Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
1.704
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Diponegoro Law Journal Diponegoro Private Law Review JURNAL PENDIDIKAN TAMBUSAI Bisnis Net : Jurnal Ekonomi dan Bisnis West Science Islamic Studies Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences Ngaliman Journal of Islamic Economics Studies and Practices (JIESP).
Mas'ut, Mas'ut
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Diponegoro Law Journal

 1 
IMPLEMENTASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010 TERHADAP ANAK LUAR KAWIN DI WILAYAH PENGADILAN NEGERI SEMARANG DAN PENGADILAN AGAMA SEMARANG Gayaputri, Azelia; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 8, No 2 (2019): Volume 8 Nomor 2, Tahun 2019
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (286.194 KB)

Abstract

Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak sah menurut  pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebut sebagai anak tidak sah atau anak luar kawin. Konsekuensi dari perkawinan tersebut kepada anak luar kawin membawa akibat hukum terhadap hubungan keperdataan dan perlindungan anak. Sebelum Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 anak luar kawin telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Dengan adanya putusan ini maka anak luar kawin memperoleh persamaan derajat dengan anak sah pada umunya. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini mengenai perlindungan anak luar kawin sebelum dikeluarkannya putusan tersebut serta bagaimana implementasinya di wilayah Pengadilan Negeri Semarang dan Pengadilan Agama Semarang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, dengan spesifikasi penelitian deskriptif komparatif. Pengumpulan data melalui wawancara, studi dokumen dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan anak luar kawin sebelum putusan ini hanya sebatas mempunyai hubungan perdata dengan ibunya saja. Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi ini belum dapat diterapkan di wilayah Pengadilan Negeri Semarang karena bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh hakim dan nilai yang ada di dalam masyarakat, tetapi dapat di terapkan di wilayah Pengadilan Agama Semarang, selama perkawinan tersebut sah menurut Hukum Islam. Perlu adanya sosialisasi hukum perkawinan agar tidak merugikan kepentingan anak di masa depan.
IMPLIKASI HUKUM KETIDAKPATUHAN GUDANG BARU TERHADAP PUTUSAN MA DALAM PERKARA SENGKETA MEREK DAGANG DENGAN GUDANG GARAM Dhafin, Muhammad; Saptono, Hendro; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 12, No 4 (2023): Volume 12 Nomor 4, Tahun 2023
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2023.39704

Abstract

Merek memiliki peranan yang sangat penting dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Pelanggaran atas merek jika dilakukan akan memunculkan sanksi. Pelanggaran merek di Indonesia dapat dimasukkan sebagai kasus kriminal maupun perdata. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan Hakim dalam Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 adalah memutus sengketa merek Gudang Garam dan Gudang Baru. Terdapat hal mendasar yang menjadi penyebab terjadinya Dissenting opinion hakim Mahkamah Agung yaitu terkait penyelesaian sengketa merek antara ranah pidana dan perdata, serta perhitungan mengenai awal dalam penentuan kedaluwarsa. Sedangkan pada Putusan MA Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 jelas bahwa dalam Perkara Sengketa Merek Dagang produk Tergugat tersebut telah menimbulkan kebingungan masyarakat dan secara yuridis hak atas suatu merek hanya diberikan kepada pendaftaran yang beritikad baik. Implikasi hukum ketidakpatuhan Gudang Baru terhadap Putusan MA Nomor 104 PK/Pid.Sus/2015 dalam Perkara Sengketa Merek Dagang dengan PT. Gudang Garam Tbk adalah putusan Pengadilan Niaga. Peninjauan kembali dalam sengketa tersebut memberikan perlindungan hukum HKI atas PT. Gudang Garam Tbk. Putusan Mahkamah Agung Nomor 119 PK/Pdt.Sus-HKI/2017 hanya memerintahkan pembatalan merek Gudang Baru, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk terjadi pelanggaran merek ke depannya.
ANALISIS PERBANDINGAN PELAKSANAAN PENETAPAN DIKABULKAN DAN DITOLAK TERHADAP PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN STUDI DI PENGADILAN AGAMA BANTUL Suci, Vebricia Rahmah; Widanarti, Herni; Mas'ut, Mas'ut
Diponegoro Law Journal Vol 13, No 3 (2024): Volume 13 Nomor 3, Tahun 2024
Publisher : Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/dlj.2024.43419

Abstract

Indonesia dengan keberagaman suku, agama dan budaya dalam menghadapi permasalahan ekonomi rendah serta tingkat pendidikan yang belum merata, sebagian disebabkan oleh kesulitan biaya pendidikan. Hal ini menyebabkan banyaknya kasus putus sekolah dan praktik perkawinan di bawah umur. Untuk mengatasi hal itu, diperlukan batasan usia perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1), yaitu bagi laki-laki dan perempuan telah berusia 19 (sembilan belas) tahun. Tetapi faktanya banyak ditemukan penyimpangan, Pasal 7 ayat (2) memberikan peluang melakukan perkawinan di bawah umur dengan adanya permohonan dispensasi kawin. Tujuannya untuk mengetahui apakah Hakim dalam memberikan penetapan dapat mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin tersebut, serta mengetahui perbandingan pelaksanaan permohonan dispensasi kawin terhadap penetapan yang menimbulkan akibat hukum. Metode penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan jenis datanya bersumber pada hukum sekunder maupun hukum primer yang dijelaskan secara deskriptif analitis dengan pola deduktif. Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik adalah atas dasar pertimbangan Hakim terhadap penetapan permohonan dispensasi kawin, tidak semuanya permohonan itu dikabulkan tetapi ada juga ditolak. Hakim sejauh ini baru bisa mengabulkan apabila anak tersebut dalam keadaan hamil yang mengakibatkan akibat hukum timbul aib bagi keluarga kedua belah pihak, dan dalam penetapan ditolak terdapat tidak adanya alasan darurat yang beralasan hukum sehingga tidak memiliki akibat hukum.
Co-Authors Abdullah, Rais Cibro, Sri Rizkina Dhafin, Muhammad Dianto, Alfin Yuli Fuad U., Muhamad Gayaputri, Azelia Hendratri, Bhaswarendra Guntur Hendro Saptono, Hendro Herni Widanarti Iqbal, Imam Maulana Judijanto, Loso K, Heny Triastuti Khoiriah, Ummi Lutfiana Rahmawati, Fina Moza Ikthiar, Shaney Mustofa, Moh. Saiful Ridwan, Chairina Suci, Vebricia Rahmah Udin, Mohamad Fuad