p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Cinta Nusantara
Cut Herawati
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KEDUDUKAN MAHKAMAH SYAR’IYAH ACEH DALAM KEKUASAAN KEHAKIMAN NASIONAL Muhammad Iqbal; Cut Herawati; Evarina; Ikramullah; Saiful kahar
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 3 No. 1 (2025): January-Maret, Pendidikan dan Edukasi Masyarakat Berkelanjutan
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v3i1.138

Abstract

Mahkamah Syar’iyah Aceh memiliki kedudukan unik dalam sistem kekuasaan kehakiman Indonesia karena berada dalam lingkungan peradilan agama, tetapi diberi kewenangan tambahan untuk memeriksa perkara jinayat berdasarkan Qanun Aceh. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan Mahkamah Syar’iyah Aceh dalam sistem peradilan nasional serta problematika pelaksanaan kewenangan jinayat agar selaras dengan prinsip negara hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Syar’iyah merupakan peradilan khusus yang sah dalam kerangka Mahkamah Agung dan desentralisasi asimetris Aceh. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan harmonisasi norma, kritik hak asasi manusia, kesiapan sumber daya manusia, dan koordinasi antarpenegak hukum. Penguatan harmonisasi Qanun, pembinaan teknis, digitalisasi peradilan, serta peningkatan kapasitas aparatur menjadi kebutuhan mendesak. Kata Kunci: Mahkamah Syar’iyah, Aceh, Kekuasaan Kehakiman, Qanun Jinayat, Negara Hukum
REKONSTRUKSI KONSTITUSIONAL PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR BERBASIS HAK ASASI MANUSIA Cut Herawati; Evarina; Fauzan Saputra; Dina Safira; Nadia Husna
Jurnal Cinta Nusantara Vol. 1 No. 2 (2023): April-Juni, Study of Regional Social and Cultural Education
Publisher : CV. Bunda Ratu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.63754/jcn.v1i2.139

Abstract

Artikel ini menganalisis konstitusionalitas wewenang negara dalam pengelolaan sumber daya air setelah pembatalan UU Sumber Daya Air oleh Mahkamah Konstitusi dan berlakunya rezim UU Nomor 17 Tahun 2019 serta PP Nomor 30 Tahun 2024. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan putusan. Hasil kajian menunjukkan bahwa hak menguasai negara tidak cukup dipahami sebagai kewenangan regulatif, tetapi harus diwujudkan melalui kewajiban menghormati, melindungi, dan memenuhi hak atas air secara nyata. Kebaruan artikel ini terletak pada perumusan uji konstitusionalitas berbasis hak asasi manusia terhadap setiap bentuk pengusahaan air, meliputi prioritas kebutuhan dasar, keterjangkauan, keberlanjutan ekologis, anti-monopoli, dan akuntabilitas publik. Pengelolaan oleh swasta hanya konstitusional jika bersifat terbatas, diawasi ketat, dan tidak menggeser fungsi sosial air sebagai kebutuhan dasar rakyat. Kata Kunci: hak atas air, hak menguasai negara, privatisasi, sumber daya air, kesejahteraan