Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.691
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL HUBUNGAN INTERNASIONAL Jurnal Kajian Bali Global Strategis Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian (JIKK) Papua Journal Of Diplomacy And International Relations Pena Wimaya Socio-political Communication and Policy Review
Putri, Penny Kurnia
Udayana University
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Social Sciences Other

Published : 40 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 40 Documents
Search

 1   2   3   4 
Pendekatan Hotspot sebagai Upaya Penanganan Krisis Pengungsi di Yunani Tahun 2015-2016 Indrayanti, Kadek Riana; Priadarsini, Ni Wayan Rainy; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to see how the implementation of the European Union hotspot by Greece in solve the refugee crisis. The refugee crisis has become a threat in European countries that will affect to regional security. Therefore, this study refers to the concept of policy and refugees and regional security theory. This research found that the hotspot implementation in Greece served to detect the purposes and intentions of refugees who wanted to go to Europe. If they were not eligible to stay in Europe, they would risk a return. Meanwhile, rcefugees who were said to be eligible to stay, would proceed to the relocation process to go to another European country. Thus, with these refugee screening, the regional security in Europe would be protected from the threat of the refugees arrivals in their countries by using Greece as a refugee screening platform because of Greece’s position as the main gateway for refugees to Europe.
Diplomasi Digital Amerika Serikat Terhadap Perang Dagang Tiongkok Anugrah Pardede, Julyo Paulus Putra; Putri, Penny Kurnia; Parameswari, A.A.A Intan
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

2018 has been a tense year in international trade because two superpower country on world economic, the US and China involved in a conflict known as the trade war. Various ways are taken by the US to win the trade war against China, one of which is by using digital diplomacy, digital diplomacy itself is a new concept in international relations. This research seeks to explain the United States digital diplomacy efforts against China by using qualitative research. The United States digital diplomacy against China in trade war has been successful so the United States can reduce international pressure on it, influence public perspectives, and legitimize its actions through the spread of posts on the Facebook and Twitter platforms by targeting national and international publics.
Analisis Keamanan Nasional atas Kebijakan War on Drugs Presiden Duterte di Filipina Pranawa Putra, I Gusti Ngurah Aristya; Resen, Putu Titah Kawitri; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to look at the reasons for the Philippines to continue implementing the War on Drugs policy, despite receiving criticism from the international community regarding human rights violations. This study used qualitative research methods. The rFesearcher uses the Realism and National Security framework to see the causality of the Philippines' attitude in responding to these pressures. In this study, it was found that the answer is that the increasing level of drug abuse in the Philippines has made the issue a threat to the Philippines' national security. The Philippines issued a War on Drugs policy to eliminate this threat, plus drug abuse has a close relationship with several crimes that threaten the safety of Filipinos. With this policy, the Philippines responds to international pressure by continuing to implement a drugs war policy because the Philippines still wants to maintain its national interests, namely the security of Filipino citizens. Keywords: National Security, Philippines, Realism, War on Drugs
Peran UNICEF dalam Membantu Upaya Republik Dominika Mengurangi Kasus Pernikahan Anak Devi, Ayu Eva Sattvika; Putri, Penny Kurnia; Widya Nugraha, A.A. Bagus Surya
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 1 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh UNICEF sebagai organisasi internasional dalam mengurangi kasus pernikahan anak yang terjadi di Republik Dominika. Dalam menganalisis upaya tersebut peneliti menggunakan konsep peran dan fungsi organisasi internasional dan konsep gender dalam Sustainable Development Goals. Penelitian ini menemukan dalam upayanya menanggulangi kasus pernikahan anak di Republik Dominika, UNICEF menjalankan perannya sebagai instrumen dengan membantu pemerintah Republik Dominika mengagregasikan dan mengartikulasikan kepentingannya dalam mencapai SDGs. Sebagai instrumen, UNICEF menjalankan fungsinya sebagai tempat memperoleh informasi dengan membantu badan statistik Republik Dominika menyediakan data mengenai kasus pernikahan anak melalui survei MICS-ENHOGAR 2014, CAP-MIUT 2018 dan MICS-ENHOGAR 2019. Sementara sebagai arena UNICEF menjalankan fungsi penerapan kebijakan dengan menyediakan tempat bagi negara-negara di kawasan Amerika Latin dan Karibia dengan program regional terkait pernikahan anak. Dalam menjalankan perannya sebagai aktor, UNICEF menjalankan fungsi sosialisasi dengan kampanye berbasis C4D dan edukasi berbasis hiburan dengan pembuatan film La Peor Novela yang bertemakan pernikahan anak yang terjadi. Sebagai aktor, UNICEF juga menjalankan fungsi norma dengan mendorong pemerintah Republik Dominika mengubah batas minimal untuk menikah pada KUH Perdatanya. Dalam menjalankan peran dan fungsinya tersebut tidak lepas dengan kekuatan otoritas moral yang dimiliki oleh UNICEF untuk memengaruhi Republik Dominika dalam pengambilan kebijakannya dalam menangani kasus pernikahan anak. Kata Kunci: organisasi internasional, pernikahan anak, Republik Dominika, SDGs, UNICEF
ANALISIS PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DALAM KEBIJAKAN SAUDI VISION 2030 Purba, Natanael Novembri; Putri, Penny Kurnia; Nugraha, Anak Agung Bagus Surya Widya
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to explain and explore how Sauid Arabia implement Saudi Vision 2030 through concept of sustainable development, Saudi Vision 2030 is a long-term development strategy unveiled by Crown Prince Muhammad Bin Salman Al-Saud. Saudi Vision 2030 policy is the government's hope as a solution to overcome various national problems that have been hampering and threatening the country's sustainability, especially after the decline in world oil prices in 2013-2015. There are three important factor that are the focus of Saudi Vision 2030, namely economic, social and environmental. This research shows that focus on these three aspects can explain how the Saudi Vision 2030 will encourage positive changes that support sustainability and stability of Saudi Arabia after the decline in world oil prices. The results of this paper will describe and explain how the results of the implementation of the Saudi Vision 2030 policy strongly support progress on three aspects of sustainable development according to Torodov and Marinoya and carried out through liberalization efforts which have a long-term positive impact on the sustainability and stability of Saudi Arabia.
KEBIJAKAN "IZIN TINGGAL SEMENTARA (ITAS) BELAJAR" BAGI WNA SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN CITRA INDONESIA Paramasita, Ni Putu Dhini; Putri, Penny Kurnia
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 8 No 2 (2025): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v8i2.670

