Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGANAN ANAK JALANAN DI KOTA SEMARANG Fadoli, M. Irsyad; Rostyaningsih, Dewi
Journal of Public Policy and Management Review Volume 6, Nomer 2, Tahun 2017
Publisher : Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (375.315 KB) | DOI: 10.14710/jppmr.v6i2.16229

Abstract

The impact of poverty in Indonesia is that there are many street children who are spread almost throughout the territory of Indonesia. The problem of street children is as if no settlement is marked by the increasing number of street children in Indonesia. Semarang city is one of the cities with a high distribution of street children. Semarang city government has issued a Local Regulation to address the street children in the city of Semarang. The purpose of the regulation is dealing with street children so they can return to normal life as children in general. In this study, researchers discuss how the implementation of policies to deal with street children in the city of Semarang and to investigate the obstacles in the process of implementation is. Based on the results of research conducted, the implementation of policies to deal with street children in the city of Semarang is not running optimally. Less than optimal implementation of this program can be seen from the results of program performance that has not been achieved as well as of the obstacles encountered, ie internal constraints implementing policies such as the problem of coordination between the implementing agencies, the resources both human resources and financial resources are not sufficient and also constraints of the target of the program itself, namely the social and economic conditions were less positive attitudes of the target group program goals. The results of this study can be concluded that the implementation of program of the handling of street children in the city of Semarang already implemented but not yet optimal. Constraints faced cause. Advice from researchers is more increased relationships between organizations implementing policies and also to approach closer to the street children by working with foundations of street children in the city of Semarang.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol 5 No 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Implementasi Kebijakan Sekolah Swasta Gratis di Kota Semarang Fadoli, M. Irsyad; Yuwono, Teguh; Yuniningsih, Tri
Jurnal ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial Vol. 5 No. 1 (2021)
Publisher : Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Dr. Soetomo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jmnegara.v5i1.3216

Abstract

Kebijakan sekolah swasta gratis merupakan kebijakan baru yang dikeluarkan kota Semarang. Kebijakan ini berupa hibah uang untuk sekolah swasta yang mengalami masalah  pendanaan karena mayoritas siswanya dari kalangan kurang mampu. Namun, seringkali kebijakan  semacam ini mengalami kendala dalam pelaksanaannya, seperti terlambatnya pencairan dana  sampai realisasi yang tidak mencapai target. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk  menganalisis faktor-faktor implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengambilan data menggunakan  wawancara, observasi dan dokumentasi. Pemilihan informan menggunakan teknik purposive  sampling. Informan yang dipilih adalah Dinas pendidikan kota Semarang dan sekolah-sekolah  swasta penerima kebijakan dari masing-masing jenjang pendidikan dasar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan implementasi sekolah swasta gratis kota Semarang sudah cukup  baik meskipun terdapat kendala. Faktor pendukung dalam kebijakan ini yakni tersosialisasinya  kebijakan dari Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah swasta dari sekolah swasta ke masyarakat.  Selain itu, memadainya sumberdaya manusia dan anggaran baik di Dinas Pendidikan maupun di sekolah-sekolah swasta penerima kebijakan. Kemudian adanya pemahaman dan dukungan dari  semua pelaksana kebijakan baik dari Dinas Pendidikan maupun sekolah swasta. Penelitian ini juga  mendapati faktor-faktor penghambat, yakni Dinas Pendidikan tidak secara resmi melakukan  sosialisasi kepada sekolah-sekolah swasta. Selain itu, kurang memadainya sarana dan prasaran dari  pihak sekolah. Dari segi peraturan, beberapa sekolah belum mendapatkan Standar Operasional  Prosedur yang jelas dari Dinas Pendidikan. Dari segi kerjasama, terdapat keterlambatan penyaluran  dana dari pihak Dinas Pendidikan ke sekolah-sekolah penerima kebijakan. Rekomendasi dari  penelitian ini adalah perlunya monitoring dan evaluasi dari pihak Dinas Pendidikan terkait Standar  Operasional Prosedur dan mekanisme penyaluran dana, sehingga tidak terjadi lagi masalah yang  sama di kemudian hari.
Pelatihan Analisis Kebijakan Publik bagi Aparatur Desa di Desa Sidomakmur Kabupaten Tulang Bawang Barat Sulistio, Eko Budi; Fadoli, M. Irsyad; Sumanjoyo, Simon; Apandi, Apandi; Mulyana, Nana
Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment Vol 3 No 2 (2023)
Publisher : Lembaga Pengabdian Masyarakat Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/cc.v3i2.3715

Abstract

One of the important elements that must be possessed so that a village can carry out government functions and maintain the existence of the village is to regulate the lives of village communities through public policy. However, village officials, especially the village head and the Sidomakmur Village Consultative Body, still have low competence in formulating public policies. Therefore, this training seeks to provide knowledge and assistance regarding public policy analysis for Sidomakmur Village officials. This training method is mentoring by providing material and discussions. The results of the training showed that all training participants received significant marks regarding their understanding of public policy. Thus, it can be concluded that the knowledge, understanding and competence of public policy analysis training participants has changed for the better.
"Executive Class" in Public Service: A Phenomenon in The Implementation of The New Public Management (NPM) Paradigm in Indonesia Fadoli, M. Irsyad; Putra, Purwanto; Fadhlillah, Nibras; Faedlulloh, Dodi
Iapa Proceedings Conference 2024: AAPA-EROPA-AGPA-IAPA International Conference 2024 Towards World Class Bureaucracy
Publisher : Indonesian Association for Public Administration (IAPA)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30589/proceedings.2024.1142

