Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

WebGIS Berbasis Leaflet JS untuk Pemetaan Persebaran Usaha Mikro di Kabupaten Nganjuk Novia Khurotul Aini; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 10, No 2 (2021)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373539.v10i2.81054

Abstract

Usaha mikro menjadi perhatian utama pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk mewujudkan usaha yang mandiri dan berkembang. Hal ini sejalan dengan program Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Nganjuk untuk melaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang usaha mikro. Seiring dengan peningkatan usaha mikro terjadi permasalahan mendasar yang menyebabkan produktivitas usaha mikro stagnan atau bahkan menurun. Oleh karena itu diperlukan sebuah sarana untuk membangun sebuah media promosi online berbentuk WebGIS. Pembuatan WebGIS usaha mikro Kabupaten Nganjuk ini menggunakan Open Street Map dan Leaflet JS sebagai peta dasar. Codeigniter 3 sebagai framework pembantu bahasa PHP, leaflet JS sebagai library javascript. Leaflet JS juga dibangun untuk menggunakan plugin yang memperluas fungsionalitas (Maclean,2014). Data yang digunakan berupa data spasial dan non spasial. Data spasial berupa koordinat dan batas administrasi. Data non spasial berupa informasi usaha mikro beserta foto. Data yang diinventarisasikan menjadi tiga kategori yaitu makanan, kerajinan dan jasa. Hasil dari penelitian ini berupa WebGIS usaha mikro Kabupaten Nganjuk yang memuat 48 dari 250 usaha mikro dalam 16 kecamatan. WebGIS ini menyajikan informasi berupa lokasi, detail produk, filter lokasi dan jenis produk, report, statistik, fitur pencarian data, dan informasi pendukung lainnya. Dari hasil pengujian kelayakan didapatkan presentase kelayakan sebesar 85% dengan kategori sangat layak.
Identifikasi Kegiatan Wisata Bahari sebagai Upaya Tertib Administrasi Kelautan (Studi Kasus: Kabupaten Tulungagung) Riva Dianita; Yanto Budisusanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (246.072 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.43804

Abstract

Sebagai salah satu negara yang dikelilingi oleh laut, Indonesia memiliki banyak wisata di kawasan pesisir dan ruang laut, salah satunya berupa wisata bahari. Pemanfaatan ruang laut dan pesisir untuk kegiatan wisata bahari ini memerlukan pengelolaan yang terorganisir agar menghasilkan tertib administrasi kelautan. Kabupaten Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang memiliki wilayah pesisir yang dimanfaatkan untuk kegiatan wisata bahari. Namun pengelolaan wisata bahari tersebut dikelola oleh banyak pihak sehingga belum menghasilkan tertib administrasi kelautan. Pada penelitian ini dilakukan identifikasi terkait pengelolaan wisata seperti hak dan tanggungjawab pengelola, nilai retribusi, dan kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan berupa RTRW dan RZWP-3-K. Penelitian ini menganalisa kondisi eksisting pengelolaan kelautan di bidang wisata bahari dokumen perencanaan RZWP-3-K dan RTRW Kabupaten Tulungagung agar dapat menghasilkan tertib administrasi kelautan dan mendapatkan estimasi nilai retribusi untuk pemerintah setempat. Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa wisata bahari di Kabupaten Tulungagung dikelola oleh 3 pihak, yaitu pihak pertama Dinas Perhutani, pihak kedua pemerintah daerah setempat, dan pihak ketiga masyarakat sekitar. Masing-masing pihak menerima bagi hasil dari penjualan tiket masuk dengan besar yang berbeda-beda. Pihak pertama menerima bagi hasil 30%, pihak kedua 20%, dan pihak ketiga 50%. Pada kesesuaian kondisi eksisting dengan dokumen perencanaan ditemukan bahwa lokasi wisata bahari kondisi eksisting sesuai dengan lokasi yang direncanakan yaitu di dalam Kawasan Strategis Pariwisata. Sedangkan estimasi retribusi yang diterima pihak kedua adalah Rp 2.032.320.000,00 pertahun dan apabila ke empat wisata di ambil alih oleh Pemerintah Daerah maka menghasilkan  tambahan estimasi retribusi sebesar Rp 12.000.000,00 pertahun.
Evaluasi Daya Dukung Ruang Laut Zona Perikanan Tangkap Berdasarkan Data Eksisting dan RZWP-3-K (Studi Kasus: Pesisir Selatan Kabupaten Sampang) Juwita Maharani Zainur Putri; Yanto Budisusanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.15 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.43840