Abstract

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pendidikan global, namun upaya ini memerlukan dukungan kebijakan yang strategis untuk meningkatkan daya tariknya di mata dunia internasional. Salah satu kebijakan yang mendukung tujuan tersebut adalah penerapan "Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Belajar" bagi warga negara asing (WNA). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ITAS Belajar dalam memperkuat citra Indonesia sebagai negara yang terbuka, inovatif, dan progresif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, penelitian ini memanfaatkan berupa dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, serta laporan terkait implementasi ITAS Belajar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ITAS Belajar memberikan kontribusi signifikan dalam menarik pelajar asing untuk belajar di Indonesia, baik dalam program pendidikan formal maupun non-formal. Selain itu, kebijakan ini menjadi sarana promosi yang efektif untuk memperkenalkan keunggulan institusi pendidikan Indonesia, memperluas jejaring akademik global, dan meningkatkan kolaborasi lintas budaya. Lebih jauh, ITAS Belajar berfungsi sebagai alat diplomasi publik yang mampu membangun hubungan antarbangsa melalui sektor pendidikan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ITAS Belajar tidak hanya mendukung pengembangan pendidikan di Indonesia, tetapi juga memainkan peran penting dalam memperkuat citra positif Indonesia di tingkat internasional. Kebijakan ini menempatkan pendidikan sebagai pilar strategis dalam diplomasi global, yang sekaligus membantu Indonesia beradaptasi dengan dinamika internasional dan memperluas pengaruhnya dalam komunitas global.
Strategi Indonesia Dalam Pemulihan Pariwisata Bali Pasca Pandemi Jerrycho, Kevin; Penny Kurnia Putri
Jurnal Pena Wimaya Vol. 4 No. 1 (2024): Jurnal Pena Wimaya
Publisher : Pena Wimaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31315/jpw.v4i1.9815

Abstract

ABSTRAKPulau Bali merupakan salah satu pusat pariwisata di Indonesia yang sudah sangat dikenal secara internasional. Berdasarkan data BPS pada 2019 angka wisatawan di Bali mencapai 6.070.473 orang. Namun pada tahun 2020 semenjak adanya virus Covid – 19 membuat jumlah wisatawan dan pendapatan di Bali menurun dan menyebabkan banyaknya kerugian bagi para pengusaha pariwisata di Bali yang terpaksa menutup usahanya. Hal tersebut memaksa pemerintah untuk membuat strategi revitalisasi pariwisata di Bali agar sektor pariwisata dan ekonomi di Bali kembali berjalan normal. Hal tersebut tidak mudah dilakukan karena usaha revitalisasi pariwisata di Bali berada di tengah era pandemi yang masih belum selesai sehingga menjadi tantangan bagi pemerintah untuk kembali membenahi pariwisata di Bali melalui kebijakan sertifikasi CHSE oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Kebijakan CHSE dinilai dapat membantu menyiapkan para pengusaha pariwisata untuk menyambut wisatawan dengan standar kesehatan dan keamanan yang tinggi sesuai protokol pencegahan virus. Hal ini juga dilakukan oleh pemerintah sebagai diplomasi publik untuk meningkatkan rasa percaya wisatawan untuk kembali datang berwisata ke Bali.Kata kunci : pariwisata, covid-19, CHSE, diplomasi publik.
Diplomasi Indonesia Dalam Forum Indonesia – Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) Sebagai Upaya Mengatasi Segregasi Papua Dharma, Dewa Putu Bhagastya; Permana, Yedi Mulya; Putri, Penny Kurnia
Socio-political Communication and Policy Review Vol. 2 No. 6 (2025)
Publisher : Lenggogeni Data Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61292/shkr.300

