Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal JURNAL USM LAW REVIEW
Hendro Saptono, Hendro
Unknown Affiliation
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 8 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN OTORITAS JASA KEUANGAN TERHADAP FINANCIAL TECHNOLOGY ( PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 77/POJK.01/2016) Santi, Ernama; Budiharto, Budiharto; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 6, No 3 (2017): Volume 6 Nomor 3, Tahun 2017
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (487.791 KB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan hukum para pihak yang terlibat dalam fintech dan mengetahui pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh OJK terhadap fintech berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif analitis. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer sebagai data utama. Metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam menganalisis dan mengolah data-data yang terkumpul adalah analisis kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, terdapat tiga macam hubungan hukum yang timbul dalam pelaksanan fintech berdasarkan POJK No.77/POJK.01/2016. Kemudian mekanisme pengawasan OJK berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 terbagi menjadi 2 (dua) tahap yaitu, tahap pra-operasional usaha dan tahap operasional usaha. Pelaksanaan pengawasan OJK terhadap fintech saat ini belum dapat berjalan optimal karena pengawasan baru dilaksanakan pada tahap pra-operasional usaha dikarenakan adanya hambatan regulasi dan infrastruktur pengawasan.
PEDOMAN PENENTUAN PERSAMAAN PADA POKOKNYA OLEH LEMBAGA PERADILAN DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 409 K/Pdt. Sus-HKI/2015) Christiangie, Keziah; Santoso, Budi; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (249.804 KB)

Abstract

Persamaan pada pokoknya adalah sebuah kemiripan yang terdapat dalam suatu merek. Merek ditujukan untuk membantu masyarakat membedakan suatu barang atau jasa dengan barang atau jasa yang lainnya. Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dapat membingungkan konsumen dan merugikan pemegang hak atas merek. Dikarenakan kerugian ini, maka banyak pemegang merek yang mengajukan gugatan mengenai persamaan pada pokoknya kepada pengadilan.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN YANG MENERIMA BARANG TIDAK SESUAI PESANAN DALAM TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE Primayoga, Andhika Mediantara; Saptono, Hendro; Njatrijani, Rinitami
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 3 (2019): Volume 8 Nomor 3, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (248.212 KB)

Abstract

Perlindungan Konsumen, dengan sejarah panjangnya sebagai suatu kesadaran bagi masyarakat, ialah upaya untuk menjamin adanya kepastian hukum untuk melindungi kepentingan konsumen serta mendorong konsumen dan pelaku usaha agar menghormati dan memenuhi hak-hak dan kewajiban-kewajibannya dalam berusaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 dibuat dengan mempertimbangkan bahwa dunia usaha harus dapat berkembang tanpa mengakibatkan kerugian konsumen. Perkembangan dunia usaha sebagaimana dimaksud telah mencapai tahap transaksi elektronik yang memiliki pengaturan lebih rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagai efek perkembangan perdagangan elektronik yang terjadi, juga untuk memberikan keamanan dalam melakukan transaksi tanpa adanya interaksi langsung. Transaksi jual-beli online yang mana merupakan pengembangan dari kegiatan jual-beli, merupakan suatu bentuk perikatan yang mengikat bagi kedua belah pihak, namun dilakukan menggunakan sarana internet dan dilakukan tanpa adanya interaksi langsung dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu, transaksi elektronik memiliki celah yang dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen salah satunya barang tidak sesuai pesanan. Barang tidak sesuai pesanan dapat dimaknai sebagai suatu cedera atas perjanjian jual-beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli, sehingga memungkinkan terjadinya sengketa. Undang-Undang Perlindungan Konsumen berperan sebagai pedoman bagi konsumen yang dirugikan, sebagai pengingat bagi pelaku usaha dalam melakukan usahanya, serta sebagai dasar hukum yang melandasi perbuatan hukum yang dilakukan dalam ranah Transaksi Elektronik.
TANGGUNG JAWAB PERUSAHAAN PENERBANGAN AIR ASIA TERHADAP KESELAMATAN DAN KEAMANAN PENUMPANG QZ - 8501 DITINJAU DARI KONVENSI MONTREAL 1999 Dwi, Novi; Njatrijani, Rinitami; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 4 (2019): Volume 8 Nomor 4, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (806.463 KB)

Abstract

Dunia penerbangan Indonesia yang  berkembang pesat ini  semakin  menggairahkan usaha serta perekonomian. Hal tersebut harus diimbangi dengan pengawasan keselamatan dari Pemerintah sesuai Undang – undang nomor 1 tahun 2009 Pasal 312 ayat ( 2 ).Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif.Metode pengumpulan data yang digunakan melalui cara studi kepustakaan atau  library research  yaitu dengan mencari berbagai informasi baik berita, konsep -  konsep pemikiran para ahli. Permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini meliputi bagaimana syarat kelaikudaraan dari pesawat udara berdasarkan ketentuan PerUndang – Undangan dan bagaimana tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat yang mempengaruhi keselamatan dan keamanan penumpang  QZ – 8501 berdasarkan Konvensi Montreal 1999. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sertifikat Kelaikudaraan diberikan setelah pesawat udara didaftarkan sehingga pesawat udara akan memiliki Sertifikat Pendaftaran yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dan berlaku selama 3 tahun. Konsep tanggungjawab yang berlaku adalah tanggungjawab mutlak, tanggung jawab Perusahaan Penerbangan Air Asia terhadap terjadinya kecelakaan pesawat Air Asia QZ – 8501 yang merenggut korban jiwa, mewajibkan Perusahaan Penerbangan Air Asia memberikan ganti kerugian sebesar113.100SDR berdasarkan Konvensi Montreal 1999.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SENGKETA MEREK TERKENAL VARIVAS STUDI PUTUSAN (No: 5/PDT.SUS-MEREK/2019/PN.NIAGA JKT.PST) Wibipratama, Daffa Ilza; Santoso, Budi; Saptono, Hendro
Diponegoro Law Journal Vol 11, No 1 (2022): Volume 11 Nomor 1, Tahun 2022
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (830.936 KB)

