Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Implementation of the Independent Village Program to Improve the Economy of Muara Madras Village Community, Jangkat Subdistrict, Merangin Regency Epriadi, Dedi; Jaya, Mulia; Mardansyah, Mardansyah; Fitria, Anggelina Dwi
Riwayat: Educational Journal of History and Humanities Vol 8, No 3 (2025): July
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/jr.v8i3.47776

Abstract

The Independent Village Program is a local development policy that aims to enhance rural communities' economic resilience through institutional strengthening, local potential utilization, and community empowerment. This study aims to analyze the implementation of the program in Muara Madras Village, Jangkat Subdistrict, Merangin Regency. A qualitative descriptive method was used, with data collected through interviews, observations, and documentation. The findings reveal that the program has had a positive impact on improving community welfare through agriculture, aquaculture, and entrepreneurship training. However, challenges such as weak marketing systems and limited youth involvement remain. The program is considered effective but requires strategic improvements for sustainability.
PERAN PEMERINTAH DUSUN TERHADAP PEMELIHARAAN FASILITAS PELAYANAN UMUM DI KECAMATAN MUKO-MUKO BATHIN VII KABUPATEN BUNGO Miranti, Miranti; Epriadi, Dedi
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 2 (2024): Mei 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i2.2024.738-746

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah peranan pemerintah Dusun dalam pemeliharaan fasilitas umum, kendala apa saja yang dihadapi, dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pemeliharaan fasilitas umum di Dusun Tanjung Agung. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik analisa data deskriptif kualitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua fasilitas umum yang ada di  Dusun Tanjung dan yang menjadi sampel adalah fasilitas umum di Desa Tanjung Agung yang pengelolaannya dan pemeliharaannya diserahkan kepada pemerintah dusun Tanjung Agung. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa peranan pemerintah dusun dalam pemeliharaan fasilitas umum meliputi perencanaan, menetapkan peraturan, melakukan koordinasi, memberi motivasi, dan berperan menjaga keamanan fasilitas umum yang ada di dusun Tanjung Agung. Permasalahan yang dihadapi antara lain belum adanya pencatatan (administrasi) yang baik atas jumlah dan kondisi fasilitas umum yang ada, keterbatasan kewenangan yang diberikan pemerintah daerah dan pusat sehingga menyebabkan keterbatasan sumber-sumber pendanaan, serta kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah dusun dalam mengatasi permasalahan yang ada antara lain berusaha mengajak dan meningkatkan partisipasi dari masyarakat agar lebih peduli dalam perawatan fasilitas umum yang ada, membuat perencanaan pembangunan desa yang disusun melibatkan masyarakat melalui musrenbang tingkat dusun, juga mengajak masyarakat ikut aktif dalam kegiatan perawatan fasilitas umum melalui gotong royong dan dalam bentuk sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat.
TAMBANG EMAS ILEGAL DAN KERUSAKAN SOSIAL-EKOLOGIS DI KABUPATEN BUNGO: STUDI KRITIS ATAS PRAKTIK PETI DAN PERAN PEMERINTAH LOKAL Putra, Didik Try; Mardansyah, Mardansyah; Epriadi, Dedi
GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan Vol. 12 No. 2 (2025): 2025 Desember
Publisher : Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik (LKISPOL)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56015/gjikplp.v12i2.695

Abstract

Unauthorized gold mining (PETI) in Bungo Regency causes significant social and ecological impacts, including environmental damage and social tensions between communities and authorities. This research aims to analyze PETI practices and evaluate the local government's role in handling illegal gold mining. The method used is a critical study with data collection from enforcement operation documents and related reports. Research results show that although the government conducts intensive enforcement operations, communities' economic dependence on PETI remains the primary sustainability challenge. The government strives to regulate community mining to make it legal and environmentally friendly through spatial planning policies and community education. In conclusion, a collaborative approach is needed that considers legal, social, and environmental aspects for sustainable solutions that maintain balance between law enforcement, environmental preservation, and community welfare. Keywords: Illegal Gold Mining; PETI; Environmental Damage; Social Impacts; Local Government