Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.195
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal IUS (Kajian Hukum dan Keadilan) Jurnal Jatiswara Jurnal Risalah Kenotariatan Private Law Research Horizon
Lalu Husni
Universitas Mataram
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
Peran Serta Masyarakat Dalam Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Sesela Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat Kusuma, Rahmawati; i Hamzah, Any Suryan; Husni, Lalu; Asyhadie, Zaeny
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 1 No. 2 (2020): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.227 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v1i2.8

Abstract

Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdaganagn orang khususnya perempuan dan anak kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan TKI/TKW di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara sosial maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya Propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang .
Analisis Hukum Terhadap Substansi Akta Autentik: Sebagai Instrumen Di Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta-Akta Perjanjian Husni, Lalu; HS., Salim
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 2 No. 1 (2021): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (329.868 KB) | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v2i1.19

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: (1) struktur akta-akta perjanjian, (2) substansi akta-akta perjanjian, dan (3) model penyelesaian sengketa yang tercantum dalam akta-akta perjanjian. Metode penelitian ini, disajikan berikut ini. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu (1) pendekatan undang-undang (statute approah), pendekatan perbandingan (comparatice approach), dan (3) pende-katan konseptual (conceptual approach). Sumber data yang utama digunakan di dalam penelitian ini, yaitu data kepustakaan. Analisis datanya, yaitu menggunakan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) struktur aka-akta perjanjian, meliputi cover akta, judul akta, pembukaan, komparisi, substansi dan penutup, (2) substansi dalam akta-akta perjanjian, yaitu memuat klausula atau aturan-aturan yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Dalam akta jual beli, maka menjadi kewajiban penjual, yaitu menyerahkan barang, sedangkan pembeli berhak untuk menerima barang, serta berkewajiban untuk menyerahkan uang, dan (3) pola penyelesaian sengketa dimuat dalam akta-akta perjanjian, yaitu pengadilan dan ADR.
Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Di Desa Pandua Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara Husni, Lalu; Munandar, Ar; Hamzah, Any Suryani
Jurnal Risalah Kenotariatan Vol. 5 No. 1 (2024): Jurnal Risalah Kenotariatan
Publisher : Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/risalahkenotariatan.v5i1.223

Abstract

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.
Job Loss Social Security (JKP) under Government Regulation No. 37 of 2021 as a Form of Protection for Laid-off Workers: A Normative Analysis Husni, Lalu; Suryani H, Any; Cahyowati, RR.; Umam, Khairul
Research Horizon Vol. 3 No. 6 (2023)
Publisher : LifeSciFi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54518/rh.3.6.2023.180

Abstract

The aim of this research is to analyze Job Loss Social Security (JKP) as regulated in Government Regulation No. 37 of 2021 and assess its effectiveness in providing protection for workers. The research adopts normative legal research methods, utilizing a statutory approach and a conceptual approach. In conclusion, JKP, as outlined in Government Regulation No. 37 of 2021, is associated with the Implementation of the Job Loss Social Security Program, managed by BPJS Employment and the Central Government. Participants in the JKP program, namely workers, are entitled to benefits in the form of cash, access to market information, and job training. Despite workers experiencing benefits when submitting claims to BPJS Employment, the research indicates that JKP, based on Government Regulation No. 37 of 2021, has not fully provided adequate protection for workers. Several obstacles have been identified in its implementation, including insufficient socialization of JKP by BPJS Employment, participant registration being handled by company administrators leading to mis-targeting, limited technological literacy among workers, undocumented layoffs, and a lack of direct connectivity between the JKP application and the "Ready to Work" application at the Manpower Service, which is not directly linked to BPJS Employment.
Reexamination of the Concept of Justice in the Inheritance System: A Study on Women's Inheritance in the Traditional Society of Bali in Lombok, West Nusa Tenggara, Indonesia. Aditi, I Gusti Ayu; Husni, Lalu; Haq, Lalu Muhammad Hayyanul; Sabardi, Lalu
Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan Vol. 11 No. 3: December 2023 : Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan
Publisher : Magister of Law, Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ius.v11i3.1322

