Claim Missing Document
Check
Articles

Found 39 Documents
Search

Studi Wacana Radikalisme Di Lingkungan Mahasiswa Bali Penny Kurnia Putri; D.A Wiwik Dharmiasih
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 4 No 1 (2022): PERSPEKTIF KELAS DAN RADIKALISME
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2022.v04.i01.p03

Abstract

Radikalisme baru-baru ini menjadi isu yang hangat dibicarakan, terutama dalam media massa. Sejak peristiwa penikaman terhadap mantan Menko Polhukam, Wiranto, yang terjadi pada 10 Oktober 2019 lalu, Mabes Polri seolah membunyikan kembali alarm kewaspadaan akan potensi munculnya bibit-bibit baru penebar teror yang sempat mati suri. Lingkungan universitas kemudian menjadi salah satu institusi pendidikan yang dianggap rentan terpapar persebaran ideologi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peta pemahaman mahasiswa di Bali terkait wacana radikalisme di Indonesia. Analisis dilakukan dengan metode kualitatif melalui kuesioner, diskusi kelompok dan wawancara terhadap mahasiswa di beberapa perguruan tinggi di Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa Bali terhadap konteks radikalisme di Indonesia adalah sangat tinggi (80%), namun kurang dalam memahami terminologi radikalisme secara keilmuan. Hanya sebagian kecil mahasiswa yang memiliki karakter kritis dalam merespon isu radikalisme dan menolak narasi tunggal. Selanjutnya, secara umum mahasiswa di Bali tidak berada dalam posisi rentan terpapar radikalisme meski terdapat pro dan kontra. Dalam ranah akademis, setiap tema isu layak untuk diperbincangkan selama tidak menyimpang dari konteks keilmuan.Pandangan kritis justru diperlukan sebagai sarana belajar, serta memahami isu dari sumber keilmuan yang sesungguhnya.
Tren Donasi Digital Bagi Gen ‘Z’ Mahasiswa Bali Penny Kurnia Putri
Jurnal Ilmiah Widya Sosiopolitika Vol 5 No 1 (2023): DIPLOMASI DAN ISU-ISU INTERNASIONAL
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24843/JIWSP.2023.v05.i01.p01

Abstract

ABSTRACT Digital donation activities have become popular recently due to the Covid-19 pandemic. Billions of rupiah have been collected from millions of “good people” who are willing to set aside their income to help others. The use of technology is the main factor for this social action to achieve success. Students as representatives of Gen 'Z' in Society 5.0 should be considered for their existence when referring to Sustainable Development Goals (SDG’s). This research aims to determine the social entrepreneurship potential of students in Bali through their participation in the digital donation trend. Student participation in donating or initiating donation activities can be the basis for mapping the prospects for government programs related to entrepreneurship. The objective is to identify the social activists who can be relied on for sustainable development. The analysis was conducted qualitatively based on data from a combination questionnaire, group discussions and interviews. The results of this research indicate that the majority of Balinese students (84%) have become social capital assets. In the mapping of student behavior, researchers identified about 25 percent who are able to seize opportunities to develop social entrepreneurship, therefore they are called Active Agents. While the rest (later referred as Passive Agents), the majority have internal constraints, such as low self-confidence. Therefore, the researchers compiled several recommendations that could be considered by the institution to generate the social entrepreneurship potential in a sustainable manner. ABSTRAK Aktivitas donasi digital menjadi populer baru-baru ini karena pandemi Covid-19. Miliaran rupiah sudah berhasil dikumpulkan dari jutaan “orang baik” yang mau menyisihkan penghasilannya untuk membantu sesama. Pemanfaatan teknologi menjadi faktor utama aksi sosial ini meraih kesuksesan. Mahasiswa sebagai representasi Gen ‘Z’ dalam Society 5.0 patut dipertimbangkan eksistensinya ketika merujuk pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui potensi kewirausahaan sosial mahasiswa di Bali melalui partisipasinya dalam tren donasi digital. Partisipasi mahasiswa untuk berdonasi maupun menginisiasi aktivitas donasi dapat menjadi landasan pemetaan prospek program pemerintah terkait kewirausahaan. Tujuannya jelas untuk mengidentifikasi sejak dini bibit pelaku usaha yang dapat diandalkan untuk pembangunan berkelanjutan. Analisis dilakukan secara kualitatif berdasarkan data dari kuesioner kombinasi, diskusi kelompok dan wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Bali (84%) telah menjadi aset kapital sosial. Pemetaan perilaku mahasiswa tersebut, diidentifikasi peneliti sekira 25 persen yang mampu meraih peluang untuk mengembangkan kewirausahaan sosial, oleh karenanya disebut Agen Aktif. Sedangkan sisanya (kemudian disebut sebagai Agen Pasif), mayoritas memiliki kendala internal, seperti faktor kepercayaan diri yang rendah. Maka dari itu, peneliti menyusun beberapa rekomendasi yang dapat menjadi bahan pertimbangan institusi untuk membangkitkan dan membina potensi kewirausahaan sosial mahasiswa secara berkelanjutan.
Analisis Dampak Pemberian Visa on Arrival (VOA) Bagi Negara Konflik (Studi Kasus: VOA Bagi Rusia Dan Ukraina di Imigrasi Ngurah Rai) Tan Amara Puspita, Ni Made Ayu; Putri, Penny Kurnia
Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian Vol 6 No 2 (2023): Jurnal Ilmiah Kajian Keimigrasian
Publisher : Polteknik Imigrasi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52617/jikk.v6i2.472

