Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Pengawasan Pemerintah Terhadap Penyalahgunaan Lembaga Swadaya Masyarakat Firdaus, Muhamad; Wafa, Moh. Ali
Fajar: Media Komunikasi Dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat Vol. 21 No. 2 (2021)
Publisher : Center of Community Service (PPM), Institute for Research and Community Services (LP2M) UI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/jf.v21i2.22334

Abstract

Abstract:This paper aims to determine the extent to which the government pays attention to and supervises Non-Governmental Organizations (NGOs), because these Non-Governmental Organizations (NGOs) are still often used as a forum to commit criminal acts such as Money Laundering, extortion, fraud, and so on. This study uses a normative juridical research method, while the approach used in this research is a statutory approach (statue approach) and library research methods (library research) as well as a conceptual approach that will be harmonized with statutory provisions. The results of this study indicate that all forms of association and assembly activities are under the control of the Government, in this case the Kesbangpol of the Ministry of Home Affairs. Law Number 17 of 2013 concerning Ormas brings all organizations, both legal entities (foundations and associations) or not legal entities, with all their varieties, under the control and supervision of the government (Kesbangpol Kemendagri). Keywords: Supervision, Non-Governmental Organizations (NGOs), Human Rights (HAM) Abstrak:Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam memperhatikan dan mengawasi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), karena Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) ini masih sering dijadikan sebagai wadah untuk melakukan suatu tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang, pemerasan, penipuan, dan sebagainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan metode penelitian kepustakaan (library research) serta pendekatan konseptual yang akan diselaraskan dengan ketentuan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas ini membawa semua organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri). Kata kunci: Pengawasan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Hak Asasi Manusia (HAM)
KONSEP BUGHAT DALAM PERDEBATAN; TELAAH PERBANDINGAN ANTARA HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Wafa, Moh. Ali
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 1 (2021): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i1.20290

Abstract

Dalam Islam secara normatif pemberontakan dan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah tidak diizinkan. Tetapi, kenyataannya pemberontakan dan makar sering terjadi. Tulisan di bawah ini ingin mengupas hukum pemberontakan dan makar terhadap pemerintahan yang sah dari perspektif hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pembahasan pada analisis konsep hukum secara komparatif. Artikel ini bertujuan untuk membandingkan wacana dan konsep tentang bughat atau pemberontakan dan makar antara hukum Islam dan hukum positif. Penelitian ini menjawab pelbagai permasalahan pemberontakan dan makar dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Pemberontakan dan makar itu dilarang karena tidak sesuai dengan maqhasid al-Syariah. Begitu juga dalam hukum positif Indonesia, tindakan makar dianggap sebagai kejahatan.
Corporate Governance Drives Energy Sector Firm Value Indonesia: Tata Kelola Perusahaan Mendorong Nilai Perusahaan Sektor Energi Indonesia Kristianto, Moh. Frendy; Darmayanti, Novi; Wafa, Moh. Ali
Academia Open Vol. 11 No. 1 (2026): June
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21070/acopen.11.2026.14039

Abstract

General Background: Firm value is a critical indicator for investors in evaluating corporate performance and future prospects, particularly in capital markets. Specific Background: In recent years, green finance, corporate sustainability, and good corporate governance have emerged as key factors associated with firm value, especially within energy sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange during 2020–2024. Knowledge Gap: Prior studies show inconsistent findings regarding the roles of sustainability and governance variables, and limited research integrates these three variables simultaneously in the energy sector context. Aims: This study aims to analyze the relationship between green finance, corporate sustainability, and good corporate governance on firm value using panel data regression based on secondary data from 12 companies (60 observations). Results: The findings indicate that green finance and corporate sustainability do not show significant relationships with firm value, while good corporate governance demonstrates a positive and significant relationship by improving transparency, accountability, and reducing agency risk. Novelty: This study integrates three key variables within a single empirical model focused on the energy sector, providing updated evidence in the Indonesian context. Implications: The results suggest that companies should prioritize governance practices while strategically integrating sustainability, investors may emphasize governance indicators in decision-making, and regulators need to improve sustainability reporting quality to increase market relevance. Highlights• Governance mechanisms associated with higher market valuation indicators• Sustainability disclosure not linked to immediate market response• Environmental financing adoption remains limited in short-term valuation KeywordsGreen Finance; Corporate Sustainability; Good Corporate Governance; Firm Value; Energy Sector