Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Kepentingan India di Togo : Implementasi Scaling Solar Rooftop Vandayani, Kadek Sri; Sushanti, Sukma; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to determine India's interest in providing funding to Togo in the solar rooftop scaling program through LoC. Scaling solar rooftop is one of the programs owned by ISA, an alliance of countries which are prosperous in solar resources. This research uses a descriptive qualitative method and draws upon the concept of national interest and grand strategy. This research finds that the provision of LoC in the solar rooftop scaling program was based on the economic interests of India to be accomplished in Togo. India has an interest in increasing exports to Togo through points of agreement providing LoC in which points of the agreement are agreed upon points of agreement that can increase India's exports. Based on this point, India's exports to Togo will increase, this increase has an impact on improving the economy which is in India's interest.
Peran Uni Eropa Dalam Penanganan Kasus Pengusiran Suku Gipsi di Prancis Artika Dewi, Dewa Ayu Suri; Parameswari, A.A. Ayu Intan; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Suku Gipsi merupakan orang - orang nomaden yang nenek moyangnya diperkirakan telah meninggalkan India barat laut pada awal abad ke-11 dan mulai memasuki Prancis pada tahun 1419. Hadirnya suku Gipsi di tengah – tengah masyarakat Prancis sejak tahun 1419 hingga abad ke- 20 mengalami banyak tantangan, salah satunya kebijakan pengusiran. Kebijakan pengusiran suku Gipsi dilakukan oleh Presiden Nicolas Sarkozy dengan berdasar anggapan bahwa suku Gipsi merupakan wadah kriminalitas. Selain itu, terjadinya bentrokan antara pemuda suku Gipsi dengan polisi membuat keputusan tersebut makin bulat. Uni Eropa sebagai organisasi regional ikut menyoroti kasus ini mengingat adanya peraturan Uni Eropa yang dilanggar oleh Prancis dengan pengusiran suku Gipsi. Tulisan ini akan membahas mengenai peran Uni Eropa dalam kasus pengusiran suku Gipsi di Prancis pada masa pemerintahan Presiden Nicolas Sarkozy (2007-2012) dan Presiden François Hollande (2012-2017). Konsep yang digunakan adalah neoliberal institusionalisme dan peran organisasi internasional dengan metode penelitian kualitatif – deskriptif. Melalui konsep dan metode penelitian yang dilakukan, didapatkan hasil temuan penelitian bahwa Uni Eropa sebagai institusi neoliberal dalam menjalankan perannya sebagai instrumen memberikan peringatan mengenai pelanggaran terhadap hukum Uni Eropa serta menginstruksikan dijalankannya arahan bergerak bebas Uni Eropa oleh Prancis. Sebagai arena, Uni Eropa menjadi wadah untuk berdiskusi dengan menyelenggarakan EU Summit, KTT Komisi Eropa di Bukares dan KTT Dewan Eropa di Strasbourg. Dalam perannya sebagai aktor, Uni Eropa melakukan pengembangan dan promosi kebijakan lunak seperti melalui program integrasi ekonomi dan sosial yang berisi dialog, partisipasi dan pemenuhan kebutuhan khusus suku Gipsi. Kata-kunci : neoliberal institusionalisme, organisasi internasional, prancis, suku gipsi, uni eropa
Pendekatan Hotspot sebagai Upaya Penanganan Krisis Pengungsi di Yunani Tahun 2015-2016 Indrayanti, Kadek Riana; Priadarsini, Ni Wayan Rainy; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to see how the implementation of the European Union hotspot by Greece in solve the refugee crisis. The refugee crisis has become a threat in European countries that will affect to regional security. Therefore, this study refers to the concept of policy and refugees and regional security theory. This research found that the hotspot implementation in Greece served to detect the purposes and intentions of refugees who wanted to go to Europe. If they were not eligible to stay in Europe, they would risk a return. Meanwhile, rcefugees who were said to be eligible to stay, would proceed to the relocation process to go to another European country. Thus, with these refugee screening, the regional security in Europe would be protected from the threat of the refugees arrivals in their countries by using Greece as a refugee screening platform because of Greece’s position as the main gateway for refugees to Europe.
Diplomasi Digital Amerika Serikat Terhadap Perang Dagang Tiongkok Anugrah Pardede, Julyo Paulus Putra; Putri, Penny Kurnia; Parameswari, A.A.A Intan
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