Abstract

Dalam keimigrasian, Indonesia memberikan kemudahan untuk Warga Negara Asing (WNA) untuk masuk ke wilayah Indonesia menggunakan Visa on Arrival (VoA). Namun dalam pelaksanaannya, di Indonesia penerapan kebijakan pemberian Visa on Arrival (VOA) terutama dengan adanya negara calling visa masih menjadi berbagai pertanyaan. Tujuan dari dibuatnya tulisan ini adalah untuk menganalisis dampak dari pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara konflik, terutama bagi negara Rusia dan Ukraina yang sejak 2014 hingga saat ini masih berkonflik. Penulis menggunakan dua konsep dalam penelitian ini yaitu konsep keamanan nasional dan konsep kedaulatan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian ini adalah dengan pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara konflik khususnya bagi Negara Rusia dan Ukraina akan menyebabkan warga negaranya mencari negara lain untuk mengungsi atau mencari suaka. Jika dilihat dari aspek kerawanan keamanan maka negara-negara yang masih memiliki konflik atau sering berkonflik perlu ditinjau lagi. Oleh karena itu, pemberian Visa on Arrival (VoA) bagi negara Rusia dan Ukraina perlu dievaluasi lagi, agar kedaulatan dan keamanan negara dapat terlindungi dan terjaga.
Upaya Pemerintah India dalam Menangani Clean Water Crisis di Kota Chennai tahun 2019 - 2021 Cindana, Kadek Popy; Suwecawangsa, Adi Putra; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Chennai was previously a wet city with many water distribution channels, rivers, reservoirs, and adequate drainage, but in 2019 faced a water crisis exacerbated by urbanization and extreme climate change. The severe clean water crisis made the Indian government announce that Chennai is a metropolitan city that should have the potential to become a water-resistant city, facing a water crisis. The clean water crisis is exacerbated by low rainfall, which has caused reservoir levels to drop so that the city does not have enough water reserves for Chennai residents' daily need. The Indian government has also begun to make various efforts to deal with the water crisis that has occurred in the city of Chennai. This study discusses the Indian government's local efforts that directly involve the community, such as the ‘Water Conservation Campaign’, and international efforts in dealing with this Chennai water crisis through international cooperation with the Netherlands, Denmark, and the United States. Keywords : Chennai, Climate Change, Indian Government, International Cooperation, Water Crisis
Peran Britania Raya dalam Rezim Perubahan Iklim Periode Pra- dan Pasca- Brexit Pradnya Nareswari, Ni Luh Putu Paramitha; Parameswari, A.A. Ayu Intan; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 1 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the UK's roles in the climate regime during the pre- and post- Brexit era within the 2008-2021 temporal locus. This writing investigates the UK’s commitments implementation by adopting a leadership framework and scrutinizing its role in climate change as (i) an exemplary leader, (ii) funding, and (iii) a pusher. Referring to secondary data, it reveals that the UK is aiming for the global climate leader title post-Brexit, which exemplifies the role-learning process. This study concludes that the UK shifted its auxiliary role of climate leader to a more central position in its role set, reinforcing its master roles of responsible great power and leader of the global climate regime. The UK provides several modes of leadership to show its commitment towards climate regime, namely (a) unilateral leadership by establishing good examples of climate policy, (b) assisting other climate-vulnerable countries on the accessibility of climate funds by acting as a structural leader, and (c) giving the image as a robust actor with a timely response to climate issues by its pusher roles adapted from problem-solving leadership. Keywords : Brexit, climate leadership, roles implementation, national interest, the United Kingdom
