Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

STUDI PERUBAHAN KEDUDUKAN KELURAHAN DARI PERANGKAT DAERAH MENJADI PERANGKAT KECAMATAN DI KECAMATAN MARPOYAN DAMAI KOTA PEKANBARU Rahyunir, Muhammad Hafizh; ", Isril
Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol 5, No 1: WISUDA APRIL 2018
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

In assisting in running the affairs of the concurrent government and general government affairs in the law on the local government, the Head of the Regency / Municipal Region is assisted by the regional apparatus of the kabupaten / kota. The juridical existence of the regional devices occurs between changes Law Number 23 Year 2014 with Law Number 32 Year 2004. Elements of Regional Apparatus pursuant to Article 120 paragraph (2) of Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government consists of; 1. Regional Secretariat, 2. Regional Offices, 3. Regional Technical Institutions 4. Regional Secretariat, and district. Therefore, it can be seen that the sub-district and kelurahan institutions are part of the regency / municipal apparatus, so the Camat and Lurah are directly responsible to the mayor This research was conducted in December 2016 until June 2017. The purpose of this research is to know the implementation of the change of the status of the kelurahan institution as a regional tool to be as a subdistrict device in Marpoyan Damai Sub-district, Pekanbaru City. The method used is qualitative descriptive method, where the researcher tries to explain the occurrence of change from the side of the working relationship of the Lurah and Camat, which until now is only coordinated to be superior and subordinate (Head of Sub-district becomes the direct superior of Lurah). Data collection techniques in this study is to use interviewing techniques and documentation. Based on interviews to all informants and based on supporting data and information obtained by researchers when conducting research. It can be concluded that the Status and Authority of the Village since the enactment of Law No. 23 of 2017 on Regional Government until the end of 2016 the status of urban village institutions remains as a regional tool, only since the beginning of 2017 the kelurahan status has changed into the kecamatan apparatus, Law Number 23 Year 2014 Regarding Pemerinrah area effectively in 2017 and the enactment of Regional Device Organizations (OPD) Local Government of Pekanbaru new cityKeywords: Local Government, Regional Device, Sub District Kelurahan
Pengabdian Internasional dalam Pencegahan Perdagangan Manusia Transnasional di Negeri Kedah Latif, Syahrul Akmal; Rahyunir, Muhammad Hafizh; Ismail, Solahuddin
Jurnal Peradaban Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): Jurnal Peradaban Masyarakat (JPM)
Publisher : LPPM STIE Hidayatullah Depok

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55182/jpm.v4i2.437

Abstract

Globalisasi ekonomi telah menciptakan saling ketergantungan global di pasar, modal, dan barang. Perdagangan manusia adalah kejahatan yang menantang, dianggap sebagai perbudakan modern dan pelanggaran hak asasi manusia. Berbagai faktor berkontribusi terhadap perdagangan manusia, termasuk nilai-nilai budaya, kondisi sosial ekonomi, kemiskinan, dan kurangnya pendidikan. Negara bagian Kedah, Malaysia, merupakan salah satu wilayah yang sering mengalami masalah ini. Permasalahan penelitian yang diangkat adalah bagaimana mengimplementasikan berbagai program khususnya dalam pemberdayaan masyarakat untuk mencegah perdagangan manusia transnasional melalui upaya sosialisasi untuk mengurangi prevalensinya di Kedah. Penelitian ini menggunakan desain penelitian yang meliputi observasi, pertemuan, edukasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Melalui kolaborasi dengan mitra, tim peneliti bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap, memotivasi, dan memberikan dukungan untuk memerangi perdagangan manusia. Kajian ini membedakan perdagangan manusia dan penyelundupan berdasarkan sumber keuntungan, dimensi transnasional, dan keterlibatan korban. Hasil yang dicapai antara lain peningkatan kesadaran, perubahan sikap, motivasi, dan penyebaran pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kualitas kelembagaan. Temuan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap perdagangan manusia dan meningkatkan upaya pencegahan.
STRATEGI MENINGKATKAN PARTISIPASI AKTIF PEREMPUAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI NEGERI KEDAH, MALAYSIA Maulidiah, Sri; Muslim, Sakinah; Rauf, Rahyunir; Yuslaini, Nina; Hayati, Restu; Rahyunir, Muhammad Hafizh
Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 7, No 3 (2024): Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/kumawula.v7i3.53430

