Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP) Innovative: Journal Of Social Science Research
Zaelani, Muhammad Aziz
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Penerapan Pengawasan Lingkungan Secara Preventif Melalui Optimalisasi SPPL Pada UMKM di Wilayah Kota Surakarta Prabowo, Daya Handoyo; Suharno, Suharno; Zaelani, Muhammad Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.3951

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan hambatan pengawasan lingkungan terhadap Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) pada UMKM di wilayah Kota Surakarta. Kerusakan lingkungan membawa efek negatif kepada korban yaitu negara, rakyat maupun generasi mendatang sekaligus menjadi beban negara, mengingat biata pemulihannya ditanggung masyarakat dan pemerintah. Diperlukan mekanisme pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL untuk jenis kegiatan yang mayoritas dilakukan oleh masyarakat mikro kecil dan menengah. Hal ini karena pengawasan lingkungan justru alpha memberikan resolusi terhadap jenis kegiatan tersebut, bahkan SPPL banyak tidak diberlakukan. Maka, perlu ditemukan urgensi optimalisasi SPLL sebagai sarana preventif pengawasan lingkungan. Penelitian ini empiris dengan data primer data SPPL UMKM wilayah Kota Surakarta dipadukan dengan data sekunder. Hasil penelitian yaitu hambatan pengawasan lingkungan terhadap UMKM di wilayah Kota Surakarta mencakup kurangnya aparatur pengawasan lingkungan di Kota Surakarta, minimnya sosialisasi SPPL oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surakarta, lemahnya substansi dan kewajiban SPPL, penegakan sanksi belum menjangkau pelaku usaha industri rumahan. Bentuk penerapan pengawasan lingkungan secara preventif melalui optimalisasi SPPL pada UMKM di wilayah Kota Surakarta dilaksanakan melalui optimalisasi sarana perizinan usaha dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan lingkungan sebagai indikator SPPL.
Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan Kecamatan Nogosari Kabupaten Boyolali dalam Penyusunan Peraturan Desa Sugiyanto, Sugiyanto; Suharno, Suharno; Zaelani, Muhammad Aziz
Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik Vol. 5 No. 3 (2025): (JIHHP) Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik
Publisher : Dinasti Review Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.38035/jihhp.v5i3.4050

Abstract

Penelitian menjawab permasalahan mengenai fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa serta hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa. Badan Permusyawaratan Desa yang belum responsif berdampak pada penyusunan Peraturan Desa yang nirpartisipasi dan berorientasi eksekutif. Problematika kurang optimalnya peran Badan Permusyawaratan Desa diukur dari aspek legislasinya. Aspek legislasi dari Badan Permusyawaratan Desa menjadi tolok ukur salah satunya menginventarisir aspirasi masyarakat desa dalam pembuatan Peraturan Desa. Penelitian ini empiris dengan sifat deskriptif dan analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengetahui fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa dan mengetahui hambatan dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud. Hasil penelitian menunjukkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa mencakup fungsi perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan. Sedangkan, hambatan menjalankan fungsi Badan Permusyawaratan Desa Sembungan dalam penyusunan Peraturan Desa meliputi disharmonisasi berupa konflik substansi norma dengan aturan-aturan lama dan masih bersifat turun-temurun, proses penyusunan Peraturan Desa belum mampu mengakomodir seluruh aspirasi masyarakat desa, kurangnya rutinitas pertemuan dari masing-masing anggota dikarenakan terdapat pekerjaan/rutinitas lainnya disamping sebagai Badan Permusyawaratan Desa Sembungan, tingkat aspiratif masyarakat dalam penyusunan Peraturan Desa masih kurang serta masih kurangnya penguasaan mengenai pedoman atau format penyusunan Peraturan Desa.
Factorization of the Difficulty of Political Parties in Indonesia to Develop as an Implementation of Democratic State Suniaprily, Firstnandiar Glica Aini; Zaelani, Muhammad Aziz; Nurwanti, Yulian Dwi; Nugraha, Adhy
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 3 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i3.10467

Abstract

Pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota lembaga perwakilan rakyat, yang mencakup kegiatan partai politik, merupakan bentuk demokrasi. Dalam hal ini, sebuah negara yang mematuhi sistem demokratis adalah negara yang diatur berdasarkan keinginan dan kehendak rakyat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan penelitian perpustakaan untuk mengumpulkan data sekunder. Pendekatan perpustakaan adalah pendekatan yang bertujuan untuk memperoleh data yang dilakukan melalui proses membaca, menulis, kemudian diproses dengan berbagai sumber literatur, buku, catatan, majalah, untuk memperoleh jawaban atas masalah hukum yang sedang diteliti. Dalam kenyataannya, banyak perilaku partai politik yang tidak sejalan dengan ideologi yang telah ditetapkan. Sistem Rekrutmen dan Pola Kader Anggota Partai Politik saat ini cukup mengkhawatirkan. Banyak fenomena telah menimbulkan keraguan tentang kader partai politik. Dalam hal ini, masalah utamanya adalah bahwa ketergantungan partai politik pada dana dari pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri. Berdasarkan hasil kontemplasi, dapat disimpulkan bahwa ada tiga masalah yang terjadi dalam partai politik di Indonesia, yaitu: 1) Pelemahan ideologi partai politik, 2) Pelemahan Tingkat Kualitas Administrasi dan Pola Rekrutmen Kader Anggota Partai Politik, 3) Krisis dalam mengumpulkan dana partai politik yang dalam dana pemerintah telah mengubah sifat partai politik itu sendiri.
Co-Authors Adhy Nugraha Firstnandiar Glica Aini Suniaprily Nurwanti, Yulian Dwi Prabowo, Daya Handoyo Sugiyanto - Suharno Suharno