PERAN INTERGOVERNMENTAL AUTHORITY ON DEVELOPMENT (IGAD) DALAM PEMBAGIAN KEKUASAAN DI SUDAN SELATAN MELALUI REVITALIZED AGREEMENT ON THE RESOLUTION OF THE CONFLICT OF SOUTH SUDAN (R-ARCSS) Christina, Eunike; Putri, Penny Kurnia; Parameswari, A.A.A Intan
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sudan Selatan merupakan negara yang baru mendapatkan kemerdekaannya pada 2011 lalu. Namun tidak lama setelah kemerdekaannya, terjadi perang saudara yang berkepanjangan. IGAD sebagai organisasi sub kawasan memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian di kawasan Tanduk Afrika. Maka dari itu terbitlah R-ARCSS sebagai kesepakatan perdamaian yang akan menjadi pedoman dalam proses peacebuilding. Penelitian ini menggunakan konsep organisasi internasional sebagai aktor dan konsep peacebuilding untuk memaparkan peran organisasi IGAD dalam proses pembagian kekuasaan yang juga termasuk dalam upaya membangun perdamaian. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penghimpunan data yang kemudian diintepretasikan untuk menjawab rumusan masalah. Dari penelitian ini tampak bahwa IGAD memiliki pengaruh besar terhadap implementasi R-ARCSS. Beberapa hal yang dilakukan IGAD adalah membentuk beberapa lembaga sesuai dengan R-ARCSS, membantu dalam perbaikan komunikasi antara pihak-pihak yang sebelumnya berkonflik, dan melakukan pemantauan serta evaluasi terhadap jalannya penerapan R-ARCSS. Kata-kunci : IGAD, Organisasi Internasional, Peacebuilding, Sudan Selatan.
IMPLIKASI KEBIJAKAN IMIGRASI ILEGAL AMERIKA SERIKAT TERHADAP POLITIK LUAR NEGERI AMERIKA SERIKAT Tampubolon, Leonardo Daniel; Putri, Penny Kurnia; Parameswari, Anak Agung Ayu Intan
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebijakan Imigrasi Amerika Serikat pada Pemerintahan Donald Trump dirangkum dalam dua perintah eksekutif, yaitu perintah eksekutif 13767 dan perintah eksekutif 13780. Perintah eksekutif ini memperketat proses masuknya imigran ke Amerika Serikat dengan tujuan memastikan keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat. Kebijakan imigrasi ilegal ini diterapkan oleh Donald Trump dengan pondasi politik luar negeri America First. Penelitian yang menggunakan metode kualitatif ini bertujuan untuk mengetahui implikasi kebijakan imigrasi ilegal terhadap politik luar negeri Amerika Serikat pada masa pemerintahan Donald Trump melalui analisis kepentingan nasional dan kebijakan luar negeri. Penelitian ini kemudian menemukan jawaban bahwa kebijakan imigrasi ilegal Amerika Serikat pada pemerintahan Donald Trump dan politik luar negeri Amerika Serikat yaitu America First saling memengaruhi. Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat beberapa kesepakatan baru yang dibuat untuk menyukseskan kebijakan imigrasi ilegal ini, seperti Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa 2396 dan keluarnya Donald Trump dari Kesepakatan Global Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang migrasi. Penelitian ini juga menunjukkan terdapat perubahan terhadap tingkat keamanan dan kesejahteraan Amerika Serikat semenjak kedua kebijakan imigrasi ilegal ini diimplementasikan. Kata-kunci : America First, Amerika Serikat, Imigrasi Ilegal, Kepentingan Nasional, Politik Luar Negeri
Upaya Diplomasi Publik Inggris Terhadap India Pada Tahun 2015-2017 Melalui British Council Wiranata, Hilmi; Resen, Putu Titah Kawitri; Putri, Penny Kurnia