Abstract

The issue of Papuan segregation is a major problem for Indonesia. Various approaches have been taken, from military intervention to negotiations, but pro-secession movements such as the Free Papua Movement (OPM) and the United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) still receive support from a number of countries in the Pacific region. This international support is considered a threat to the country's sovereignty, so it requires a careful diplomatic approach. One alternative is being pursued through the Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP) forum. This study aims to analyze how and what efforts the IPPP forum has made on the Papua issue through the conceptual framework of parliamentary diplomacy and narrative power. The method used is qualitative research with data collection from official websites, meeting reports, journal articles, and related news. The results of the study show that the IPPP's efforts to cooperate and use the forum as a tool for narrative management have succeeded in influencing the decisions of Pacific countries to reduce their support for the issue of Papuan segregation. These efforts have resulted in diplomatic engagement through cooperation within the IPPP forum and the successful exertion of influence through narrative, thereby achieving the Indonesian government's objectives. These findings indicate that parliamentary diplomacy through the IPPP has had a positive impact on efforts to address the Papua issue and has become an alternative solution. Abstrak Isu segregasi Papua menjadi permasalahan besar Indonesia. Mulai dari pendekatan militer hingga negosiasi telah dilakukan, namun gerakan pro segregasi seperti Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) masih mendapatkan dukungan dari sejumlah negara di kawasan pasifik. Dukungan internasional ini dianggap sebagai ancaman kedaulatan negara, sehingga penanganannya membutuhkan pendekatan diplomasi yang hati – hati. Salah satu alternatif yang dijalankan melalui forum Indonesia-Pacific Parliamentary Partnership (IPPP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dan apa saja upaya yang dilakukan forum IPPP dalam isu Papua melalui kerangka konsep diplomasi parlemen dan kekuatan naratif. Metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pengumpulan data dari situs resmi, laporan pertemuan, artikel jurnal, dan berita terkait. Hasil penelitian menunjukkan upaya IPPP yang melaksanakan kerja sama dan penggunaan wadah forum tersebut sebagai alat manajemen narasi yang dikeluarkan berhasil memberikan pengaruh dalam keputusan negara – negara kawasan Pasifik dalam meredam dukungannya terhadap isu segregasi Papua. Upaya ini memberikan keterlibatan diplomatik melalui kerja sama dalam forum IPPP dan keberhasilan pemberian pengaruh melalui narasi sehingga tujuan pemerintahan Indonesia berhasil dicapai. Temuan ini mengindikasikan bahwa diplomasi parlemen melalui IPPP berdampak baik kepada upaya penanganan isu Papua dan menjadi alternatif penyelesaian. Kata Kunci: Diplomasi Parlemen, IPPP, Kekuatan Naratif, Segregasi
Localization of Global Environmental Norm in Lamalera Whaling Tradition Putri, Penny Kurnia; Nugraha, Anak Agung Bagus Surya Widya
Global Strategis Vol. 20 No. 1 (2026): Global Strategis
Publisher : Department of International Relations, Faculty of Social and Political Science, Universitas Airlangga