Abstract

Permasalahan terhadap merek terkenal sering kali ditemui dalam dunia bisnis, dengan stelselkosntitutif yang dianut oleh Indonesia seringkali membuat pemilik merek terkenal kecolongandalam mendaftarkan mereknya di Indonesia yang berakibat pada dimilikinya merek tersebut olehorang-perorangan ataupun perusahaan yang sengaja mendaftarkan merek tersebut untukmendompleng keterkenalan merek tersebut. Dalam penelitian ini, Penulis berfokus pada putusanNo: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. yang mana dalam kasus tersebut merek terkenaldidaftarkan oleh orang lain tanpa ijin. Tujuan penelitian ini yakni memaparkan tentang pokokperkara Putusan No: 5/Pdt.Sus-Merek/2019/PN.Niaga Jkt.Pst. Metode yang digunakan dalampenelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengaitkan antaranorma hukum yang ada dengan penerapan di lapangan. Hasil penelitian membuktikan bahwaperlindungan terhadap merek terkenal dapat diberikan apabila terbukti bahwa pemilik merek yangdidaftarkan oleh pihak lain didasari dengan itikad tidak baik.
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN GUDANG BARU TERHADAP PUTUSAN MA DALAM PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG DENGAN GUDANG GARAM Dhafin, Muhammad; Saptono, Hendro; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39704

Abstract

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek jika dilakukan akan memunculkan sanksi. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya Dissenting opinion hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan kedaluwarsa. Sedangkan pada Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik. Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT. Gudang Garam Tbk adalah putusan Pengadilan Niaga. Peninjauan kembali dalam sengketa tersebut memberikan perlindungan hukum HKI atas PT. Gudang Garam Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek ke depannya.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP BISNIS CAIRAN ROKOK ELEKTRIK (E-LIQUID) ECERAN DI INDONESIA Mulyana, Kevin Indra; Saptono, Hendro; Prasetyo, Agung Basuki
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 1 (2024): Volume 13 Nomor 1, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.41930

Abstract

Perkembangan rokok elektrik (vaporizer) di Indonesia beberapa tahun terakhir berkembang sangat pesat seiring dengan banyak bermunculannya toko rokok elektrik yang ada di Indonesia, rokok elektrik (vaporizer) pada masa sekarang bukan lagi menjadi alternatif bagi perokok konvensional namun sudah menjadi gaya hidup di kalangan masyarakat khususnya anak muda. Seiring ramainya toko roko elektrik atau biasa lebih dikenal dengan istilah vape store, terdapat beberapa toko yang menjual cairan rokok elektrik (e-liquid) secara eceran. Hal ini tentu bersinggungan dengan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku. Dalam hal pengaturan mengenai takaran penjualan cairan rokok elektrik (e-liquid). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai peredaran cairan rokok elektrik (e-liquid) yang sah, serta memahami bagaimana implementasi pengaturan hukum terhadap pelaku usaha yang menjual cairan rokok elektrik (e-liquid) eceran. Pada penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis. Data yang digunakan meliputi data sekunder atau bahan hukum, dalam hal pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan didukung dengan data wawancara dengan narasumber. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dengan penguraian secara deskriptif.
ONLINE DISPUTE RESOLUTION (ODR) DALAM SENGKETA INVESTASI PASAR MODAL SYARIAH DI INDONESIA Putra, Aista Wisnu; Setyowati, Ro'fah; Rizki Prananda, Rahandy; Saptono, Hendro
JURNAL USM LAW REVIEW Vol. 3 No. 2 (2020): NOVEMBER
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/julr.v3i2.2707

Abstract

Transaksi pasar modal syariah di Indonesia termasuk menjadi kegiatan ekonomi yang berkembang pada beberapa tahun terakhir. Meningkatnya transaksi pasar modal syariah  menjadikan potensi sengketa antara investor dan pihak pasar modal menjadi tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, tidak menyita banyak waktu, dan fleksibel bagi para pihak. Pengadilan agama sebagai penyelesaian sengketa jalur litigasi dianggap kurang efektif karena waktu penyelesaian kasus yang lama dan masa tunggu yang lama. Arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa yang lain menjadi jalan keluar mengatasi pengadilan agama yang kurang efektif dan efisien. Dengan munculnya pandemi COVID-19 di Indonesia mengakibatkan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan berisiko tinggi dalam menularkan virus tersebut. Oleh karena itu Online Dispute Resolution menjadi solusi bagi penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang perlu diteliti aturan hukum, kelebihan, dan kekurangannya dalam menangani sengketa pasar modal syariah di Indonesia.  Kata kunci: Online Dispute Resolution (ODR); Sengketa Pasar Modal; Syariah;  
Co-Authors A.A. Ketut Agung Cahyawan W Agung Basuki Prasetyo, Agung Basuki Budiharto Budiharto Christiangie, Keziah Dhafin, Muhammad Dwi Budi Santoso Dwi, Novi Mas'ut, Mas'ut Mulyana, Kevin Indra Primayoga, Andhika Mediantara Putra, Aista Wisnu Rinitami Njatrijani Rizki Prananda, Rahandy Santi, Ernama Setyowati, Ro'fah Soebandriyo, Soebandriyo Wibipratama, Daffa Ilza