Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.953
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Kompilasi Hukum Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law
Hamzah, Any Suryani
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Pelaksanaan Kesepakatan Tindakan Medis Antara Pihak Klinik Dengan Pasien Treatment/Perawatan Kecantikan Permatasari, Baiq Nova; Hamzah, Any Suryani
Private Law Vol 5 No 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6406

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan di Kota Mataram dan mengetahui jika terjadinya wanprestasi/kelalaian dalam pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien perawatan kecantikan di Kota Mataram. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris, menggunakan metode pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan sosiologis. Teknik memperoleh data menggunakan teknik wawancara dan studi dokumen dianalisis secara deduktif. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan di Klinik Kecantikan Kota Mataram telah memenuhi syarat dan secara yuridis sah sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata. Wanprestasi/kelalaian dalam pelaksanaan kesepakatan tindakan medis antara pihak klinik dengan pasien treatment kecantikan terjadi jika adanya ketidakpelaksanaan kewajiban atau ketidakpenuhan prestasi yang telah disepakati sehingga menyebabkan kerugian pada pasien. Perawatan hingga pemulihan kondisi diberikan secara gratis sebagai tanggungjawab pihak klinik kecantikan atas wanprestasi yang dilakukannya.
Kepastian Hukum Pekerja PKWT Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang Ambrosia Christava Niwanoti Serrao; Hamzah, Any Suryani
Private Law Vol 5 No 3 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/mnvznb47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum waktu kerja dan perubahan yang terdapat dalam pasal 81 UU No. 6 Tahun 2023 yang mengubah pasal 59 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis  normatif  (legalresearch), yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan  kaidah-kaidah  atau  norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Dengan  cara  mengkaji  berbagai  aturan  hukum yang  bersifat  formil  seperti  undang-undang,  peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian  dihubungkan  dengan  permasalahan  yang akan dibahas dalam skripsi ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum, klaster ketenagakerjaan dalam UU No. 6 Tahun 2023 tidak membawa kepastian hukum dan justru menimbulkan ketidakpastian kerja. Alih-alih memberikan kepastian hukum, ketidaksinkronan dengan peraturan pelaksana UU No.11 Tahun 2020 yang tetap berlaku, serta munculnya pasal tambahan terkait pengupahan, justru dapat memberikan ketidakpastian hukum tambahan pasca berlakunya UU No. 6 Tahun 2023. Dalam UU No. 6 tahun 2023 ditemukan adanya perubahan  pengaturan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang semula diatur dalam UU No. 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, perubahan pengaturan terdiri dari perubahan jangka waktu dalam perjanjian kerja waktu tertentu, perubahan  pembaharuan perpanjangan perjanjian kerja waktu tertentu, penghapusan akibat hukum apabila perjanjian kerja waktu tertentu dibuat secara tidak tertulis, penegasan akibat hukum apabila PKWT mensyaratkan masa percobaan, penambahan jenis pekerjaan tertentu yang dapat dibuat dalam PKWT dan pengaturan uang kompensasi dalam PKWT.
Co-Authors Ambrosia Christava Niwanoti Serrao Arba, Muhammad Hayanul Haq, Lalu Muhammad Lalu Husni Munandar, Ar Permatasari, Baiq Nova Rachmawati, Junia Rizqia, Dinda Ayu Saskia, Reni Ufran , Ufran Yuniansari, Rizki