaku penyalahgunaan menggunakan cara rehabilitasi. Sedangkan penegakan hukumnya menurut KUHAP petugas yang berwajib berhak untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, maupunpenangkapan dan merehabilitasi terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika. . Kata Kunci : Narkotika, Penyalahgunaan, Rehabilitasi
TINJAUAN YURIDIS PENANGANAN TINDAK PIDANA CYBERBULLYING DI INDONESIA Sudarmanto, Hery Lilik; Mafazi, Agung
Dinamika Hukum & Masyarakat Vol. 1 No. 1 (2018): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Kadiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (673.456 KB) | DOI: 10.30737/dhm.v1i2.853

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Cyberbullying dan kasus Cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau studi perpustakaan tentang pengertian Cyber Space, Bullying,Cyberbullying, contoh kasus Cyberbullying, dan kasus Cyberbullying yang terjadi di Indonesia. Kasus untuk penelitian ini adalah kasus penganiayaan yang terjadi kepada Audrey. Hasil analisis dari penelitian ini menunjukkan bahwapara ketiga pelakuyang melakukan penganiayaan kepada Audrey justru adalah korban Cyberbullying yang dilakukan oleh Audrey. Sedangkan hasil akhir dari persidangan yaitu ketiga pelaku tersebut yang sebenarnya adalah korban Cyberbullying dijerat dengan Pasal 76C juncto, dan Pasal 80 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman 3 tahun 6 bulan penjara karena proses diversi yang dilakukan oleh kedua belah pihak telah gagal. Sedangkan Audrey yang sebenarnya adalah pelaku Cyberbullying tidak mendapatkan hukuman apapun karena ketiga pelaku tidak melaporkan tindakan Cyberbullying yang dilakukan oleh Audrey. Kata Kunci : Cyber Space, Bullying, Cyberbullying
Co-Authors Bayu Dwi Anggono Dominikus Rato Irham Rahman Karangora, Maria Pudjiono, Bambang Satriyani Cahyo Widayati Soewono, Djoko Heroe Sudarmanto, Hery Lilik Windradi, Fitri