Abstract

This study aims to examine how the executive class in public services reinforces the implementation of New Public Management (NPM) in Indonesia and its impact on justice in good governance. Using a literature review method, the study collects and analyzes secondary sources such as books, articles, and policy documents related to executive class public services and NPM. The findings highlight the negative effects of the executive class system on both accessibility and fairness within public services. It shows that Indonesia's adoption of executive class services is a direct result of NPM's focus on efficiency and outcomes. However, this approach often leads to inequity, reduced accessibility, and misalignment with the core principles of public service. As a result, reforms are necessary to address these challenges by placing greater emphasis on justice, transparency, and inclusivity in public services. The study recommends abolishing or restricting the executive class system, improving the transparency and accountability of service costs, and implementing the New Public Service (NPS) and New Public Governance (NPG) frameworks to develop a fairer and more responsive public service system that better meets the needs of the public.
PELAJAR HIJAU: KADER LINGKUNGAN UNTUK MASA DEPAN BERKELANJUTAN DI LAMPUNG BARAT Triatmojo, Fery; Sulistio, Eko Budi; Munawaroh, Kholifatul; Sulistio, Apandi; Fadoli, M. Irsyad
Jurnal Dinamika Pengabdian Vol. 11 No. 3 (2026): JURNAL DINAMIKA PENGABDIAN VOL. 11 NO. 3 APRIL 2026
Publisher : Departemen Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian UNHAS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20956/jdp.v11i3.47096

Abstract

Kabupaten Lampung Barat menghadapi berbagai permasalahan lingkungan yang serius, seperti deforestasi, pencemaran air, dan pengelolaan sampah yang belum optimal. Meskipun indeks kualitas lingkungan hidup Kabupaten Lampung Barat menunjukkan tren perbaikan, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, terutama dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, khususnya kalangan pelajar, dalam menjaga kelestarian lingkungan. Data dari Dinas Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa tingkat kerusakan lingkungan masih cukup tinggi, yang membutuhkan keterlibatan aktif dari generasi muda untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan. Program Pelajar Hijau: Kader Lingkungan untuk Masa Depan Berkelanjutan bertujuan untuk memberdayakan pelajar di Kabupaten Lampung Barat sebagai agen perubahan lingkungan. Metode yang digunakan dalam program ini meliputi pelatihan berbasis sekolah, kampanye kesadaran lingkungan, serta aksi nyata berupa penghijauan dan pengelolaan sampah di lingkungan sekolah. Kegiatan ini dilaksanakan di beberapa sekolah yang berada di wilayah rawan kerusakan lingkungan, dengan melibatkan guru, siswa, dan masyarakat sekitar dalam setiap tahap program. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan peserta mengenai konsep dan praktik pengelolaan lingkungan, meskipun perubahan kesadaran ekologis masyarakat secara menyeluruh belum dapat dicapai dalam waktu singkat. Hal ini disebabkan oleh perlunya keterlibatan aktor utama seperti pemerintah dan pihak terkait lainnya yang secara konsisten melakukan pembinaan berkelanjutan. PKM ini diharapkan menjadi pemicu awal yang mendorong kolaborasi multipihak untuk menciptakan perubahan perilaku dan budaya ramah lingkungan di masyarakat.    Kata kunci: Pelajar hijau, pemberdayaan pelajar, edukasi, kesadaran lingkungan. ABSTRACT West Lampung Regency faces various serious environmental problems, such as deforestation, water pollution, and suboptimal waste management. Although the environmental quality index of West Lampung Regency shows an improving trend, there are still many challenges that need to be overcome, especially in increasing public awareness and participation, particularly among students, in preserving the environment. Data from the Environmental Agency indicates that the level of environmental damage remains quite high, requiring the active involvement of the younger generation to create sustainable change. The Green Student Program: Environmental Cadres for a Sustainable Future aims to empower students in West Lampung Regency as agents of environmental change. The methods used in this program include school-based training, environmental awareness campaigns, and concrete actions such as reforestation and waste management in school environments. These activities are carried out in several schools located in areas prone to environmental damage, involving teachers, students, and the surrounding community in every stage of the program. The results of the activities show an increase in participants' knowledge of environmental management concepts and practices, although a comprehensive change in public ecological awareness cannot be achieved in a short period of time. This is due to the need for the involvement of key actors such as the government and other relevant parties who consistently provide ongoing guidance. This community service program is expected to be an initial trigger that encourages multi-stakeholder collaboration to create environmentally friendly behavioral and cultural changes in the community. Keywords: Green students, student empowerment, education, environmental awareness.