Abstract

In development planning, women's involvement is imperative in order to create conditions which puts women in a fair position, without discrimination. This condition does not only occur in Indonesia but also occurs in developing countries such as Malaysia. From this phenomenon, the Community Service Team (PKM) of Universitas Islam Riau (UIR) in collaboration with Universiti Utara Malaysia (UUM) located in the Government of Yan District Negeri Kedah, Malaysia made an activity program with the theme of being an active woman in development planning. The purpose of PKM activities (1) is to provide an understanding of the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia, (2) to provide an understanding of the direct impact that will be felt by the government if women can play an active role directly in development planning. The method used uses the Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), Actian Research (AR) methods. The results of PKM activities show (1) an increase in the interest and enthusiasm of counseling participants in the involvement of governance in Kedah, Malaysia. (2) an increase in the understanding of counseling participants on the importance of women's participation in development planning in Kedah, Malaysia. (3) there is an increase in the understanding of counseling participants about the direct impact that will be felt by the Kedah State government if women can play an active role directly in the development planning of Kedah State, Malaysia. (4) there is an increase in maximizing programs in the field of development and in the field of community empowerment that are directly related to meeting the needs of women and children of Kedah State, Malaysia.Dalam perencanaan pembangunan, keterlibatan perempuan menjadi keharusan yang tujuannya agar tercipta kondisi yang menempatkan perempuan dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi. Kondisi seperti ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi pada negara-negara berkembang seperti Malaysia. Dari fenomena tersebut, Tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) Universitas Islam Riau (UIR) bekerjasama dengan Universiti Utara Malaysia (UUM) bertempat di Pemerintah Yan District,Negeri Kedah, Malaysia membuat program kegiatan dengan tema menjadi perempuan aktif dalam perencanaan pembangunan. Tujuan kegiatan PKM (1) untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia, (2) untuk memberikan pemahaman tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan. Metode yang digunakan menggunakan metode Rapid Rural Appraisal (RRA), Participatory Rural Appraisal (PRA), dan Action Research (AR). Hasil kegiatan PKM menunjukkan (1) adanya peningkatan animo dan antusiasme peserta penyuluhan dalam keterlibatan penyelenggaraan pemerintahan di Negeri Kedah, Malaysia. (2) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam perencanaan pembangunan di Negeri Kedah, Malaysia. (3) Adanya peningkatan pemahaman peserta penyuluhan tentang dampak langsung yang akan dirasakan oleh pemerintah Negeri Kedah jika perempuan dapat berperan aktif secara langsung dalam perencanaan pembangunan Negeri Kedah, Malaysia. (4) Adanya peningkatan memaksimalkan program di bidang pembangunan dan di bidang pemberdayaan masyarakat yang berhubungan langsung dengan pemenuhan kebutuhan perempuan dan anak-anak Negeri Kedah, Malaysia.
Model of General Government Affairs in Mandau Sub-District, Bengkalis Regency, Riau: Dilemmatic in Planning Preparation Maulidiah, Sri; Rauf, Rahyunir; Zainal; Rahyunir, Muhammad Hafizh
International Journal of Science and Society Vol 6 No 1 (2024): International Journal of Science and Society (IJSOC)
Publisher : GoAcademica Research & Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/ijsoc.v6i1.1006

Abstract

Residual affairs, better known as general government affairs (UPU), will be less likely to exist if the more detailed the classification of government affairs. The basis for this research was carried out because the re-emergence of UPU regulations in Law No. 23 of 2014 concerning regional government which previously in Law No. 32 of 2004 was not clearly regulated or even mentioned but appeared to be regulated regarding general government duties (TUP). In practice, UPU in local governments and sub-district governments still has many problems and confusions in implementation, especially related to UPU planning. The purpose of this research is to analyze the implementation of related UPU in the preparation of planning carried out by the Mandau sub-district government, and design the right model related to UPU planning in the sub-district. The approach used in this study is qualitative method of explosive descriptive type. The preparation of the District UPU in planning programs and activities asks for input and proposals from OPD and vertical agencies. In practice, the predetermined planning is submitted to the Regent of Bengkalis to be submitted in the local government work plan which for budgeting is sourced from the APDB which should be submitted to the central government and budgeted through the APBN. The right model in implementing future UPU planning is to make UPU an attributive authority for sub-districts.