Abstract

The Hindu inheritance law allows for the possibility of inheritance for female children, though with a reduced share. Interpretations of religious norms are often disregarded in customary legal systems with the argument that Hinduism does not endorse double obligations. The customary inheritance law used by the Hindu community in Lombok, Indonesia, is based on Hindu inheritance laws interpreted according to local customs or village traditions. Different interpretations in each region regarding women's inheritance rights worsen the fulfillment of women's inheritance rights. Therefore, in line with the evolution of jurisprudence towards the fulfillment of women's inheritance rights, such as the shift from patrilineal to parental principles in Islamic inheritance, this study proposes the reexamination of the justice principle in Hindu inheritance law practiced by the Balinese indigenous people in Lombok. This reexamination should consider their unique characteristics and distinguish them from the Hindu community in Bali. As a basis for protecting women's rights in Hindu inheritance law, this becomes crucial for inclusion in a national legal framework.
Perlindungan Purna Bekerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ratni Sakina, Baiq Fadlin; Husni, Lalu
Private Law Vol. 4 No. 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze the form of post-employment protection for Indonesian migrant workers based on Law Number 18 of 2017 and analyze the suitability of this protection with the principles of social justice contained in Law Number 18 of 2017. The research method used is normative. The types of legal materials used are primary and secondary. The technique for collecting legal materials uses documentation techniques, which are analyzed deductively. The results of this research in the form of protection for Indonesian migrant workers after work are contained in Article 24 paragraph (1) of Law Number 18 of 2017, Government Regulation Number 59 of 2021 and BP2MI Regulation Number 6 of 2023. Apart from that, there are international regulations regarding migrant workers. In the ILO Conventions, especially the Labor Migration Convention (Revised Edition) 1949 and the Migrant Workers (Additional Provisions) Convention 1975. Protection after work in Article 24 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Indonesian Migrant Workers still does not reflect the principles of social justice, which emphasizes aspects of equality, non-discrimination, and balance between rights and obligations because this protection only focuses on procedural PMI without involving non-procedural PMI.
Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Dan Pencegahan Perdagangan Orang Husni, Lalu; Munandar, Aris; Suryani Hamzah, Any
Private Law Vol. 5 No. 1 (2025): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v5i1.6397

Abstract

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di  desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran  jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum  dan budaya hukum masyarakat. Desa  Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.
Implementasi Penerapan Upah Minimum Kota Mataram Terhadap Pekerja Pada PT. Indofarma Global Medika Prihatiningrum, Nadia; Husni, Lalu
Private Law Vol 4 No 1 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i1.3928

Abstract

Pemberian Upah Minimum merupakan suatu kewajiban bagi perusahaan dalam memberikan hak bagi pegawainya dalam hal ini PT. Indofarma Global Medika yang berdomisili di kota Mataram yang memiliki pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Penerapan upah minimum Kota Mataram terhadap pekerja pada PT. Indofarma Global Medika yang diterapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Nomor 561 – 793 Tentang Upah Minimum Provinsi NTB Tahun 2023. Yang menetapkan upah minimum Kota Mataram sebesar Rp. 2.598.079 dikatakan sudah terimplementasi karena faktor yuridis dan faktor non yuridis yang diterapkan oleh PT. Indofarma Global Medika.
Perlindungan Hukum Pekerja Migran Indonesia Di Luar Negeri Di Desa Manggala Kecamatan Gondang Kabupaten Lombok Utara Suryani Hamzah, Any; Husni, Lalu; Sood, Muhammad
Private Law Vol 4 No 2 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/prlw.v4i2.4873

