Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Public Policy and Management Review Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Tax Literacy and Leadership Agility: Indigenous Peoples Awareness in Paying Taxes Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment
Fadoli, M. Irsyad
Unknown Affiliation
Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG Fadoli, M. Irsyad; Rostyaningsih, Dewi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.315 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.16229

Abstract

The impact of poverty in Indonesia is that there are many street children who are spread almost throughout the territory of Indonesia. The problem of street children is as if no settlement is marked by the increasing number of street children in Indonesia. Semarang city is one of the cities with a high distribution of street children. Semarang city government has issued a Local Regulation to address the street children in the city of Semarang. The purpose of the regulation is dealing with street children so they can return to normal life as children in general. In this study, researchers discuss how the implementation of policies to deal with street children in the city of Semarang and to investigate the obstacles in the process of implementation is. Based on the results of research conducted, the implementation of policies to deal with street children in the city of Semarang is not running optimally. Less than optimal implementation of this program can be seen from the results of program performance that has not been achieved as well as of the obstacles encountered, ie internal constraints implementing policies such as the problem of coordination between the implementing agencies, the resources both human resources and financial resources are not sufficient and also constraints of the target of the program itself, namely the social and economic conditions were less positive attitudes of the target group program goals. The results of this study can be concluded that the implementation of program of the handling of street children in the city of Semarang already implemented but not yet optimal. Constraints faced cause. Advice from researchers is more increased relationships between organizations implementing policies and also to approach closer to the street children by working with foundations of street children in the city of Semarang.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Pelatihan Analisis Kebijakan Publik bagi Aparatur Desa di Desa Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Sulistio, Eko Budi; Fadoli, M. Irsyad; Sumanjoyo, Simon; Apandi, Apandi; Mulyana, Nana
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v3i2.3715

Abstract

One of the important elements that must be possessed so that a village can carry out government functions and maintain the existence of the village is to regulate the lives of village communities through public policy. However, village officials, especially the village head and the Sidomakmur Village Consultative Body, still have low competence in formulating public policies. Therefore, this training seeks to provide knowledge and assistance regarding public policy analysis for Sidomakmur Village officials. This training method is mentoring by providing material and discussions. The results of the training showed that all training participants received significant marks regarding their understanding of public policy. Thus, it can be concluded that the knowledge, understanding and competence of public policy analysis training participants has changed for the better.
"Executive Class" in Public Service: A Phenomenon in The Implementation of The New Public Management (NPM) Paradigm in Indonesia Fadoli, M. Irsyad; Putra, Purwanto; Fadhlillah, Nibras; Faedlulloh, Dodi
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1142

Abstract

This study aims to examine how the executive class in public services reinforces the implementation of New Public Management (NPM) in Indonesia and its impact on justice in good governance. Using a literature review method, the study collects and analyzes secondary sources such as books, articles, and policy documents related to executive class public services and NPM. The findings highlight the negative effects of the executive class system on both accessibility and fairness within public services. It shows that Indonesia's adoption of executive class services is a direct result of NPM's focus on efficiency and outcomes. However, this approach often leads to inequity, reduced accessibility, and misalignment with the core principles of public service. As a result, reforms are necessary to address these challenges by placing greater emphasis on justice, transparency, and inclusivity in public services. The study recommends abolishing or restricting the executive class system, improving the transparency and accountability of service costs, and implementing the New Public Service (NPS) and New Public Governance (NPG) frameworks to develop a fairer and more responsive public service system that better meets the needs of the public.
Co-Authors Apandi, Apandi Dewi Rostyaningsih Dodi Faedlulloh, Dodi Eko Budi Sulistio fadhlillah, nibras Nana Mulyana Putra, Purwanto Simon Sumanjoyo Teguh Yuwono Tri Yuniningsih