2018 has been a tense year in international trade because two superpower country on world economic, the US and China involved in a conflict known as the trade war. Various ways are taken by the US to win the trade war against China, one of which is by using digital diplomacy, digital diplomacy itself is a new concept in international relations. This research seeks to explain the United States digital diplomacy efforts against China by using qualitative research. The United States digital diplomacy against China in trade war has been successful so the United States can reduce international pressure on it, influence public perspectives, and legitimize its actions through the spread of posts on the Facebook and Twitter platforms by targeting national and international publics.
Analisis Keamanan Nasional atas Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte di Filipina Pranawa Putra, I Gusti Ngurah Aristya; Resen, Putu Titah Kawitri; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to look at the reasons for the Philippines to continue implementing the War on Drugs policy, despite receiving criticism from the international community regarding human rights violations. This study used qualitative research methods. The rFesearcher uses the Realism and National Security framework to see the causality of the Philippines' attitude in responding to these pressures. In this study, it was found that the answer is that the increasing level of drug abuse in the Philippines has made the issue a threat to the Philippines' national security. The Philippines issued a War on Drugs policy to eliminate this threat, plus drug abuse has a close relationship with several crimes that threaten the safety of Filipinos. With this policy, the Philippines responds to international pressure by continuing to implement a drugs war policy because the Philippines still wants to maintain its national interests, namely the security of Filipino citizens. Keywords: National Security, Philippines, Realism, War on Drugs
Peran UNICEF dalam Membantu Upaya Republik Dominika Mengurangi Kasus Pernikahan Anak Devi, Ayu Eva Sattvika; Putri, Penny Kurnia; Widya Nugraha, A.A. Bagus Surya
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 1 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengurangi kasus pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika. Dalam menganalisis upaya tersebut peneliti menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi internasional dan konsep gender dalam Sustainable Development Goals. Penelitian ini menemukan dalam upayanya menanggulangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika, UNICEF menjalankan perannya sebagai instrumen dengan membantu pemerintah Republik Dominika mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingannya dalam mencapai SDGs. Sebagai instrumen, UNICEF menjalankan fungsinya sebagai tempat memperoleh informasi dengan membantu badan statistik Republik Dominika menyediakan data mengenai kasus pernikahan anak melalui survei MICS-ENHOGAR 2014, CAP-MIUT 2018 dan MICS-ENHOGAR 2019. Sementara sebagai arena UNICEF menjalankan fungsi penerapan kebijakan dengan menyediakan tempat bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia dengan program regional terkait pernikahan anak. Dalam menjalankan perannya sebagai aktor, UNICEF menjalankan fungsi sosialisasi dengan kampanye berbasis C4D dan edukasi berbasis hiburan dengan pembuatan film La Peor Novela yang bertemakan pernikahan anak yang terjadi. Sebagai aktor, UNICEF juga menjalankan fungsi norma dengan mendorong pemerintah Republik Dominika mengubah batas minimal untuk menikah pada KUH Perdatanya. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut tidak lepas dengan kekuatan otoritas moral yang dimiliki oleh UNICEF untuk memengaruhi Republik Dominika dalam pengambilan kebijakannya dalam menangani kasus pernikahan anak. Kata Kunci: organisasi internasional, pernikahan anak, Republik Dominika, SDGs, UNICEF
ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN SAUDI VISION 2030 Purba, Natanael Novembri; Putri, Penny Kurnia; Nugraha, Anak Agung Bagus Surya Widya
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain and explore how Sauid Arabia implement Saudi Vision 2030 through concept of sustainable development, Saudi Vision 2030 is a long-term development strategy unveiled by Crown Prince Muhammad Bin Salman Al-Saud. Saudi Vision 2030 policy is the government's hope as a solution to overcome various national problems that have been hampering and threatening the country's sustainability, especially after the decline in world oil prices in 2013-2015. There are three important factor that are the focus of Saudi Vision 2030, namely economic, social and environmental. This research shows that focus on these three aspects can explain how the Saudi Vision 2030 will encourage positive changes that support sustainability and stability of Saudi Arabia after the decline in world oil prices. The results of this paper will describe and explain how the results of the implementation of the Saudi Vision 2030 policy strongly support progress on three aspects of sustainable development according to Torodov and Marinoya and carried out through liberalization efforts which have a long-term positive impact on the sustainability and stability of Saudi Arabia.
KEBIJAKAN "IZIN TINGGAL SEMENTARA (ITAS) BELAJAR" BAGI WNA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN CITRA INDONESIA Paramasita, Ni Putu Dhini; Putri, Penny Kurnia
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.670

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan global, namun upaya ini memerlukan dukungan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan daya tariknya di mata dunia internasional. Salah satu kebijakan yang mendukung tujuan tersebut adalah penerapan "Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Belajar" bagi warga negara asing (WNA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ITAS Belajar dalam memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang terbuka, inovatif, dan progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini memanfaatkan berupa dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan terkait implementasi ITAS Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITAS Belajar memberikan kontribusi signifikan dalam menarik pelajar asing untuk belajar di Indonesia, baik dalam program pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, kebijakan ini menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan keunggulan institusi pendidikan Indonesia, memperluas jejaring akademik global, dan meningkatkan kolaborasi lintas budaya. Lebih jauh, ITAS Belajar berfungsi sebagai alat diplomasi publik yang mampu membangun hubungan antarbangsa melalui sektor pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ITAS Belajar tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional. Kebijakan ini menempatkan pendidikan sebagai pilar strategis dalam diplomasi global, yang sekaligus membantu Indonesia beradaptasi dengan dinamika internasional dan memperluas pengaruhnya dalam komunitas global.
Strategi Indonesia Dalam Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi Jerrycho, Kevin; Penny Kurnia Putri
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i1.9815

Abstract

ABSTRAKPulau Bali merupakan salah satu pusat pariwisata di Indonesia yang sudah sangat dikenal secara internasional. Berdasarkan data BPS pada 2019 angka wisatawan di Bali mencapai 6.070.473 orang. Namun pada tahun 2020 semenjak adanya virus Covid – 19 membuat jumlah wisatawan dan pendapatan di Bali menurun dan menyebabkan banyaknya kerugian bagi para pengusaha pariwisata di Bali yang terpaksa menutup usahanya. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk membuat strategi revitalisasi pariwisata di Bali agar sektor pariwisata dan ekonomi di Bali kembali berjalan normal. Hal tersebut tidak mudah dilakukan karena usaha revitalisasi pariwisata di Bali berada di tengah era pandemi yang masih belum selesai sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kembali membenahi pariwisata di Bali melalui kebijakan sertifikasi CHSE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebijakan CHSE dinilai dapat membantu menyiapkan para pengusaha pariwisata untuk menyambut wisatawan dengan standar kesehatan dan keamanan yang tinggi sesuai protokol pencegahan virus. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah sebagai diplomasi publik untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan untuk kembali datang berwisata ke Bali.Kata kunci : pariwisata, covid-19, CHSE, diplomasi publik.