Abstract

Penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri mempunyai korelasi langsung,hal ini disebabkan karena melalui pengiriman pekerja migran ke luar negeri muncul perdagangan orang. Perdagangan orang merupakan kejahatan kemanusiaan tumbuh kembang sejalan dengan pertumbuhan kebudayaan manusia.Praktek-praktek perdagangan kian marak dalam berbagai bentuk baik berupa penempatan pekerja migran di Luar Negeri, eksploitasi seks komersial, kerja paksa, pengatin pesanan, pelacuran yang terorganisir, penjualan bayi dan penjualan organ tubuh. Yang istilah lainnya adalag perbudakan modern. Penempatan pekerja migran di Indonesia menjadi idola bagi bagi masyarakat di desa pada umumnya ,merupakan cita – cita serta harapan yang membuat masyarakat seringkali terbius dengan janji-janji yang ditawarkan. Tidak jarang janji jani tersebut membuat masyarakat terlena sering terjebak dalam perdagangan orang. Persoalan perdagangan orang saat ini sangat penting mengingat korban perdagangan orang semakin meningkat dan korban seringkali tidak bisa mengakses hak-haknya baik secara social maupun secara hukum karena kasus perdagangan orang di daerah khususnya propinsi Nusa Tenggara Barat dalam proses hukum pelaku ( trficker) dibebaskan walaupun telah terbukti pelaku melakukan TPPO. Hal ini meniombulkan dampak yang sangat signifikan dalam masyarakat yaitu korban akan terus bertambah karena seolah-olah tidak mudah menjerat pelaku perdagangan orang. Undang Undang Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu UU No 21 Tahun 2007 mengatur tentang peran jawab serta tanggung seluruh komponen masyarakat dalam upaya pencegahan tindak pidana perdagangan orang. ppencegahan perdagangan orang memerlukan keterlibatan masyarakat karena persoalan ini muncul dalam kehidupan masyarakat terutama berkaitan dengan penekana hukum dan budaya hukum masyarakat. Desa Pemenang Barat merupakan salah satu daerah yang rentan akan perdagangan orang karena banyak arganya menjadi pekerja Migran Indonesia dan juga merupakan daerah transit pariwisata menuju dan kembali dari tiga gili yaitu trawangan,gili air dan gili meno.
Perlindungan Purna Bekerja Bagi Pekerja Migran Indonesia Yang Bekerja Di Luar Negeri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Ratni Sakina, Baiq Fadlin; Husni, Lalu
Private Law Vol 4 No 3 (2024): Private Law Universitas Mataram
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/nzctkz05

Abstract

This research aims to analyze the form of post-employment protection for Indonesian migrant workers based on Law Number 18 of 2017 and analyze the suitability of this protection with the principles of social justice contained in Law Number 18 of 2017. The research method used is normative. The types of legal materials used are primary and secondary. The technique for collecting legal materials uses documentation techniques, which are analyzed deductively. The results of this research in the form of protection for Indonesian migrant workers after work are contained in Article 24 paragraph (1) of Law Number 18 of 2017, Government Regulation Number 59 of 2021 and BP2MI Regulation Number 6 of 2023. Apart from that, there are international regulations regarding migrant workers. In the ILO Conventions, especially the Labor Migration Convention (Revised Edition) 1949 and the Migrant Workers (Additional Provisions) Convention 1975. Protection after work in Article 24 Paragraph 1 of Law of the Republic of Indonesia Number 18 of 2017 concerning Indonesian Migrant Workers still does not reflect the principles of social justice, which emphasizes aspects of equality, non-discrimination, and balance between rights and obligations because this protection only focuses on procedural PMI without involving non-procedural PMI.
Co-Authors Aditi, I Gusti Ayu Ahmad Zaeny Any Suryani Apriana, Mala Aris Munandar Cahyowati, RR. Hamzah, Any Suryani HS, Salim i Hamzah, Any Suryan Khairul Umam Kusuma, Rahmawati Lalu Sabardi MALA APRIANA Muhammad Sood, Muhammad Munandar, Ar Prihatiningrum, Nadia Ratni Sakina, Baiq Fadlin Suryani H, Any Suryani Hamzah, Any ul-Haq, Hayyan