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20473/jgs.20.1.2026.193-220

Abstract

This research aims to examine the power relations among actors in the process of localizing global environmental norms and species protection, which clashes with traditional values.  The research uses a qualitative approach, drawing on primary data collected through structured discussions, in-depth interviews, and field observations. The analysis focuses on norm localization stages, framed within global environmentalism perspective, contextualized through aboriginal subsistence whaling and communal culture concepts. The findings suggest that the emergence of local resistance is a phase of norm localization theory that offers a framework for negotiating shared understandings. The tension between whaling tradition and marine conservation norms can be mediated through the alignment of global environmental objectives with subsistence-based cultural practices. The whaling tradition in Lamalera may be permitted, provided it adheres to subsistence-based criteria, including hunting periods, cetacean population, types of tools, and local consumptions. This recognition has implications for the exclusion of Lamalera waters from conservation zoning. Through mutual compromise, modified norms are then implemented via customary, local, and national regulatory mechanisms. Furthermore, Indonesian government has enacted Leva Nuang as a national intangible cultural heritage, affirming the legitimacy of Lamalera's traditions within a broader framework of sustainable cultural practices. Keywords: Conservation, Environmentalism, Lamalera, Norm-localization, Whaling Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relasi kuasa antaraktor dalam proses lokalisasi norma lingkungan dan pelindungan spesies yang berbenturan dengan norma tradisional. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif dan didukung oleh data primer, berupa diskusi terstruktur, wawancara mendalam, serta observasi lapangan. Pembahasan berfokus pada dinamika tahap lokalisasi norma yang dikaji secara teoritis melalui perspektif environmentalisme global, serta didukung oleh konsep aboriginal subsistence whaling dan konsep budaya komunal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resistensi masyarakat yang muncul merupakan bagian proses lokalisasi norma untuk menciptakan ruang negosiasi. Benturan antara norma perburuan paus dengan norma konservasi laut kemudian dapat dikompromikan antarpihak melalui keselarasan kajian lingkungan global dan budaya subsisten. Tradisi masyarakat Lamalera dapat dilakukan selama praktiknya tetap sesuai dengan variabel kajian subsisten, meliputi periode waktu, kondisi mamalia laut, jenis alat yang digunakan, dan pola distribusi hasil. Pengakuan budaya subsisten atas tradisi ini berbanding lurus dengan kompromi pembebasan zona konservasi perairan. Masing-masing pihak mengompromikan normanya sehingga tercipta modifikasi norma yang disepakati dan dijalankan bersama melalui penerapan aturan atau sanksi adat, lokal, maupun nasional. Untuk menjaga komitmen sekaligus melestarikan budaya setempat, pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan yang menetapkan Leva Nuang sebagai warisan budaya tak benda nasional. Kata-kata kunci: Environmentalisme, Konservasi, Lamalera, Lokalisasi Norma, Perburuan Paus
Identitas Naratif Aktivis Perempuan: Rekonstruksi Pengalaman dan Orientasi dalam Gerakan Kesetaraan Gender di Bali I Made Anom Wiranata; Penny Kurnia Putri
Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies) Vol. 11 No. 2 (2021): Volume 11 No 2 Oktober 2021
Publisher : Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JKB.2021.v11.i02.p01

Abstract

The struggle to change patriarchal ideology towards gender equality in Bali requires commitment, energy, and time. A number of women in Bali took positions and actions to be intensively engaged in the gender equality movement. The purpose of this research is to understand the narrative identity of gender equality activists in Bali. With phenomenology method, this study finds that the motivation to engage in the gender equality movement stems from the interpretation of personal observations on cases of discrimination and marginalization of women in their respective environments. This meaning becomes the basis of their identity as women activists. Political reforms and affirmative policies towards women are seen by them as opportunities to start taking part in or enlarging the gender equality movement. The meaning of self and value orientation underlies the choice to focus on the movement segment which includes gender education, legal case assistance, and socialization of gender equality norms.
Co-Authors Anak Agung Ayu Intan Parameswari Anak Agung Ayu Intan Prameswari, Anak Agung Ayu Anandira Erawan, Putu Ayu Meisya Antania, Teresa Anugrah Pardede, Julyo Paulus Putra Artika Dewi, Dewa Ayu Suri Bela Rena, Ni Made Rimas Christina, Eunike Cindana, Kadek Popy D.A Wiwik Dharmiasih Damayanthi, Dilla Sri Devi, Ayu Eva Sattvika Dharma, Dewa Putu Bhagastya I Made Anom Wiranata Idin Fasisaka Indah Sari, Ni Gusti Ayu Indrayanti, Kadek Riana Ismiya, Azizatu Jerrycho, Kevin Krisna Bhaskara, I Komang Bagus Mairering, Ruth Octavia Mutiara Ayu, Femmyoroi Ni Wayan Rainy Priadarsini, Ni Wayan Nirwana Hidayati, Siti Husni Nugraha, A.A.B Surya Surya Widya Nugraha, Anak Agung Bagus Surya Widya Paramasita, Ni Putu Dhini Permana, Yedi Mulya Pinto Gama, Jose Soares Pradnya Nareswari, Ni Luh Putu Paramitha Prameita Yastini, Made Dwi Pranawa Putra, I Gusti Ngurah Aristya Purba, Natanael Novembri Putu Titah Kawitri Resen Ramadhan, Naufalariq Rizqi Rananda Girindra D, A.A. Gde Agung Rismaya Dewi, Ni Made Ari Sitorus, Rizal Efendi Sukma Sasmitha, Putu Merry Sukma Sushanti Suwecawangsa, Putu Adi Putra Tampubolon, Leonardo Daniel Tan Amara Puspita, Ni Made Ayu Vandayani, Kadek Sri Wiadnyana, I Wayan Variady Wiranata, Hilmi Wulandari, Komang Triana Yuliana P.S, Marga Rettha