Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

LAW ENFORCEMENT MODEL IN COMMUNITY-BASED WASTE MONITORING AND MANAGEMENT AS A REALIZATION OF GOOD ENVIRONMENTAL GOVERNANCE PRINCIPLES IN WEST SUMATERA, INDONESIA Puspita, Lona
UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 1 (2019)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v6i1.1629

Abstract

The increasing number of population and industry will have an impact on the number of waste produced, such as plastic waste, paper waste, and packaging products containing toxic materials. This research aims to create a law enforcement model in community-based waste monitoring and management as a realization of the principles of Good Environmental Governance. The research method used was empirical juridical. The results showed that the law enforcement model adapted in community-based waste monitoring and management to realize good environmental governance in West Sumatra Province is started from the monitoring carried out by the community towards the community members littering or do not do waste sorting in which its results will be reported to the Department of Environment. In addition to being based on regional regulations, the law enforcement model is also carried out in the form of social sanctions in which the persons will be being announced on social media for 30 days or participating in various programs conducted by the Department of Environment for 30 days. Hence, community involvement must start from the management, processing, monitoring, and law enforcement. Peningkatan jumlah penduduk dan usaha industri akan memberikan pengaruh terhadap sampah yang akan dihasilkan seperti sampah plastik, kertas, produk kemasan yang mengandung Bahan Beracun Berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah bagimana membuat model penegakan hukum dalam pengawasan dan berbasis masyarakat sebagai perwujudan prinsip Good Environmental Governance. Metode penelitian ini bersifat yuridis empiris.  Hasil penelitian ini model penegakan hukum dalam pengawasan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat demi terwujudnya good environmental governance di Provinsi Sumatera Barat dimulai dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat terhadap warga yang membuang sampah sembarangan atau yang tidak melakukan pilah sampah, yang hasilnya nanti dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup kota setempat. Model penegakan hukum yang dilakukan selain berdasarkan Peraturan Daerah setempat juga penegakan hukum dalam bentuk sanksi sosial berupa di umumkan dalam media sosial selama 30 hari atau ikut serta dalam program Dinas Lingkungan Hidup setempat selama 30 hari. Keterlibatan masyarakat harus dimulai dari pengelolaan, pengolahan, pengawasan dan penegakan hukumnya
THE EXISTENCY INTERNATIONAL LAW ACCORDING TO BRIAN Z.TAMANAHA THOUGHT "A REALISTIC THEORY of LAW" Puspita, Lona
Tadulako Law Review Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : Tadulako University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The existence of international law is still widely debated. This research will examine the existence of international law based on the thoughts of Brian Z. Tamanaha: A Realistic Theory of Law. The research method used is normative research using conceptual and philosophical approaches. According to Tamanaha, law is whatever is called law, there are many laws that exist in society which have an equal position so that no law serves as a standard for evaluating other laws. The relationship between law and morals is relative, not absolute. That is, law is still called law even though it is moral or immoral. From this Tamahana thought, we can see that international law is law, whether it is moral or not.
Expansion of The Meaning of The Word International in International Arbitration Decisions in Indonesia Puspita, Lona
UNISKA LAW REVIEW Vol 4 No 2 (2023): Uniska Law Review
Publisher : Faculty of Law, Kadiri Islamic University (UNISKA) Kediri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32503/ulr.v4i2.4779

Abstract

An international arbitration award is a decision handed down by an arbitration institution or individual arbitrator outside the jurisdiction of the Republic of Indonesia, or a decision by an arbitration institution or individual arbitrator which according to the legal provisions of the Republic of Indonesia is considered an international arbitration award. From this understanding, it can be seen that Indonesia adheres to the territorial principle to determine whether an arbitration award is international or national. What about other foreign elements contained in an arbitration award, such as choice of law or choice of forum? The aim of this research is to find a new meaning for the word "International" in international arbitration decisions. The method used in this research is normative legal research. The research results state that the meaning of the word "international" in an international arbitration award should not only be territorial because the word international has a broader meaning which includes foreign elements contained in an arbitration award such as choice of law, choice of forum or choice of jurisdiction.
Pengelolaan Perusahaan Ritel Modern Berdasarkan Prinsip-Prinsip Hukum Persaingan Usaha Anom, Alfatri; Puspita, Lona
Pagaruyuang Law Journal volume 7 Nomor 2, Januari 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31869/plj.v7i2.5122