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Jurnal ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan upaya diplomasi publik dari Inggris terhadap India pada tahun 2015-2017. Upaya diplomasi publik dari Inggris terhadap India terjadi dikarenakan hubungan bilateral antara Inggris-India mulai memecah antara satu sama lain serta disebabkan oleh India yang juga sedang mencari hubungan bilateral lain dari negara lain. Oleh karena itu, Inggris menerapkan strategi diplomasi publik mereka bersama dengan British Council seperti mempromosikan hubungan budaya yang mereka miliki dengan India serta kolaborasi di bidang pendidikan dan budaya dalam upaya memulihkan hubungan mereka dengan India. Kata-kunci: British Council, Diplomasi Publik, India, Inggris
ANALISIS PERANG HIBRIDA RUSIA TERHADAP UKRAINA DI KRIMEA TAHUN 2014 Ramadhan, Naufalariq Rizqi; Putri, Penny Kurnia; Resen, Putu Titah Kawitri
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 3 No 1 (2023): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aimed at analyzing the factors that influenced Russia in carrying out a hybrid war in Crimea in 2014, using descriptive qualitative research methods with data sources obtained through literature studies. The suspension of cooperation in the European Association Agreement between Ukraine and the European Union sparked an uprising, Russia took advantage of the situation to retake Crimea. Due to Ukraine's proximity to the West, Russia has implemented hybrid warfare in carrying out its actions. In analyzing this case, the researcher uses strategic theory and the concept of national security. The researcher finds the factors that influence Russia to carry out a hybrid war, including: Russia's desire to control the Black Sea Fleet, Russia wants to show its massive economic influence on the West, Ukraine is a buffer zone for Russia, and Russia wants to protect Russian citizens and Russian-speakers in Crimea. Keywords: Crimea, Hybrid War, National Security, Russia-Ukraine
Peran WHO dalam Menangani Isu Female Genital Mutilation Damayanthi, Dilla Sri; Putri, Penny Kurnia; Suwecawangsa, Adi P.
DIKSHI (DISKUSI ILMIAH KOMUNITAS HUBUNGAN INTERNASIONAL) Vol 4 No 2 (2024): JURNAL DIKSHI
Publisher : Program Studi Hubungan Internasional FISIP Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study aims to determine the role of the World Health Organization in dealing with the issue of Female Genital Mutilation in Indonesia during the period 2006-2014, to be precise during the emergence of polemics against regulations regarding FGM or female circumcision. The author uses the concept of the role of international organizations as actors who function as norms, makers, ratifiers as well as implementers of regulations, as well as functioning as information, which is analyzed qualitatively. Through secondary data analysis, it was found that WHO, from its inception in 2006 to 2014, had carried out its role and function on the issue of FGM in Indonesia through a resolution WHA61.16 which made Indonesia invite attention to the international stage, thus issuing Minister of Health Regulation No. 6 of 2014. There is a power relationship between WHO and Indonesia, this is in line with the moral authority possessed by WHO, making Indonesia as a member state must follow the rules issued by WHO. WHO provided a statement issued in 1998 which then had an impact on new norms that were born among Indonesian people in 2006-2014. Through regulations, namely Resolution WHA61.16 which has been made and ratified by WHO, in its implementation WHO only comes to observe member countries. Meanwhile, WHO has also carried out its function as information through the release of official FGM guidebooks which are used as references and guidelines for the international community. Keywords: Female Genital Mutilation, World Health Organization, Resolution WHA61.16