Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.778
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum KYADIREN Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum
Zaelani, Muhammad Aziz
Unknown Affiliation
Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta Prabowo, Daya Handoyo; Suharno, Suharno; Zaelani, Muhammad Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3951

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biata pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPLL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparatur pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa Sugiyanto, Sugiyanto; Suharno, Suharno; Zaelani, Muhammad Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4050

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.
Law Enforcement Strategies of the Sragen Police in Combating Cybercrime Against Children Prasetyo, Viki Andi; Putri , Hanuring Ayu Ardhani; Zaelani, Muhammad Aziz
Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren Vol 7 No 2 (2026): Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren
Publisher : PPPM, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Biak-Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46924/jihk.v7i2.412

Abstract

The rapid development of digital technology has fundamentally transformed patterns of crime against children, thereby necessitating more effective and adaptive prevention strategies by law enforcement agencies. This study is motivated by the increasing vulnerability of children to cyberspace-related crimes and the growing urgency for police institutions to utilize digital platforms as preventive instruments. The objective of this research is to empirically examine the implementation of child crime prevention through digital platforms by the Sragen Police Resort and to analyze the legal, institutional, social, and technological challenges encountered in its execution. This study employs an empirical legal research design with a sociological legal approach, utilizing interviews, observations, and document analysis as primary data collection techniques. The findings indicate that the Sragen Police Resort has implemented preventive measures through social media engagement, cyber patrols, and digitally based public outreach. However, the effectiveness of these initiatives remains constrained by limited digital forensic capacity, inadequate cross-sectoral coordination, and a high incidence of underreporting. This study concludes that strengthening regulatory frameworks, institutional capacity, and inter-agency synergy is a critical prerequisite for enhancing the effectiveness of child crime prevention.
Analisis yuridis hukum perjanjian gadai emas bawah tangan: Studi kasus Pegadaian Lestari, Puji; Suparwi; Zaelani, Muhammad Aziz
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 5 No. 1 (2026): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum (In press)
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v5i1.2074

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian gadai emas bawah tangan yang terjadi dalam praktik lembaga keuangan formal, khususnya Pegadaian. Meskipun Pegadaian beroperasi di bawah kerangka hukum yang ketat (seperti KUH Perdata dan regulasi OJK), seringkali terdapat variasi perjanjian tambahan atau non-standar yang dibuat secara informal ("bawah tangan") antara nasabah dan oknum perusahaan. Variasi perjanjian ini, terutama yang berkaitan dengan penentuan nilai taksiran, kondisi wanprestasi, dan mekanisme penjualan barang jaminan, menimbulkan isu yuridis mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi para pihak. Penelitian ini menggunakan metodologi studi kasus dan pendekatan normatif-empiris. Data sekunder dikumpulkan melalui tinjauan pustaka dan analisis dokumen hukum, seperti KUHP (khususnya Pasal 1150–1161) tentang gadai, POJK, dan SOP Pegadaian, sedangkan data primer dikumpulkan melalui sejumlah kecil wawancara dan observasi proses transaksi gadai emas. Analisis yuridis difokuskan pada pemenuhan syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan dampak hukumnya terhadap prinsip kehati-hatian dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian emas bawah tangan cenderung cacat hukum atau memiliki potensi diskresi yang merugikan nasabah, karena seringkali melanggar prinsip pembuktian tertulis dan transparansi. Secara yuridis, meskipun Pegadaian memiliki perjanjian gadai baku, keberadaan perjanjian bawah tangan dapat melemahkan kedudukan hukum Pegadaian di mata hukum jika terjadi sengketa, karena berpotensi dianggap sebagai penyimpangan dari kontrak standar dan SOP yang berlaku. Di sisi lain, perjanjian bawah tangan yang tidak tertulis menyulitkan pembuktian hak-hak nasabah. Perlindungan hukum terhadap nasabah menjadi rentan karena ketidakjelasan klausul dan ketidaksesuaian dengan prinsip kontrak adhesi yang seharusnya berlaku pada lembaga formal. Perjanjian emas bawah tangan dalam praktik gadai di Pegadaian memiliki risiko yuridis yang tinggi dan potensi ketidakabsahan karena tidak memenuhi standar formalitas dan substansi hukum yang ditetapkan. Disarankan adanya penegasan kembali SOP internal yang melarang praktik perjanjian di luar kontrak baku, serta edukasi nasabah mengenai hak dan kewajiban mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Co-Authors Prabowo, Daya Handoyo Prasetyo, Viki Andi PUJI LESTARI Putri , Hanuring Ayu Ardhani Sugiyanto - Suharno Suharno Suparwi