Abstract

AbstrakKemajuan teknologi merupakan salah satu pemicu berkembangnya ritel modern. Perkembangan tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Inovasi dan variasi produk yang ditawarkan dengan berbagai kemudahan transaksi dan kualitas layanan membuat konsumen tertarik dan beralih ke ritel modern untuk mencari produk yang dibutuhkan. Persaingan merupakan unsur yang dalam pengelolaan ritel modern. Seiring dengan tuntutan untuk menjaga eksistensi dan mengembangkan kegiatan usahanya beberapa diantaar pelaku usaha ritel modern mengeluarkan “trik dan strategi nakal” sehingga bertentangan dengan hukum persaiangan usaha. Tulisan ini menguraikan bagaimana pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha.  Penelitian dengan tipe yuridis normative merupakan metode yang digunakan dalam tulisan ini, analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan studi literatur yang relevan merupakan bahan hukum yang digunakan dan kemudian dianalisis dengan metode kualitatif. Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ritel modern berdasarkan prinsip-prinsip hukum persaingan usaha berawal dari proses pendirian dan perijinan sesuai dengan ketentuan PP No. 112 tahun 2007 dan aturan turunannya, kemudian di dalam menjalankan kegiatan usahanya ritel modern wajib patuh dan tunduk pada undang-undnag no 5 tahun 1999. Ritel modern harus dikelola dengan fair dan tidak melakukan perjanjian serta kegiatan yang dilarang sehingga berpotensi menimbulkan praktik persaianagn usaha tidak sehat.
KAJIAN ECONOMIC ANALYSIS OF LAW : UNTUK SEBUAH ARBITRASE KOMERSIAL YANG BERNILAI EKONOMIS puspita, lona
Normative Jurnal Ilmiah Hukum Vol 12 No 1 (2024): NORMATIVE JURNAL ILMU HUKUM
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The problem that often occurs in arbitration settlements is disharmony between one statutory regulation and another statutory regulation resulting in inefficiency, namely between Article 3 UUAAPS, Article 11 UUAAPS and Article 10 paragraph (1) of Law Number 48 of 2009 concerning Power. Justice. So the problem in this writing is how to study Economic Analysis of Law in realizing a commercial arbitrage that has economic value. The results of the discussion stated that the existence of international commercial institutions in resolving disputes in Indonesia cannot be said to be effective because there are still inefficiencies among existing regulations. Therefore, efficiency theory is needed in making legal regulations so that these regulations can provide legal certainty to the public.
MENELISIK INDEPENDENSI PUTUSAN ARBITRASE YANG KONSISTEN DAN TERPREDIKSI Puspita, Lona; Anom, Alfatri
JURNAL DIMENSI Vol 13, No 3 (2024): JURNAL DIMENSI (NOVEMBER 2024)
Publisher : Universitas Riau Kepulauan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33373/dms.v13i3.6542

Abstract

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan untuk memutuskan perselisihan antara pihak yang terlibat. Independensi dan keadilan adalah prinsip-prinsip utama dari arbitrase, yang menjamin keputusan yang adil dan netral bagi kedua belah pihak. Namun, kekhawatiran tentang independensi putusan arbitrase mencuat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena kepentingan komersial yang terlibat dalam beberapa kasus. Oleh karena itu, penelitan ini bertujuan untuk menelisik independensi putusan arbitrase yang konsisten dan terperinci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni penelitian hukum dengan pendekatan konseptual, kasus dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukan bahwa independensi putusan arbitrase tidak hanya bergantung pada individualitas dan keberadaan pengadilan, tetapi juga prosedur yang jelas, transparansi, sumber daya yang cukup untuk menjamin integritas dari proses arbitrase. Sehingga, putusan arbitrase dapat diprediksi atau diperkirakan dengan tingkat kepastian yang tinggi sehingga pihak yang terlibat dalam arbitrase dapat mengantisipasi hasilnya dengan tepat. Ini penting untuk menciptakan kepastian hukum dan kepercayaan dalam arbitrase.
UPAYA PENAGGULANGAN NARKOTIKA DI KALANGAN REMAJA Oktoriny, Fitra; Kurnia, Meita Lefi; Yunimar, Yunimar; Rahmat, Abdul; Boiziardi, Boiziardi; Dwikornida, Dwikornida; Puspita, Lona; Jemmy, Marisa
Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA Vol 8 No 1 (2025): Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat DEWANTARA
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Tamansiswa Padang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31317/jpmd.v8i1.1129

Abstract

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dubedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Tujuan pengabdian untuk memberikan informasi kepada para remaja tentang upaya penanggulangan narkotika. Metode pengabdian yang digunakan yakni ceramah dan diskusi. Hasil pengabdian menunjukan diperlukannya upaya preventif untuk menghentikan penyalahgunaan narkotika khususnya di tingkat pelajar, seperti melakukan tes urine, melakukan penyuluhan/bimbingan serta pengawasan berkelanjutan yang harus dilakukan oleh orang tua dan pihak sekolah dan peran aktif masyarakat dalam mengawasi setiap kegiatan pelajar di lingkungan masyarakat.
Kedudukan Pasal 5 Huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat Terhadap Konstitusi dan Kebudayaan Mentawai: The Position of Article 5 Paragraph c of Law Number 17 of 2022 Concering West Sumatera Province in Relation to The Constitution and Mentawai Culture Puspita, Lona; Fadli Ramadhani; Meita Lefi Kurnia
Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 13 No. 2 (2024): Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.34304/jf.v13i2.305

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat adalah undang-undang yang berisi karakteristik Provinsi Sumatera Barat yang menuai polemik dan kontroversi dalam masyarakat yang dinilai tidak mengakomodir secara keseluruhan kebudayaan yang ada dalam masyarakat seperti Kabupaten Kepulauan Mentawai. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana kedudukan Pasal 5 huruf c Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat terhadap Konstitusi dan Kebudayaan Mentawai. Pendekatan yang digunakan yakni pendekatan normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat tepatnya pada Pasal 5 huruf c perlu menjadi perhatian bersama karena undang-undang ini menggambarkan karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Barat namun secara muatan ini tidak menggambarkan secara keseluruhan tentang karakteristik yang ada di Sumatera Barat, untuk itu perlu diajukan uji materil undang-undang yang merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi yang dikenal dengan Judicial Review. Kedudukan kebudayaan Kepulauan Mentawai dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Provinsi Sumatera Barat ini belum memberikan penggambaran yang jelas karena Pasal 5 huruf c hanya menyebutkan karakteristik kebudayaan Minangkabau, sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai bukanlah penganut adat budaya Minangkabau. Kepulauan Mentawai mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan Sumatera Barat.