Abstract

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) adalah arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Dalam dokumen RZWP-3-K terdapat beberapa kerusakan lingkungan yang berdampak menurunnya daya dukung fisik suatu kawasan. Daya Dukung merupakan kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Permasalahan dalam dokumen RZWP-3-K di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang antara lain, terdapat reklamasi mangrove di Kecamatan Camplong, terdapat abrasi pantai, dan terdapat kerusakan terumbu karang mencapai 70% yang disebabkan oleh pola penangkapan ikan yang salah. Pada penelitian ini mengevaluasi kesesuaian daya dukung fisik kawasan perikanan tangkap dengan kondisi eksisting dan RZWP-3-K di kawasan pesisir selatan Kabupaten Sampang. Penelitian ini menggunakan metode skoring dan pembobotan untuk mendapatkan nilai disetiap parameter daya dukung fisik kawasan perikanan tangkap. Parameter yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari parameter tinggi gelombang, kecepatan arus, penutupan terumbu karang, penutupan hutan mangrove, dan jarak dari garis pantai. Penelitian ini menghasilkan dua klasifikasi yakni kawasan daya dukung fisik perikanan tangkap dengan kondisi sedang memiliki luas 1,935 km2 (0,214%) dan kawasan dengan kondisi buruk memiliki luas 901,709 km2 (99,786%). Kesesuaian daya dukung fisik perikanan tangkap dengan kondisi eksisting menunjukkan bahwa kawasan yang sesuai dengan kondisi sedang seluas 0,559 km2 (0,062%) dan kawasan yang sesuai dengan kondisi buruk seluas 561,346 km2 (62,120%). Dan untuk kesesuaian daya dukung fisik perikanan tangkap dengan RZWP-3-K menunjukan bahwa kawasan dengan keadaan yang sesuai dan kondisi buruk memiliki luas sebesar 728,035 km2 (80,567%).
Kajian Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Laut dan Pesisir Berdasarkan RZWP-3-K dan RTRW di Pesisir Selatan Kabupaten Sampang Annisa' Kunny Latifa; Yanto Budisusanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 8, No 2 (2019)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (842.299 KB) | DOI: 10.12962/j23373539.v8i2.43991

Abstract

Dalam pengarahan pemanfaatan potensi suatu ruang atau wilayah, struktur perencanaan memuat perencanaan yang bersifat spasial yaitu Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP-3-K) yang dijadikan sebagai acuan dalam penyusunan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara, untuk perencanaan di wilayah darat yang mencakup wilayah administrasi dalam satu Kabupaten atau Kota, digunakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Tumpang tindih atau overlapping wilayah pemanfaatan terjadi di daerah daratan di sekitar pesisir dan pantai maupun di wilayah perairannya. Dengan adanya tumpang tindih pemanfaatan, dibutuhkan perhitungan dan analisis kesesuaian kondisi eksisting berdasarkan rencana. Penelitian ini dilaksanakan untuk membuat peta kesesuaian pemanfaatan pesisir dan ruang laut Kabupaten Sampang dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG). Penelitian ini dilakukan dengan metode interpretasi pada citra, dengan cara digitasi, serta pengukuran di lapangan, yaitu dengan ground truth dan wawancara. Data yang digunakan adalah hasil digitasi citra Pleiades terkoreksi untuk analisis pesisir, dan data eksisting pemanfaatan ruang laut. Dari penelitian ini dihasilkan kesesuaian pesisir dan ruang laut di selatan Kabupaten Sampang.  Dari analisis yang dilakukan, kelas tutupan lahan pesisir yang sesuai dengan RTRW adalah sebesar 77%. Sementara untuk pemanfaatan ruang laut yang sesuai dengan RZWP-3-K adalah sebesar 57%.
Developing of Total Suspended Sediment Model Using Landsat-8 Satellite Image and In-Situ Data at The Surabaya Coast, East Java, Indonesia Teguh Hariyanto; Trismono C. Krisna; Khomsin Khomsin; Cherie Bhekti Pribadi; Nadjadji Anwar
Indonesian Journal of Geography Vol 49, No 1 (2017): Indonesian Journal of Geography
Publisher : Faculty of Geography, Universitas Gadjah Mada

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (722.493 KB) | DOI: 10.22146/ijg.12010

