p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cinta Nusantara
Fauzan Saputra
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERPIDANA KORUPSI ATAS PELANGGARAN SERUPA SELAMA HUKUMAN Herlin herlin; Fauzan Saputra; Muhammad Iqbal; Riska; Muhammad Afdhal
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 2 No. 04 (2024): Oktober-Desember, Ilmu Pendidikan dan Menegement Pendidikan.
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v2i04.134

Abstract

Korupsi tidak hanya terjadi pada tahap sebelum pemidanaan, tetapi dapat berlanjut ketika pelaku telah berstatus narapidana. Artikel ini bertujuan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap terpidana korupsi yang melakukan pelanggaran serupa selama menjalani hukuman serta efektivitas sistem peradilan dan pemasyarakatan dalam mencegah pengulangan tindak pidana. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, terutama kasus suap fasilitas Lapas Sukamiskin yang melibatkan Tubagus Chaeri Wardana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran baru oleh narapidana korupsi merupakan tindak pidana mandiri yang dapat diproses melalui penyidikan, penuntutan, dan persidangan baru, tanpa melanggar asas ne bis in idem. Namun, efektivitas sistem pemasyarakatan masih lemah karena pengawasan internal, integritas petugas, dan pembinaan rehabilitatif belum berjalan optimal. Diperlukan penguatan pengawasan berbasis digital, penegakan sanksi pidana dan administratif, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum. Kata Kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Korupsi, Residivisme, Pemasyarakatan, Suap
REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Cut Herawati; Evarina; Fauzan Saputra; Dina Safira; Nadia Husna
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 1 No. 2 (2023): April-Juni, Study of Regional Social and Cultural Education
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v1i2.139

Abstract

Artikel ini menganalisis konstitusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air setelah pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dan berlakunya rezim UU Nomor 17 Tahun 2019 serta PP Nomor 30 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak menguasai negara tidak cukup dipahami sebagai kewenangan regulatif, tetapi harus diwujudkan melalui kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air secara nyata. Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan uji konstitusionalitas berbasis hak asasi manusia terhadap setiap bentuk pengusahaan air, meliputi prioritas kebutuhan dasar, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, anti-monopoli, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan oleh swasta hanya konstitusional jika bersifat terbatas, diawasi ketat, dan tidak menggeser fungsi sosial air sebagai kebutuhan dasar rakyat. Kata Kunci: hak atas air, hak menguasai negara, privatisasi, sumber daya air, kesejahteraan