Abstract

The decrease of coastal-water quality in the Surabaya coastal region can be recognized from the conceentration of Total Suspended Sediment(TSS ) . As a result we need a system for monitoring sediment concentration in the coastal region of Surabaya which regularly measures TSS. The principle to model and monitor TSSconcentration using remote sensing methods is by the integration of Landsat-8OLI satellites image processing using some ofTSS-models then those are analyzed for looking its suitability with TSS value direcly measured in the field ( in-situ measurement). The TSS value modeled from all algorithms validated usingcorrelation analysis and linear regression . The result shows that TSS model with the highest correlation value is TSS algorithm by Budiman (2004)with r value 0.991. Hence this algorithm can be used to investigate TSS-distribution which represent the coastal water quality of Surabaya with TSS value between 75 mg/L to 125 mg/L.
Penentuan Lokasi Potensial Pengembangan Lahan Kawasan Permukiman Menggunakan Metode Pembobotan dan Scoring Parameter (Studi Kasus: Kabupaten Bogor, Jawa Barat) Fauzano Nikomaru; Teguh Hariyanto; Cherie Bhekti Pribadi
Jurnal Teknik ITS Vol 11, No 3 (2022)
Publisher : Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.12962/j23373539.v11i3.100935

Abstract

Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Pembangunan permukiman yang tidak didasari pada pemahaman penataan ruang akan menjadikan pembangunan tidak sesuai dengan peruntukan lahan. Hal tersebut bila dibiarkan dapat berdampak negatif, misalnya transformasi spasial terkait lahan pertanian yang dijadikan permukiman secara berlebihan berdampak penurunan produksi dan produktivitas hasil pertanian. Dengan memanfaatkan sistem informasi geografis akan dilakukan penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan permukiman yang dapat dilakukan melalui analisis peta-peta tematik. Dengan analisis ini, dapat diketahui peruntukan lahan yang sesuai untuk dijadikan permukiman. Adapun lokasi yang dipilih pada penelitian tugas akhir ini adalah Kabupaten Bogor. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Bogor yang meningkat akan berdampak pada kebutuhan lahan permukiman yang tinggi sehingga penelitian terkait lahan yang potensial dijadikan permukiman perlu dilakukan. Penentuan lokasi potensial pengembangan kawasan permukiman dilakukan dengan melakukan penilaian dari beberapa parameter yang telah ditentukan. Kemudian, pemberian skor terhadap tiap kelas pada masing-masing parameter tersebut atau yang dikenal dengan metode scoring. Hasil akhir menunjukan kecamatan yang memiliki kawasan sangat berpotensi untuk dijadikan daerah pengembangan kawasan permukiman paling luas berada di Kecamatan Cibinong dengan luas 1402,087 ha atau 0,5 %, kemudian Kecamatan Cileungsi dengan luas 1318,740 ha atau 0,5 %, dan Kecamatan Jonggol dengan luas 821,850 ha atau 0,3 %.
Pembuatan Basis Data Pertanahan HasilPembebasan Lahan Di Luar Wilayah Peta Area Terdampak Lumpur Sidoarjo Teguh Hariyanto; Danar Guruh Pratomo; Khomsin; Cherie Bhekti Pribadi; Mohammad Rohmaneo Darminto
Sewagati Vol 5 No 2 (2021)
Publisher : Pusat Publikasi ITS

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (508.256 KB)

Abstract

Bencana lumpur Lapindo telah melanda wilayah Porong, Sidoarjo selama lebih dari 11 tahun. Dariperistiwa ini, ribuan kepala keluarga harus kehilangantempat tinggal, aset dan kerugian material yang tidaksedikit. Sehingga muncul konflik finansial antara korbandengan PT. Lapindo Brantas mengenai penuntutan gantirugi akibat peristiwa tersebut. Berkaitan dengan hal ini,pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden yang berisi tentang area terdampak, ketentuan ganti rugi dan halteknis lainnya yang telah dikeluarkan sejak tahun 2007 dantelah diperbarui sebanyak lima kali hingga yang terbaru berupa Perpres No. 33 Tahun 2013 yang berisi Peta AreaTerdampak (PAT). Dari wilayah PAT tersebut didapatkan data yang cukup besar sehingga perlu dilakukan pengelolaan untuk menyelesaikan permasalahan ganti rugiyang belum selesai menggunakan metode Sistem InformasiGeografis (SIG). Hasil akhir dari pengelolaan inimerupakan SIG yang dapat melakukan proses updating, editing, dan penyimpanan data yang berfungsi sebagai inventarisasi. Dari hasil processing data,didapatkan Peta Inventarisasi Aset Pemerintah yang tersebar di 12 desa dengan luas 495.854 Ha. Dari total luas ini, sebesar 70.279 Ha wilayah tidak masuk dalam batas area terdampak sesuai PAT yang terlampir dalam Perpres No. 33 tahun 2013. Untuk inventarisasi asetnya, sebesar24.88% dari total jumlah aset telah tersertifikasi dan sudah terbayar, 21.08% dari total jumlah aset belum tersertifikasi dan sudah terbayar, dan sebesar 54.04% dari total jumlah aset belum terbayar.